Jimmy Jeniarto

Pilosophy

2012-01-19T06:19:00.001-08:00

PEMIKIRAN FILSAFAT SEJARAH AGUSTINUS (ST. AUGUSTINE)

Agustinus (354-430) merupakan tokoh terbesar di antara para pemuka agama Kristen sepanjang era Patristik. Ia bahkan merupakan salah satu tokoh terbesar dari seluruh sejarah gereja Kristen. Pemikirannya memiliki pengaruh yang luas di kalangan filsafat maupun teologi di Eropa pada masa itu. Bahkan, pemikirannya menguasai pemikiran Kristiani hingga abad 13 (800 tahun) (Bertens, 1981: 22-24).

Pikiran filosofis Agustinus dipengaruhi, di dalam pengertian luas, oleh Manikheisme, Skeptisisme, dan Neoplatonisme. Terkait dengan pandangan tentang sejarah, lebih spesifik lagi Filsafat Sejarah, Agustinus berusaha mensintesiskan pandangan kitab suci, dalam hal ini Genesis, dengan pandangan filsafat Neoplatonisme Plotinos. Para penentangnya menuduh Agustinus adalah seorang pantheis dan bertentangan dengan doktrin kreasio ex-nihilo.

Agustinus mengambil beberapa gagasan Plotinos (Neo-Platonisme) yang dianggap cocok dengan kitab suci. Beberapa diubah isinya agar sesuai dengan kitab suci. Sumber segala kebenaran adalah kitab suci. Akal manusia harus takluk pada kitab suci. Agustinus sendiri tidak membedakan ajaran Plotinos dengan Neo-platonisme (Bertens, 1981: 22-23). Menurut Agustinus, beberapa pemikiran Neo-Platonisme dapat dimanfaatkan oleh kalangan Kristen untuk menjelaskan beberapa aspek ajaran Kristen tentang alam, dan menolong umat Kristen di dalam memahami secara lebih baik keyakinan Kekristenan mereka (Marenbon, 1988: 15).

Salah satu karya Agustinus yang berpengaruh, dan menampakkan pikirannya tentang sejarah, adalah De Civitate Dei atau The City of God. Buku ini ditulis dengan latar belakang kegaduhan suasana masyarakat waktu itu, di mana Roma diserbu oleh bangsa-bangsa Barbar. Banyak orang saat itu menganggap bahwa apa yang terjadi pada Roma dikarenakan orang-orang Roma telah meninggalkan agama mereka (pagan) dan beralih ke agama baru, yakni Kristen. Mereka menganggap bahwa terjadi suatu hukuman atau kutukan.

Agustinus menjawab dengan membantah pendapat tersebut melalui buku The City of God yang terdiri dari duapuluh dua buku. Ia membutuhkan sekitar tiga belas tahun untuk menyelesaikan karya tersebut. Bukan hanya bantahan atau jawaban atas persoalan masyarakat waktu itu, buku tersebut juga memuat suatu uraian filsafat sejarah yang sistematis (Mayer, 1960: 363-364).

Buku The City of God dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, buku 1 hingga 10, berkaitan dengan keyakinan pagan bangsa Roma dan kekejaman yang telah dilakukan oleh Roma selama ini terhadap musuh-musuhnya. Peristiwa runtuhnya Roma akibat serangan bangsa Barbar adalah sama dengan apa yang dilakukan Roma terhadap musuh-musuhnya. Bagian kedua, buku 11 hingga 22, menerangkan tentang kemunculan dua kota, yakni Kota Tuhan dan Kota Iblis. Agustinus menerangkan bagaimana kedua kota ini berproses hingga akhir (Mayer, 1960: 364).

Agustinus berpendapat bahwa jalannya sejarah memiliki pola linear. Hal ini berbeda dengan para pemikir sejarah pada masa kuno, dalam hal ini Yunani kuno yang menganggap bahwa sejarah berpola siklis. Sejarah, menurut Agustinus, adalah proses linear. Pemikiran filsafat sejarah Agustinus dituntun oleh suatu pandangan dunia yang bersifat teleologis atau bertujuan (Mayer, 1960: 364). Sejarah berjalan dengan suatu tujuan tertentu.

Sejarah manusia telah dirancang oleh Tuhan. Ia memerintahkan dan menguji manusia. Agustinus juga mengatakan bahwa masa lalu manusia menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Seluruh kejadian di dalam sejarah manusia merupakan pelajaran, dan dari sana dapat diambil pelajaran tentang apa yang dibutuhkan bagi keselamatan di masa yang akan datang (Jones, 1969: 133-134).

Dengan demikian, sejarah tidak diterangkan melalui bekerjanya faktor-faktor ekonomi, sosial, ataupun politik. Sejarah, oleh Agustinus, diterangkan melalui bekerjanya hukum-hukum Tuhan dan pemeliharaan oleh Tuhan (Mayer, 1960: 364). Tentang keyakinan bahwa Tuhan memelihara berjalannya sejarah ini, Agustinus meyakini juga terjadi pada perjalanan hidupnya sendiri, sehingga ia dapat memeluk agama Kristen (Marenbon, 1988: 14).

Seluruh sejarah yang dituntun oleh Tuhan tersebut memiliki awal dan akhir (Mayer, 1960: 364). Sejarah memiliki arah dan merupakan drama yang ditentukan Tuhan. Setiap fase di dalam sejarah merupakan susunan menuju suatu puncak sejarah. Segala peristiwa yang mengikuti setiap fase akan menguatkan puncak sejarah (Jones, 1969: 135). Awal sejarah manusia, menurut Agustinus, adalah peristiwa jatuhnya Adam-Hawa, atau dosa pertama manusia. Sedangkan akhir dari sejarah adalah kemenangan Tuhan atas kekuatan jahat (Mayer, 1960: 364).

Menurut Agustinus, puncak dari sejarah manusia adalah riwayat Yesus. Segala peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus dirancang oleh Tuhan untuk menuju peristiwa besar tersebut. Sedangkan segala peristiwa setelah kebangkitan Yesus adalah dirancang untuk menambah dampak peristiwa besar Yesus (Jones, 1969: 135).

Tuhan sendiri sebenarnya telah memberi tanda-tanda sejarah. Jauh hari sebelum wahyu besar diturunkan untuk manusia, yakni dengan peristiwa Yesus dan kehidupannya, Tuhan telah memberi tanda-tanda tertentu pada manusia yang dengannya misteri kehidupan abadi diungkapkan. Sejarah bangsa Yahudi merupakan tanda tersebut, yakni melalui berbagai ucapan para nabi, ritus-ritus, kaum pendeta, upacara-upacara, dan sebagainya, yang merupakan kehidupan jasmani maupun batiniah bangsa Yahudi sebagaimana diungkapkan di dalam sejarah. Itu semua merupakan pertanda dan pemberitahuan oleh Tuhan tentang drama keselamatan (Jones, 1969: 134).

Menurut Agustinus, terdapat pertentangan abadi antara kekuatan-kekuatan kebaikan dan kejahatan. Tidak ada posisi di tengah-tengah antara kebaikan dan kejahatan, antara Kota Tuhan dan Kota Iblis. Manusia harus membuat pilihan di antara keduanya. Manusia tidak bisa bersikap atau memilih netral (Mayer, 1960: 364).

Jika manusia memilih Kota Iblis (keburukan), maka ia bisa saja mendapatkan kekuasaan duniawi, menumpuk kekayaan, menikmati kesenangan jasmani. Namun, pada akhirnya ia akan dihukum atas dosa-dosanya serta akan menderita sebagai ganjaran kejahatannya. Sebaliknya, jika manusia memilih Kota Tuhan (kebaikan), maka ia mungkin tidak menjadi orang terkenal di bumi, mungkin menderita dianiaya, tanpa kekayaan bendawi, tidak mendapat pujian masyarakat. Namun pada akhirnya nanti, ia akan diganjar kejayaan surga atas ketaatannya pada Tuhan (Mayer, 1960: 364). Agustinus melihat di dalam sejarah terdapat pertarungan antara dua prinsip tindakan manusia, dua cinta, yakni cinta pada Tuhan dan tunduk akan hukum-Nya, dan cinta terhadap diri sendiri, kesenangan akan duniawi (Copleston, 1950: 87).

Agustinus berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan yang terdapat di dalam free will. Tuhan memberi kehendak bebas pada manusia. Namun, jika kehendak bebas tersebut disalahgunakan, maka akan berakibat dosa. Menurut Agustinus, keberadaan kejahatan di dunia merupakan distorsi dari sesuatu yang sebenarnya baik (Titus dkk, 1984: 460). Kehendak adalah bebas. Namun, pada saat yang sama merupakan subjek bagi kewajiban moral, dan mencintai Tuhan merupakan suatu kewajiban (Copleston, 1950: 83).

Jika dilihat penjelasan detil Agustinus tentang terjadinya berbagai peristiwa di dalam sejarah, memang akan ditemui kelemahan yang ditimbulkan oleh argumen-argumennya yang bersifat teleologi antroposentris. Agustinus telah memiliki segala jawaban atas berbagai peristiwa di dalam sejarah. Misalnya, ia membantah anggapan banyak kalangan yang percaya bahwa kehancuran Roma dikarenakan penduduk Roma mulai meninggalkan agama pagan dan beralih ke Kristen. Agustinus malah menyatakan bahwa bukan karena Roma telah beralih ke Kristen, melainkan karena Roma tidak segera berpindah ke Kristen dan tidak memeluk Kristen secara sempurna maka Roma mengalami keruntuhan (Jones, 1969: 134). Dengan kenyataan seperti tersebut, maka sains sejarah tidak memiliki ruang di dalam perdebatan.

Meski demikian, Agustinus tetap memiliki sumbangan besar di dalam bidang sejarah. Sumbangan Agustinus akan terlihat jelas jika ia dibandingkan dengan para sejarawan Yunani terdahulu yang pernah ada, misal Herodotos dan Thucydides. Meski kedua sejarawan tersebut bersifat lebih saintifik, namun konsepsi sejarah mereka lebih sempit daripada Agustinus. Mereka hanya berurusan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Para sejarawan Yunani kuno membatasi diri untuk menulis peristiwa yang terjadi sebagaimana mereka alami sendiri, atau setidaknya yang terjadi di masa mereka. Namun, meski peristiwa-peristiwa sejarah tersebut sedang terjadi, para pemikir Yunani banyak yang tidak bisa mengemukakan penjelasan sejarah tentangnya. Penjelasannya sering bersifat irasional, seperti faktor kebetulan (Jones, 1969: 135).

Bagi Agustinus, segala peristiwa yang terjadi bukan lah kebetulan. Sebagaimana telah disinggung di atas, Tuhan melakukan pemeliharaan terhadap sejarah manusia. Baginya, terdapat kesatuan dan arah bagi berjalannya sejarah. Sejarah manusia adalah suatu drama yang mengungkapkan akhir yang penuh makna, dan bukan sesuatu yang tidak bermakan. Tidak ada sesuatu yang irasional. Jika manusia tidak dapat mengerti peristiwa di dalam sejarah, maka sesungguhnya hal ini karena manusia belum bisa memahami maksud dari kehendak Tuhan membuat peristiwa tersebut. Ketika manusia telah memahami maksud Tuhan, maka mereka akan memahami alasan terjadinya suatu peristiwa di dalam sejarah yang hal ini berkaitan dengan tujuan akhir dari maksud Tuhan (Jones, 1969: 135).

Perbedaan lainnya antara Agustinus dengan para sejarawan Yunani adalah sifat keumuman dibandingkan dengan kepicikan (sempit) pemikiran sejarawan Yunani. Para sejarawan Yunani hanya bicara tentang bangsa Yunani. Jikapun mereka menyinggung bangsa lain, maka hal ini dikarenakan ada hubungan dengan peristiwa yang terjadi dengan bangsa Yunani sebagai tokoh utama. Keuniversalan di dalam penulisan sejarah yang dibawa Agustinus merupakan perkembangan baru di bidang sejarah waktu itu. Agustinus menyodorkan suatu drama atau kisah tentang manusia, bukan kisah tentang bangsa Roma atau Yunani saja. Universalisme di dalam pendekatan sejarah ini memang dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Agustinus membawa kesatuan sejarah umat manusia (Jones, 1969: 136).

Pemikiran Agustinus tentang filsafat sejarah memiliki pengaruh bukan hanya di kalangan pemikiran keagamaan saja, namun juga terhadap filsafat sekular (Mayer, 1960: 364). Pada intinya, pemikiran Agustinus tentang Filsafat Sejarah adalah sejarah ide, yakni berasal dari ide dan digerakkan oleh ide. Ide di sini merupakan ide tertinggi, yakni Tuhan. Sejarah digerakkan oleh ide. Materi adalah kendaraan. Sementara itu, gerak sejarah berpola linear. Jalannya sejarah bersifat teratur. Sejarah bersifat teleologis-religius.***

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, Kees. 1981. Ringksasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.

Copleston, Frederick. 1950. A History of Philosophy, Volume II, Augustine to Scotus. London: Search Press.

Jones, W.T. 1969. The Medieval Mind, A History of Western Philosophy. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.

Marenbon, John. 1988. Early Medieval Philosophy (480-1150). London, New York: Routledge.

Mayer, Frederick. 1950. A History of Ancient and Medieval Philosophy. New York: American Book Company.

Titus, Harold H., Marilyn S. Smith, Richard T. Nolan. 1984. Persoalan-persoalan Filsafat. Jakarta: Bulan Bintang. (terjemahan dari: Living Issues in Philosophy. Penterjemah: H.M. Rasjidi).

Sosial (Social)

2011-09-07T23:05:00.000-07:00

TEORI CHAOS UNTUK INDONESIA

Keteraturan alam, di dalam bahasa Yunani, dikenal dengan istilah “kosmos.” Lawan dari keteraturan adalah kekacauan, yang di dalam bahasa Yunani disebut “khaos” (chaos). Di dalam mitos kosmogoni Yunani kuno, kata “chaos” menunjuk pada suatu keadaan kegelapan dari mana alam semesta muncul. Pada abad 20, kata “chaos” mulai digunakan untuk menamai sebuah teori di dalam matematika, yakni teori chaos.

Teori chaos merupakan kajian di dalam matematika terapan yang mempelajari kelakuan sistem dinamis yang sangat sensitif pada keadaan-keadaan awal, yang kemudian memunculkan suatu efek yang disebut dengan nama Efek Kupu-kupu (Butterfly Effect). Suatu perbedaan kecil pada keadaan awal akan menciptakan perubahan besar. Prediksi jangka panjang secara umum menjadi tidak dapat dilakukan, meski sistem tersebut bersifat deterministik, yang berarti bahwa keadaan masa depan sangat ditentukan oleh keadaan awal. Sifat deterministik sistem ini tidak membuatnya dapat diprediksi. Hal ini disebut chaos deterministik. Teori chaos memiliki sifat-sifat: peka terhadap keadaan awal (efek kupu-kupu), fraktal, dan bifurkasi.

Nama-nama yang selalu dikaitkan dengan kemunculan teori chaos ini ialah Henri Poincare’ dengan sistem dinamis di dalam matematika (akhir abad 19 dan awal abad 20) serta Edward Norton Lorenz dengan hasil persamaan diferensial non linear di tahun 1961. Melalui sebuah tulisan tahun 1963, Lorenz membangun dasar teori chaos, dan kemudian istilah "Butterfly Effect" muncul. Sistem chaotic juga berkaitan dengan geometri fraktal yang diperkenalkan oleh Benoît Mandelbrot pada tahun 1975, yang menggantikan milik Helge von Koch.

Melihat Indonesia

Indonesia bukan negara dengan wilayah solid dalam satu hamparan daratan, melainkan terdiri dari ribuan kepulauan yang terpisah laut. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan laut. Wilayah Indonesia berada di sekitar garis equator dan dengan demikian memiliki iklim tropis dengan curah hujan relatif tinggi. Hal ini juga mempengaruhi keberadaan hutan hujan tropis yang bertebaran di pulau-pulau Indonesia.

Posisi Indonesia berada di antara dua Samudra, yakni India dan Pasifik, serta berada di antara dua benua, yakni Australia dan Asia. Sedangkan kepulauan Indonesia merupakan permukaan dari pertemuan lempeng-lempeng lapisan tanah bumi, terutama lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Lempeng-lempeng lapisan bumi tersebut hingga saat ini masih aktif bergerak secara dinamis. Di atas permukaan lempeng tersebut terdapat celah-celah keluarnya magma bumi yang membentuk gunung berapi, atau dengan kata lain di Indonesia terdapat banyak gunung berapi, terutama di Jawa dan Sumatera.

Indonesia memiliki keadaan alam yang bersifat dinamis, yang artinya berbagai fenomena perubahan alam terus terjadi setiap saat. Terkait dampak fenomena alam terhadap kehidupan dan keberadaan manusia, setidaknya terdapat beberapa hal penting yang menjadi kewaspadaan selama ini, yakni gempa bumi, tsunami, ledakan gunung berapi, dan perubahan iklim akibat perubahan hutan hujan tropis. Perubahan-perubahan alam tersebut sangat mempengaruhi keberadaan manusia.

Gempa bumi terjadi dikarenakan pergeseran lempeng bumi (tektonik) dan ledakan gunung berapi (vulkanik). Namun gempa yang sering terjadi dan memiliki kekuatan yang besar adalah gempa tektonik. Pada gempa tektonik ini terjadi perubahan posisi lempeng-lempeng bumi. Struktur lempeng bumi dan perubahan posisi yang terjadi padanya memiliki pola fraktal.

Perubahan posisi pada satu lempeng yang diikuti perubahan-perubahan pada posisi lempeng yang lain bersifat chaotic, yakni deterministik namun tidak bisa diprediksi masa depannya. Dinamika perilaku lempeng ini sangat mempengaruhi kehidupan mahluk hidup penghuni di atasnya. Dinamika lempeng dapat berakibat bencana bagi manusia yang menempati daratan di atasnya. Perilaku lempeng tidak bisa dipastikan, meski bersifat deterministik. Oleh karena itu, manusia yang hidup di atas lempeng-lempeng dinamis tersebut harus selalau aware terhadap perilaku dinamika lempeng-lempeng bumi tersebut.

Suatu fenomena dinamika alam akan dikatakan bencana apabila terdapat korban manusia yang diakibatkan perilaku dinamika alam tersebut. Manusia seharunya sadar bahwa alam selalu berada di dalam dinamika, meski tidak dapat diprediksi secara pasti. Demikian pula masyarakat Indonesia perlu mengetahui perilaku dinamika alam tempat di mana mereka hidup agar disadari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan oleh karena itu bisa melakukan persiapan-persiapan antisipasi dampak dari terjadinya dinamika alam.

Berdasar catatan-catatan atas berbagai peristiwa dinamika alam di Indonesia selama ini, peristiwa gempa bumi dan sunami sering terjadi tanpa bisa diprediksi secara pasti tempat dan waktunya namun memang telah diketahui potensinya. Gempa bumi sering terjadi secara susul-menyusul di beberapa wilayah yang berada di atas struktur lempeng bumi yang saling mempengaruhi. Pola ini sebenarnya adalah fraktal dan kadang bersifat chaotic. Perilaku yang serupa juga terjadi pada peristiwa tsunami, yakni dipicu gempa tektonik yang kemudian mengakibatkan gelombang air laut yang menyebar secara deterministik namun dengan perilaku yang tidak dapat diprediksi.

Gempa bumi di Aceh pada tahun 2004 diteruskan dengan berbagai gempa tektonik di sepanjang pesisir barat pulau Sumatera. Gempa di Yogyakarta tahun 2006 dianggap bagian dari dinamika perubahan lempeng kelanjutan gempa Aceh 2004. Peristiwa-peristiwa ini menggambarkan terjadinya sistem yang determinatif namun tidak dapat diprediksi. Hal serupa juga terjadi pada peristiwa tsunami yang menyertai gempa Aceh 2004. Gempa bumi Aceh memicu kemunculan gelombang tsunami yang tidak hanya melanda Aceh, namun juga menerjang Thailand (Pukhet), dan Sri Lanka.

Gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 tidak hanya mengakibatkan kerusakan fisik bangunan milik manusia, namun juga merengut nyawa ribuan manusia. Peristiwa dinamika alam tersebut mendatangkan tidak hanya perubahan alam fisik, namun juga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial manusia. Bangsa Indonesia perlu menyadari peristiwa-peristiwa ini.

Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai suku, ras, dan agama. Masyarakat Indonesia juga terdiri dari lapisan-lapisan status ekonomi, yakni klas bawah, klas menengah, dan klas atas. Berbagai perbedaan dan formasi sosial ini memiliki potensi yang oposit.

Keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dapat mengakibatkan terjadinya dinamisasi cara pandang dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini menggambarkan kelakuan sistem dinamis. Namun sebaliknya, keadaan beragamnya masyarakat tersebut menjadikan rentannya potensi konflik yang dapat berujung pada terjadinya aksi-aksi kekerasan fisik antar kelompok. Misalnya konflik antara agama dan konflik antar suku. Hal ini menggambarkan sistem yang chaotic.

Perspektif kosmologi chaos menyatakan bahwa suatu keadaan awal akan sangat menentukan perkembangan sistem. Kepekaan terhadap keadaan awal ini perlu dicermati di dalam konteks perubahan-perubahan sosial. Suatu sistem atau keadaan sosial yang pada mulanya terlihat tenang dan teratur bisa saja secara cepat berubah menjadi keadaan yang kacau dikarenakan terjadinya suatu pemicu awal.

Pemerintah Soeharto Orde Baru berkuasa hampir selama tigapuluh dua tahun tanpa bisa digoyahkan secara berarti oleh lawan-lawan politiknya. Sistem yang terlihat stabil dan tenang kemudian diguncang oleh suatu pemicu yang datangnya dari Thailand, yakni jatuhnya nilai tukar mata uang Bath Thailand terhadap dolar Amerika pada pertengahan 1997. Peristiwa ini kemudian merembet ke negara-negara Asia timur, terutama Asia Tenggara. Namun peristiwa paling dramatis terjadi di Indonesia dengan tumbangnya pemerintah Soeharto Orde Baru akibat dipantik oleh krisis ekonomi yang diawali di Thailand.

Jatuhnya pemerintah Orde Baru diiringi berbagai kerusuhan yang terjadi hampir di segala penjuru tanah air. Berbagai kerusuhan tersebut terjadi dengan bermacam-macam motif, misalnya kerusuhan anti ras China di Jakarta, konflik suku Dayak vs Madura di Sampit, konflik Islam vs Kristen di Ambon dan Poso, serta berbagai konflik lainnya. Kekacauan terjadi di mana-mana.

Peristiwa tersebut dapat dibaca secara sistem chaotic. Dinamika yang terjadi di dalam masyarakat sangat sensitif terhadap keadaan awal. Perubahan di luar negeri, yakni Thailand, tidak dianggap sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pemerintahan Orde Baru waktu itu. Hal yang serupa juga terjadi di kawasan Timur Tengah belum lama ini. Bermula dari aksi bakar diri seorang pedagang kaki lima di pasar Tunisia berbuntut pada demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Tunisia dari kekuasaannya. Peristiwa di Tunisia kemudian merembet ke negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya adalah lengsernya presiden Husni Mubarak dari kekuasaannya di Mesir.

Berdasar pengalaman di atas, maka sistem chaotic ini perlu juga dijadikan salah satu bahan di dalam pertimbangan manajemen sosial di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat, maka setiap peristiwa perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi konstelasi kemajemukan tersebut.

Kemajemukan masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan keadaan yang sangat peka terhadap berbagai perubahan. Berbagai perbedaan tersebut bersifat sangat sensitif. Jika dikelola dengan baik, maka akan tercipta sistem sosial yang berjalan harmonis. Meski demikian, perubahan sangat kecil di dalam masyarakat sewaktu-waktu dapat mengakibatkan efek kekacauan secara berantai yang hal ini tidak bisa diprediksi secara pasti.

Para pengambil kebijakan harus memahami keadaan ini. Diperlukan suatu langkah-langkah antisipatif agar jika terjadi perubahan di dalam masyarakat dapat segera diambil kebijakan yang memadai sehingga sistem masyarakat tidak bergerak ke arah yang lebih destruktif.

Penutup

Secara filosofis, teori chaos memberi pandangan tentang perilaku atau hukum alam. Perilaku alam yang tampak teratur ternyata secara intrinsik memiliki ketidaktentuan. Di sisi lain, ketidakteraturan alam yang tidak dapat diprediksi ternyata memiliki pola tertentu. Dua posisi ini seolah mengimplikasikan suatu paradoks. Teori chaos memang tidak berbicara tentang asal mula dan akhir alam semesta. Teori chaos hanya mengungkapkan satu dari sekian sifat alam yang ada. Menurut teori chaos, terdapat satu perilaku alam yang sangat mengejutkan karena tidak dapat diprediksi masa depannya secara definitif, meski perilaku tersebut diketahui memiliki pola tertentu.

Teori chaos memberi pandangan tentang perilaku ketidakterdugaan peristiwa di dalam suatu sistem perilaku itu sendiri. Pelajaran dari perilaku sistem chaos ini bagi manusia adalah agar manusia mengetahui bahwa terdapat suatu sistem perilaku yang tidak benar-benar dapat diduga, sehingga manusia dituntut untuk selalu mempersiapkan sistem antisipasi bagi segala kemungkinan perubahan yang bisa mempengaruhi keberadaan manusia di alam semesta. Teori chaos dapat dijadikan inspirasi sebagai salah satu dasar kerangka berpikir, baik masyarakat maupun pemerintah, terkait dengan kondisi sosial dan alam Indonesia.***

Yogyakarta, Mei 2011

Philosophy

2011-09-03T23:43:00.000-07:00

PEMIKIRAN JOHN LOCKE (1632-1704)

A. Pendahuluan

Locke dikenal sebaga filosof negara liberal dan pemikirannya sangat mempengaruhi pikiran-pikiran liberal di Barat pada masa selanjutnya. Locke merupakan figur penting era pencerahan dan menandai lahirnya era modern. Untuk memudahkan memahami Locke, maka isitlah penting yang perlu diingat adalah: Empirisme, Kontrak Sosial, dan Hukum Alam.

Locke untuk pertama kali menerapkan metode empiris pada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Bagi Locke, hal yang penting di dalam filsafat bukanlah memberi tabiat metafisis terhadap roh dan benda, melainkan menguraikan bagaimana cara manusia mengenal (Hadiwijono, 1999: 36). Locke berusaha menggabungkan teori empirisme ajaran Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Apa yang diambil dari empirisme adalah prinsip perolehan pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Sedangkan dari rasionalisme, Locke berusaha memakainya untuk melahirkan pengetahuan kompleks. Namun Locke menentang konsep ide-ide bawaan (inate ideas). Dengan demikian, Locke menempatkan epistemologi sebagai tema pokok filsafatnya (Soegiri, 2008: 176).

B. Epistemologi

Locke adalah filosof yang untuk pertamakalinya menerapkan metode empiris pada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan (Hadiwijono, 1999: 36). Locke berpendapat bahwa pada seorang bayi yang baru lahir, akal adalah seperti papan tulis yang kosong yang merekam kesan-kesan dari luar. Pengetahuan hanya berasal dari indera. Locke menolak ide bawaan (inate ideas) dan mengatakan bahwa universal atau ide Plato (Platonic Ideas) itu tidak transendental kan tetapi “ciptaan dari akal, dibuat olehnya untuk keperluan sendiri (Titus dkk, 1984: 363).

Menurut Locke, manusia melakukan pengenalan secara bertahap. Terdapat suatu proses yang didahului oleh pengalaman empiris. Berdasar data yang didapat dari pengalaman empiris ini dilakuan proses selanjutnya secara rasional untuk membentuk pengetahuan yang lebih utuh dan substanial. Locke membedakan pengetahuan menjadi dua jenis, yakni gagasan sederhana (simple ideas) dan gagasan majemuk (complex ideas). Dua jenis pengetahuan ini dibedakan berdasar proses terbentuknya.

1. Gagasan Tunggal (Simple Ideas)

Gagasan sederhana adalah pengetahuan yang bersifat parsial dan berasal langsung dari pengalaman. Gagasan tunggal didapat dari pengalaman secara langsung, tanpa pengolahan logis. Pengalaman langsung tersebut terdapat dua macam, yakni pengalaman lahiriah (inderawi) dan pengalaman batiniah (Copleston, 1968: 79). Kedua macam pengalaman ini saling jalin menjalin. Tidak ada ide bawaan di sini. Pengetahuan jenis ini bersifat parsial dan terpisah-pisah. Mereka disebut juga sebagai kualitas primer (Copleston, 1968: 86).

Gagasan tunggal merupakan data-data empirik yang akan digunakan sebagai bahan-bahan di dalam proses penalaran rasio atau kerja roh di dalam membuat keputusan. Meski gagasan tunggal didapat dari dua jenis pengalaman, yakni lahiriah dan batiniah, namun Locke tidak membedakan jenis pengetahuan yang didapat dari kedua pengalaman tersebut. Locke menganggap pengetahuan yang didapat dari dua pengalaman tersebut adalah sama sebagai gagasan tunggal.

a. Pengalaman lahiriah (external sensation)

Pengalaman lahiriah atau external sensation adalah proses pencerapan inderawi. Pengetahuan yang didapat dari hasil cerapan pengalaman inderawi bersifat langsung. Indera, atau persepsi manusia, bekerja menangkap objek-objek. Persepsi merupakan tahap awal menuju pengetahuan (Russell, 1955: 634).

Pengalaman lahiriah mengajarkan tentang hal-hal yang berada di luar diri. Hal-hal yang diluar diri manusia ditangkap melalui alat-alat indera. Dengan demikian, manusia mendapatkan pengalaman lahiriah. Pengalaman lahiriah tersebut menghasilkan gejala-gejala psikis yang ditanggapi oleh pengalaman batiniah (Hadiwijono, 1999: 36).

b. Pengalaman batiniah (internal sensation atau reflection)

Ketika indera bekerja menangkap objek-objek di luar, pada saat itu secara bersamaan terjadi proses pengalaman batiniah. Pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara 'mengingat','menghendaki', 'meyakini', dan sebagainya.

Pengalaman batiniah menanggapi gejala-gejala psikis yang dihasilkan oleh pengalaman lahiriah. Obyek-obyek tampil dalam kesadaran. Dengan demikian, mengenal adalah identik dengan mengenal secara sadar. Locke sama dengan Descartes di dalam hal ini (Hadiwijono, 1999: 36).

c. Empat Jenis Gagasan Tunggal

Bedasar proses pengalaman inderawi dan pengalaman batiniah yang terjadi, maka terbentuk empat jenis gagasan tunggal, yakni: a) Pandangan yang hanya diterima oleh satu indra manusia saja. Misalnya, warna diterima oleh mata, dan bunyi diterima oleh telinga; b) Pandangan yang diterima oleh beberapa indra, misalnya saja ruang dan gerak; c) Pandangan yang dihasilkan oleh refleksi kesadaran manusia, misalnya ingatan; d) Pandangan yang menyertai saat-saat terjadinya proses penerimaan dan refleksi. Misalnya, rasa tertarik, rasa heran, dan waktu (Copleston, 1968: 79-80). Gagasan-gagasan tunggal ini diperlakukan sebagai data-data empiris bagi proses terbentuknya jenis pengetahuan lebih lanjut.

2. Gagasan Majemuk

Gagasan majemuk merupakan pengetahuan tingkat lebih tinggi yang dihasilkan melalui kerja roh atau putusan logis. Gagasan majemuk timbul dari pencampuran atau penggabungan gagasan-gagasan tunggal. Gagasan-gagasan tunggal yang telah ada kemudian diambil oleh proses kerja roh atau rasio. Rasio melakukan aktivitas putusan-putusan terhadap berbagai gagasan-gagasan sederhana yang telah diperoleh melalui proses pengalaman empiris inderawi dan batiniah. Pekerjaan roh manusia terbatas pada memberi sebutan kepada gagasan-gagasan tunggal, menggabung-gabungkannya, merangkumnya dan menjadikannya bersifat umum (Hadiwijono, 1999: 37).

a. Proses Terbentuknya Gagasan Majemuk

Berdasar data-data empirik yang telah ada, yakni berbagai gagasan tunggal, rasio (roh) melakukan proses pencarian ada atau tidaknya berbagai persesuaian di antara berbagai gagasa tunggal tersebut. Persesuaian-persesuaian yang hendak diketemukan tersebut adalah: a) identitas dan perbedaan; b) hubungan; c) koeksistensi atau berada bersama-sama; dan d) kenyataan. Persesuaian antar gagasan akan muncul di dalam salah satu bentuk tersebut (Hadiwijono, 1999: 37).

Setelah melakuan pembandingan, rasio melakukan putusan tentang benar atau salah. Maksudnya, apakah empat persesuaian tersebut memiliki nilai benar atau salah. Putusan benar atau salah tersebut akan menghasilkan gagasan majemuk. Pengertian umum adalah sebutan kolektif bagi segala gagasan tunggal dan majemuk dari macam atau rumpun yang sama.

b. Jenis Gagasan Majemuk

Terdapat tiga jenis gagasan majemuk: a) Substansi atau sesuatu yang berdiri sendiri, misalnya pengetahuan tentang manusia atau tumbuhan. Jika beberapa gagasan secara teratur bersama-sama menampilkan diri maka terjadilah gagasan substansi; b) Modi (cara mengada suatu hal) atau pandangan kompleks yang keberadaannya bergantung kepada substansi. Misalnya, malam adalah modus dari hari; c) Hubungan sebab-akibat (kausalitas) (Copleston, 1968: 80-81; Hadiwijono, 1999: 36-37). Misalnya, pandangan kausalitas dalam pernyataan: "air membeku ketika didinginkan hingga suhu 0° Celcius".

3. Kata

Bagi Locke, kata atu perkataan berfungsi sebagai tanda isi kesadaran (Hadiwijono, 1999: 37). Kata merupakan tanda bagi gagasan. Objek dari pemikiran adalah gagasan, dan gagasan mewakili atau merupakan tanda dari sesuatu. Akan tetapi, gagasan merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Agar manusia dapat mengkomunikasikan gagasannya kepada manusia lain, dan juga agar manusia dapat belajar dari gagasan manusia lainnya, maka dibutuhkan suatu tanda yang dapat dimengerti oleh manusia lain. Tanda tersebut adalah kata (Copleston, 1968: 102).

C. Etika

Locke menolak pengertian kesusilaan bawaan tabiat. Hal ini sejalan dengan teori epistemologi-nya yang menolak ide bawaan dan lebih memilih pengenalan pengetahuan melalui pengalaman. Demikian pula pandangan Locke tentang kesusilaan, yang menurutnya dibentuk oleh kecenderungan-kecenderungan berdasar pengalaman manusia. Ide-ide moral manusia berasal dari pengalaman, sensasi maupun refleksi (Copleston, 1968: 123).

Menurut Locke, apa yang menjadi bawaan tabiat hanyalah kecenderungan-kecenderungan yang menguasai perbuatan. Segala kecenderungan tersebut dikembalikan pada usaha mendapat kebahagiaan. Tujuan manusia adalah demi mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan berarti kesenangan. Manusia mengalami perasaan senang dan tidak senang di dalam kehidupannya. Segala pengalaman senang dan tidak senang ini akan membawa pada bentuk-bentuk perbuatan manusia. Manusia melakukan tindakan atau perbuatan didorong oleh pengalamannya terhadap apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan. Tindakan manusia digerakkan oleh keinginan demi kebahagiaan dan kesenangannya (Russell, 1955: 637).

Di dalam kehidupan, manusia terkait dengan peraturan bagi perbuatan kesusilaan. Peraturan ini terdapat di dalam tiga macam perintah, yakni: a) perintah Tuhan; b) Undang-undang Negara; dan c) hukum pendapat umumn (Hadiwijono, 1999: 38). Ketiga perintah peraturan bagi perbuatan kesusilaan tersebut akan mempengaruhi kehendak manusia. Hal ini dikarenakan di dalam ketiga perintah peraturan tersebut terdapat pahala dan hukuman, yang berarti suatu keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi manusia. Manusia melakukan perbuatan didorong oleh situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan ini. Manusia cenderung untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hal yang menyenangkan karena hal tersebut merupakan kebahagiaan.

Bagi Locke, kebebasan kehendak adalah kecakapan manusia untuk menentukan apa yang akan dilakukan semata karena pertimbangan rasional tanpa paksaan dari luar (Hadiwijono, 1999: 38). Manusia secara alamiah bebas (Copleston, 1968: 132).

D. Negara

Pemikiran Locke tentang negara dipengaruhi oleh pandangan Thomas Hobbes. Namun berbeda dengan Hobbes yang mengajurkan negara absolut, Locke menolak bentuk negara absolut. Teori Locke tentang terbentuknya negara, sebagaimana Hobbes, berangkat dari keadaan alamiah masyarakat. Namun berbeda dengan Hobbes yang mengatakan bahwa jaman alamiah adalah jaman perang total.

1. Keadaaan alamiah.

Pada awalnya, masyarakat hidup di dalam Hukum Kodrat (Hukum Alam) yang berlaku secara wajar. Manusia hidup damai dan berdampingan dengan segala kebutuhan hidup tercukupi. Hukum kodrat menjamin Hak Individu dan hak kepemilikan pribadi. Harta benda di dunia dimiliki bersama. Semua hak-hak ini dijamin oleh Tuhan.

Di dalam keadaan alamiah ini masyarakat hidup tenang dan rukun. Belum terjadi pertentangan antar individu yang mengarah pada peperangan. Jaman alamiah bukan jaman perang total. Di dalam hal ini Locke berbeda dengan Hobbes. Bagi Hobbes, hukum alamiah adalah identik dengan kekuasaan. Sedangkan bagi Locke, hukum alamiah adalah kewajiban hukum moral yang diajarkan oleh akal manusia sebagai kehendak dari Tuhan (Copleston, 1968: 128-129).

Dengan hukum kodrat, orang tidak saling merugikan baik dalam hidup maupun dalam kesehatan, kemerdekaan, dan hak milik. Setiap orang mendapatkan apa yang dibutuhkannya dan memiliki apa yang menjadi hak-haknya. Tiap orang berhak memiliki miliknya sendiri. Tuhan menciptakan harta benda dunia untuk dimiliki bersama manusia, sehingga kepemilikan pribadi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan (Hadiwijono, 1999: 38).

Konsep hak milik yang dibawa oleh Locke sangat mempengaruhi perkembangan konsep hak milik di masyarakat Barat pada masa-masa selanjutnya. Hak milik ini akan mendasari terciptanya berbagai derivasi hak kepemilikan, misalnya hak cipta dan hak atas karya intelektual di dunia modern.

2. Perang.

Seiring bertambahnya penduduk, perubahan sumber daya alam, dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi, mulai terjadi persoalan-persoalan yang mengakibatkan perbenturan kepentingan di antara individu. Misalnya, perkembangan di dalam sistem ekonomi. Semula setiap individu memiliki kebutuhan hidup sesuai kebutuhannya. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya mulai muncul keinginan untuk menimbun kekayaan, terutama sejak sistem uang ditemukan. Uang memudahkan manusia di dalam menimbun kekayaan.

Perubahan-perubahan kehidupan sosial-ekonomi mengakibatkan semakin rentannya perselisihan antar indivdu. Masing-masing individu mulai hanya memikirkan kepentingan sendiri, terutama di dalam soal kekayaan. Sayangnya, beberapa cara individu di dalam mengumpulkan dan menimbun kekayaan dapat melanggar hak orang lain. Maka terjadilah pelanggaran hak milik antar individu. Hak milik pribadi terganggu.

Hukum Alam hanya terbatas memberi hak kepada orang untuk bertindak terhadap kejahatan. Setiap orang boleh mempertahankan diri dan miliknya. Setiap individu menjadi hakim dirinya sendiri (Hadiwijono, 1999: 38). Keadaan ini memunculkan perselisihan yang semakin tajam, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda, sedang mereka juga diberi hak bertindak terhadap kejahatan yang terjadi. Maka terjadi perang.

3. Negara.

Untuk menghentikan dan menghindari peperangan serta mengembalikan ketenangan masyarakat, maka masyarakat berkumpul untuk mengadakan suatu perjanjian atau Kontrak Sosial. Masyarakat membentuk suatu perkumpulan. Di dalam perkumpulan ini, masyarakat masyarakat memberi kuasa bagi pemulihan Hukum Kodrat (Copleston, 1968: 132).

Hukum alamiah diserahkan pada persekutuan (negara), untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Negara memaksa setiap orang untuk hidup secara almiah. Namun, di dalam negara ini tidak diciptakan hak-hak baru. Negara dibatasi oleh hak-hak perorangan. Negara tidak menciptakan hak-hak, namun berkewajiban mengakui dan melindungi hak-hak individu (Titus dkk, 1984: 173).

Di dalam konsep persekutuan atau negara ini, Locke berbeda dengan Hobbes. Jika Hobbes menganjurkan kekuasaan mutlak bagi negara, maka Locke justru sebaliknya. Locke mengatakan bahwa meskipun masyarakat mengadakan suatu persekutuan dan memberi kekuasaan pada persekutuan tersebut untuk mengembalikan hukum kodrat, namun persekutuan tersebut tidak diberi kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak dan tertinggi masih tetap berada di tangan individu-individu anggota persekutuan (Hadiwijono, 1968: 39).

Kesepakatan rakyat adalah dasar dari pemerintah dan tugas dari negara adalah untuk melindungi hak-hak manusia. Hak-hak tersebut adalah wajar (natural) atau manusiawi atau berasal dari Tuhan (Titus dkk, 1984: 173). Oleh karena itu, kekuasaan negara atau persekutuan dibatasi oleh hak-hak individu. Locke menganjurkan lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif (Copleston, 1968: 137).

E. Agama

1. Agama bersifat deistis.

Locke memiliki pemikiran keagamaan yang bersifat deistis. Konsep agama Locke mengarah pada bentuk naturalistik. Tema agama alamiah yang dibawa oleh Locke ini akan menjalar di abad ke-18 dan 19. Bagi Locke, agama yang paling masuk akal adalah agama Kristen karena dogma-dogma Kristen dapat dibuktikan oleh akal (Hadiwijono, 1999: 39).

2. Pengertian Tuhan didapat melalui pembuktian-pembuktian.

Di dalam pemikiran Locke, keberadaan Tuhan tidak dimengerti dari pengertian bahwa Tuhan telah ada, lalu pengertian tersebut dibuktikan. Locke mencoba menggunakan metode empiris dalam mencapai pengertian keberadaan Tuhan. Locke berangkat dari fakta keberadaan manusia sebagai mahluk akali yang dapat berdiri sendiri (Hadiwijono, 1999: 39).

Pengertian keberadaan Tuhan diperoleh melalui, menurut Locke, suatu jalan pembuktian empiris. Locke berangkat dari kenyataan manusia sebagai pribadi yang berakal. Manusia adalah mahluk berakal. Pasti ada tokoh akali yang lebih dari akal manusia. Tokoh yang lebih akali dari manusia tersebut haruslah bersifat mutlak. Maka sampailah pada kesimpulan bahwa terdapat suatu tokoh mutlak yang memiliki akal adikodrati, suatu yang abadi, paling berkuasa dan paling mengetahui, yakni Tuhan (Copleston, 1968: 116-117; Hadiwijono, 1999: 39).

3. Pemisahan agama dan negara.

Locke mengadakan pemisahan kekuasaan agama dengan negara. Menurutnya, negara tidak boleh memeluk agama. Negara tidak dapat memerintahkan suatu dogma. Selain itu, negara tidak dapat meniadakan dogma. Kewajiban negara adalah menindas ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan negara. Pemikiran perlunya pemisahan agama dengan negara ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan sekularisasi di dunia Barat pada jaman-jaman selanjutnya (Hadiwijono, 1999: 39).***

DAFTAR PUSTAKA

Copleston, Frederick. 1968. A History of Philosophy, Volume V, Hobbes to Hume. London: Burns and Oates Limited.

Hadiwijono, Harun. 1999. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius.

Russell, Bertrand. 1955. History of Western Philosophy, and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. London: George Allen and Unwin Ltd.

Soegiri, DS. 2008. Arus Filsafat. Bandung: Ultimus.

Titus, Smith, Nolan. 1984. Persoalan-persoalan Filsafat. Jakarta: Bulan Bintang (Terjemahan dari: Living Issues in Philosophy. Penterjemah: H. M. Rasjidi).

Philosophy

2011-04-27T19:18:00.000-07:00

A BRIEF STORY OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE

Human beings are creatures which have the most complete knowledge structure compared to other creatures’s.[i] Humans also have an ability doing reflection, thinking about their own mind, henceforth the knowledge that humans have will always advance.[ii] This knowledge advances in progress quantitatively and qualitatively, undergoes specialty and ramification with it’s streams. This development gives possibility for humans to investigate a certain object deeply and more serious which will afford specialty in knowledge, and the dynamic development of the knowledge itself takes place simultanously, and one of those things is the debate about truth.

In order so, every stream of knoweledge (inter-special as well as intra-special) defends itself as the only true, and develops so many theories which will be used as foundations to support those truth claims. However, those miscelaneous exisiting theories are sistematic arguments and constructed in a frame plot of certain big paradigm, with the result whereas the problem of inter-theory sometimes might be just the matter of it’s form, while the substance (and essence) is the same because of it is just a derivative from the same paradigm, but of course there is always possibility that the difference also happen on the paradigmatic level.

The appellation of philosophy as a mother of science (mater scientiarum) explicates this scope as fountain and estuary of knowledge for dwelling in, so when the paradigm of knowledge will be traced then the problems within philosophy become objects that have to be investigated first. The sistematic branch of philosophy which studies the problems of knowledge is epistemology, but it doesn’t mean that the problems of epistemology do not relate to the other branches of sistematic philosophy, considering philosophy as a discipline which studies the wholeness.

As beforementioned, epistemology is one of three main pilars in philosophy, which the others are ontology[iii] and axiology, and if it is related to mind’s process and philosophical knowledge then it will be obtained about the picture that the problem of ontology has mind’s process with characters that are comprehensive, speculative, and philosophical knowledge as a world view; the characteristics of axiology are descriptive, prescriptive, and philosophical knowledge about the wisdom of life; while epistemology is an analisys, interpretation, and yields philosophical knowledge concerning thought system, and the truth in philsophy.[iv]

Philosophy tries to find out the deepest answer of the deepest problem, that is a root of existence (exultimis causis). Philosophy begins with facticity, philosopher exists in the midle of reality and do reflection based on those datas.[v] However, in philosophy itself, there is still status gradation or the importance scale of the sector that has to be studied compared to the other areas in philosophy.

At the times of pre-Socratic, the philosophers already had an object of investigation on physis, namely perception world. In spite of so, it was the original moments at the time when the human rationality tried to subvert dogmatic beliefs descended by hereditary mysticisms and religions. Thales of Milethus is recorded as the first philosopher who would inspire many other thinkers in the next generations. He was actually not either the first nor only person who made an effort to maximize rationality but rather the culmination outcome of serial previous persons (and cultures) who brought and led the way to rationality at that times. The term philosophy itself had a sense of what is called as “science” in the contemporary era nowadays. It is understandable then if the pre-Socratic philosophers concentrated their studies on physis, from which the purpose of the term “science” in it’s usage nowadays has the same meaning with the term philosophy those days.

Nevertheles, acording to Plato and Aristotle, physis is inconstant and less stabil, not yet reach the very bottom of reality because it is just confined in physical descriptions which not satisfactory, hence Aristotle mentions the philosphy of pre-Socratic as a “second” philosophy. Mean while, the human knowledge that on the high degree and cannot be exceeded by any other knowledge is called as the “first” philosophy (proote philosophia), which investigates the deepest presuppositions and become the ground of all the human’s knowledge.[vi]

According to Aristotle, the first philosophy must transcend and embrace ta hyper-physika as well as ta meta ta physika.[vii] Aristotle prompted one new field, viz the discipline of ta meta ta physika, as a consequence that this field of study has a wider area than ta hyper ta physika, eventhough the term “methaphysics” was never used by Aristotle. The term “methaphysics,” and it’s application in contemporary times, refers to the fact that some textes elaborated by Aristotle were arranged after (meta) the Physika, and also concerning the things or problems in philosophy that should be studied after physika (philosophy of natural world), that is related with fundamental problem, that the first philosophy has it’s core in to on hei on (a being as a being), even Aristotle himself still thought that to on hei on is one of characteristic besides the other characteristics, although also as a basic element of everything.[viii] Material object of metaphysics is every being, and the formal object is the nature or things in order of how it is being. Only so much up to Thomas Aquinas when he re-elaborated and announced that the nature of to on hei on is a nature which covers and gives a base to every other characteristics.[ix]

In the 17^th century, Christian Wolff introduced the term “ontology” to name the first philosophy, and mentioned it as a study field corcerning being in it’s wholeness.[x] Principally, the terms “first philosophy”, “general metaphysics”, and “ontology”, can be used in a one way, indiscriminatim, undifferentiated. Of course some philosophers sometimes want to emphasize on one certain thing herein they use one aftermentioned term in a different mean toward the others.

What Plato and Aristotle said about the first philosophy actually was their stance toward philosophy itself. They began with denying that the first cause of reality is a matter and prefered to idea. So it is not just about the term matter originated from the sequence of Aristotle’s works. It is also about the ontological assumption belonged to these two persons. What is being is ideal thing, they said.

The problem of being is seen from quality aspect would cause obtain two mainstreams, that are idealism and materialism. Each of these two streams is a mainstream which means as paradigms which would construct all philosophical thought, and so the many various streams in philosophy all of them basically are the derivatives from those two big paradigms.

Idealism is a thought system considering idea as a basic principle in interpretation process of reality, and also theoritically and practically view emphasizes on ideal (or spiritual) aspect.[xi] On the other side, materialism is a thought system suggesting the reality is matter, and such was the case to the deepest reality. Everything will be acknowledged as a truth as long as it is a matterial. In common sense, the word “matter” considered as something physically, bodily, even related to the axiological problems of satisfying corporeal needs and pleasures oriented psychicly. Without evading the discussion and debate on the definition of matter in philosophy usage, the one thing for sure is that this stream is the opposite of the idealism, and the definition given sometimes becomes easy to imagine but hard to systematize it.

The main problem of philosophy, concerning with “being”, is an area which studies the most basic presuppositions of human knowledge on reality, devided into two big parties, these are Idealism and Materialism. This two big streams shall be the underlying ground which also stirr the direction and the destination of every single theory and thought which would be more structured. A conception starts from a point of one of those streams would philosophically reaches the different aim from the other, in the sense of the essential reality. The different stand point of departure of interpretation process toward the deepest reality would obtain the diferent interpretation toward the highest reality as well. Every big paradigms would make up their theories in order to rationalize and legitimatize the truth brought by them, with the result that as far as possible accepted by society.

Moreover, the problem of philosophy is not just confined in the achievement of deepest principles of reality, but also related to the way for obtaining that essence, which means what is the way that has to be taken in order that the truth knowledge could be obtained. In this area actually philosophy has the object of human knowledge, the essence of knowledge, and moreover up to it’s more practical derivatives, such as method. Knowledge as knowledge is studied in philosophical frame, sought it’s elementer and comprehensive understanding hence it could be used in other researches of philosophical problems. The specific field discussing the essence of knowledge with it’s philosophical values is known as Epistemology. The problems of Epistemology are things that concerning knowledge, and it is important because before the answers of the more basic philosophical problems could be found, then it is a prior need to notice about how and by what means will the knowledge be found.[xii]

These two big abovementioned philosophy streams, Idealism and Materialism, have their own epistemological arguments, have it’s base point in different basic assumptions about the problem of being. Idealism insists idea as the deepest reality, on the other side Materialism opposes to it, says that matter is the essence of reality, and both of them have each epistemological foundations.***

Yogyakarta, 2003

Endnotes:

[i] Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, 1990. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. p. 11-38.

[ii] Within human’s mind occurred somekind of “doubling”, that are knowing and consciousness. Furthermore, Kees Bertens, 2000. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. p. 51-54.

[iii] A lot of philosophers use the term “metaphysics” in this matter, and it means that methaphysics is concerning the basic problem of being.

[iv] Rizal Mustansyir & Misnal Munir, 2001. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 9-35. Rizal Mustansyir and Misnal Munir make a scheme of relation between philosophical problem, activity, and knowledge which are modified from The Liang Gie’s scheme.

[v] Anton Bakker, 1992. Ontologi, Metafisika Umum, Filsafat Pengada dan Dasar-dasar Kenyataan. Yogyakarta: Kanisius. p. 18-19.

[vi] Ibid:14.

[vii] In order to seek the ultimate reality, Plato uses the term ta hyper ta physika (empiric world) and ta meta ta physika (beyond physic world), and these two are served as the same. Plato argues only the non physical world has the true reality, whereas physical world is only a shadow. Aristotle disagree with this, and according to him physical world has the true reality, henceforth as the time goes by ta meta ta physika no longer understood as the same of ta hyper ta physika. Ibid:14-15.

[viii] Ibid:14-16.

[ix] Ibid:15-16.

[x] Lorens Bagus, 1991. Kamus Filsafat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. p. 19.

[xi] The term Idealism emerged in the last 17^th century in order to name Plato’s thought, and in it’s development also used for Locke’s tenet, until it’s reaching of popularity at the times of Imanuel Kant whose Critical theory or Transcendental Idealism, also Post Kantian Idealism. Ali Mudhofir,1988. Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat. Yogyakarta: Liberty. p. 36-37.

[xii] Louis O. Kattsoff, 1996. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana. p. 135. (Translation from: Elements of Philosophy. Translator: Soejono Soemargono)

Budaya (Culture)

2010-12-14T01:32:00.000-08:00

YOGYAKARTA: KAMPUNG LOKAL DI TENGAH KOTA GLOBAL

Status konfigurasi legal keistimewaan Yogya kembali diperbincangkan. Wacana yang mulai muncul pada tahun 2002 tersebut hingga hari ini belum selesai. Demokrasi mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Sementara, Sri Sultan HB IX pernah mengatakan tahta untuk rakyat. Semua tentang rakyat.

Lingkungan global: kemajuan teknologi dan perjumpaan kebudayaan

Sarana transportasi, komunikasi, dan informasi telah semakin dipercanggih oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara cepat. Manusia dapat berkomunikasi dengan manusia lainnya di tempat yang berbeda tanpa terhalang jarak dan waktu secara berarti. Informasi menjadi lebih cepat menyebar di tengah masyarakat.

Mobilitas dan sifat komunikatif-informatif masyarakat tersebut mengakibatkan semakin massifnya pertemuan dan perkenalan di antara manusia dengan berbagai latar kebudayaan yang beragam di muka bumi. Perjumpaan nilai-nilai yang berbeda ini pada gilirannya mengakibatkan saling pengaruh-terpengaruhi di antara berbagai komunitas masyarakat. Perkembangan teknologi di dalam transportasi dan komunikasi memfasilitasi pertemuan antar manusia dengan berbagai latar belakang kebudayaan.

Yogyakarta sebagai salah satu kota penting di Indonesia juga turut mengalami perubahan di bidang fasilitas transportasi, komunikasi, dan informasi. Tidak hanya kendaraan darat, namun juga angkutan udara. Termasuk bandara udara Adisucipto yang berstatus sebagai bandara internasional, yang berarti mobilitas manusia keluar-masuk Yogyakarta dari dan ke luar negeri dapat dilakukan secara lebih cepat.

Di bidang komunikasi, penemuan telepon seluler dan internet semakin memudahkan manusia berinteraksi. Manusia dapat secara langsung berinteraksi dan mengetahui keadaan manusia lainnya di belahan dunia yang lain. Di Yogyakarta, fasilitas tersebut tidak hanya dinikmati para pelajar namun juga dimanfaatkan oleh masyarakat Yogya. Sedangkan proses penyebaran informasi dimudahkan oleh internet, televisi, radio, dan media cetak. Semua turut mengubah cara hidup masyarakat Yogya, terutama cara hidup ekonomisnya.

Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan masyarakat Yogya berkenalan secara lebih langsung dan lebih luas dengan masyarakat yang berbeda kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Masyarakat Yogya menyerap nilai-nilai kebudayaan luar namun sekaligus menularkan nilai-nilai kebudayaan Yogya ke masyarakat luar.

Perjumpaan kebudayaan ini bukan yang pertama, karena masyarakat Yogya yang merupakan bagian dari manusia Jawa telah mengalami berbagai perubahan kebudayaan sepanjang sejarah. Hanya saja, revolusi teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi semakin mempercepat perkenalan masyarakat Yogya dengan berbagai nilai-nilai kebudayaan dari luar. Interaksi dan komunikasi secara langsung dan cepat mengakibatkan perjumpaan dan pertukaran nilai-nilai antara masyarakat Yogya dengan kebudayaan luar terjadi secara masif.

Nilai-nilai yang ada dan kepungan terhadap Keraton

Masyarakat Yogya yang merupakan bagian dari masyarakat Jawa telah mengalami berbagai perjumpaan dengan berbagai kebudayaan sehingga mengakibatkan terjadinya akulturasi.[1] Masyarakat Yogya melakukan tindakan reseptif dan selektif terhadap budaya luar dan asing.[2]

Beberapa nilai-nilai dari berbagai kebudayaan asing tersebut diterima karena dianggap sesuai dengan sifat kebathinan masyarakat Yogya. Sedangkan kebudayaan yang dianggap tidak sesuai dengan sifat manusia Yogya, akan ditinggalkan. Di sisi lain, sifat kebathinan masyarakat Yogya juga terdinamisasi oleh berbagai perjumpaan kebudayaan tersebut. Di dalam pengertian khusus, manusia Yogya sebagai bagian dari manusia Jawa mengalami evolusi dan asimilasi kebudayaan.[3]

Manusia Yogya adalah salah satu pewaris tipe manusia Jawa yang terdiri dari berbagai campuran kebudayaan yang pernah membentuknya.[4] Sejauh dapat ditelusur oleh sains sejarah, di antara kebudayaan luar yang mempengaruhi tersebut adalah India, China, dan Arab. Tentu beberapa kebudayaan lainnya turut mewarnai perjalanan manusia Jawa, misalnya Eropa. Pada saat ini, manusia Yogya menemukan dirinya berada di tengah lingkungan global ketika interaksi dengan kebudayaan luar difasilitasi oleh kemajuan teknologi. Dua nilai-nilai kebudayaan luar yang demikian dominan adalah dari Arab dan Eropa, tanpa mengesampingkan kebudayaan lainnya.

Penyebaran nilai-nilai kebudayaan Arab dengan agama Islam pada era teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi mutakhir telah semakin cepat dan meluas dibanding masa-masa sebelumnya. Salah satu bentuk nilai-nilai tersebut adalah ideologi Islam puritan. Ideologi Islam puritan (beberapa istilah lainnya adalah radikalisme dan ortodoksi)[5] berisi nilai-nilai Islam di dalam bentuk yang lebih Arabic culture. Ideologi ini mengeja wantah di dalam gerakan pemurnian pemikiran dan praktek keagamaan yang dianggap menyimpang. Doktrin Islam yang telah bercampur dengan nilai-nilai kebudayaan dan agama dari luar Islam dianggap sebagai penyimpangan ajaran Islam, sehingga perlu dibersihkan atau “dimurnikan.” Manusia Yogya yang sebagian besar pada awalnya merupakan tipikal manusia Jawa juga mulai berkenalan dengan ide-ide tersebut. Nilai-nilai Islam puritan ini selain merembes ke dalam berbagai organisasi keagamaan yang telah ada, juga mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk formal organisasi baru.[6]

Islam yang masuk ke Jawa pada awal milenium kedua Masehi telah mengalami perjalanan panjang, dalam pengertian spasial maupun temporal. Di dalam perjalanan tersebut, ide-ide Islam mengalami berbagai perjumpaan dengan berbagai kebudayaan yang mengakibatkan terjadinya akulturasi antara Islam dengan berbagai kebudayaan yang dijumpainya. Demikian pula ketika Islam sampai di Jawa, hingga ke masyarakat Yogyakarta dewasa ini.

Dengan demikian, beberapa pemahaman Islam di Yogya (atau Islam Jawa) di dalam pandangan kaum puritan dianggap telah menyimpang dari ajaran murni Islam. Salah satu yang dianggap sebagai simbol penyimpangan Islam di Jawa tersebut adalah Keraton Kesultanan Ngayogyakarta, tempat di mana tercampurnya Islam dengan kebudayaan Jawa yang kompleks. Kaum puritan berkepentingan menggusur hegemoni[7] pemahaman keagamaan Yogyakarta-Jawa yang tersimbolisasi pada Kraton Ngayogyakarta.

Kesultanan Ngayogyakarta bergabung ke negara Republik Indonesia setelah dibentuknya negara Indonesia melalui proklamasi 1945. Ide negara modern berasal dari Barat. Kolonisasi bangsa Eropa di nusantara sejak abad 16 telah mengakibatkan perjumpaan antara kebudayaan penduduk nusantara dengan kebudayaan Eropa. Transfer pengetahuan baru tentang sistem sosial-budaya mengalir ke nusantara, terutama sejak dikirimnya putra-putri pribumi ke negeri Belanda untuk sekolah dan aktivis-aktivis bangsa Belanda yang menyebarkan ide-ide nilai sosial dan budaya Eropa ke nusantara. Masyarakat Jawa termasuk salah satu yang mengalami perjumpaan kebudayaan tersebut.

Nilai-nilai sistem sosial dan budaya Barat semakin banyak diserap oleh masyarakat nusantara, dan salah satu bentuk yang paling populer adalah demokrasi. Di dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, sistem demokrasi dipraktekkan melalui berbagai bentuk dan sifat. Namun di dalam perjalanan hingga Indonesia modern, bentuk demokrasi telah semakin mengambil bentuk mantap sebagai demokrasi liberal.[8]

Sifat liberal dari demokrasi liberal berdampak pada disingkirkannya setiap rintangan yang menghambat kepemilikan individual atas kapital dan ekonomi pasar. Segala otoritas yang mengganggu pergerakan kapital dan berjalannya mekanisme pasar dianggap sebagai rintangan yang harus disingkirkan. Feodalisme adalah adalah salah satu sistem yang dapat menghambat perluasan demokrasi liberal.[9]

Kekuasaan politik (berarti pula penguasaan kapital) yang terpusat pada individu dan keluarganya secara turun-temurun (disebut feodalisme) dapat menghambat kebebasan pergerakan kapital individual dan berjalannya mekanisme pasar. Oleh karena itu, kekuasaan feodal tersebut harus disingkirkan. Di dalam konteks ini lah kekuasaan Raja Keraton Ngayogyakarta sebagai pemimpin Provinsi Yogyakarta dianggap bercorak feodalisme.

Kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi telah mempercepat masyarakat Yogya berkenalan dengan kebudayaan Barat. Hal ini mengakibatkan semakin cepatnya perkembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Yogya diwarnai nilai-nilai kebudayaan Barat yang juga mengalami perkembangan pada dirinya sendiri. Termasuk ide-ide demokrasi liberal.

Di samping kekuatan-kekuatan mainstream tersebut, juga terdapat berbagai aspirasi nilai-nilai sosial dan budaya yang lain. Nilai-nilai kebudayaan lainnya tersebut walau marginal dan minoritas namun mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Yogya. Sifat marginal dan minoritas tersebut dikarenakan faktor eksternal, internal, maupun kombinasi keduanya.

Nilai-nilai sosial dan kebudayaan marginal dan minoritas ini menawarkan jalan keluar alternatif dari kebuntuan akibat pertentangan antara berbagai ideologi dan kebudayaan mainstream. Bukan hanya pertentangan saja yang digugat, namun juga kolaborasi di antara ideologi dan kebudayaan mainstream yang terjadi. Misalnya gugatan terhadap kolaborasi antara kerabat keraton dengan pemodal Australia di dalam proyek tambang pasir besi di pesisir Kulon Progo yang menggusur lahan pertanian warga, yang hingga saat ini masih disengketakan. Juga gugatan terhadap aksi beberapa konglomerat lokal di dalam menyingkirkan saingan bisnis dengan cara berkolaborasi dengan kelompok puritan dan menggunakan isu anti agama dan etnis tertentu.[10]

Sementara itu, ideologi resmi negara masih dianggap kabur. Pancasila di satu sisi dianggap memiliki kelemahan karena kurang mengakomodasi aspirasi realitas sosial dan kultural yang ada. Namun di sisi lain, Pancasila sering dijadikan tempat berlindung oleh suatu aspirasi kultural jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kultur yang lain. Pancasila mengalami paradoks.

Ketahanan, perubahan, dan arah ke depan

Nilai-nilai budaya Yogyakarta perlu dibaca sebagai kebudayaan masyarakat Yogya di dalam dinamikanya. Kebudayaan tersebut jangan dibaca secara statis. Oleh karena itu, ketahanan budaya Yogyakarta lebih merupakan bagaimana dinamika sifat bathin masyarakat Yogyakarta menghadapi berbagai perjumpaan dengan nilai-nilai dari kebudayaan yang berbeda.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global mempengaruhi perubahan kebudayaan lokal masyarakat Yogya. Sifat perubahan tersebut dapat berbeda tergantung nilai-nilai baru yang diadopsinya. Jika berdampak pada perkembangan baru kebudayaan Yogya, maka yang terjadi adalah dinamika kontinuitas sifat umum bathin masyarakat Yogya yang telah ada. Sedangkan jika perubahan tersebut memotong rantai kesinambungan kultur lama, maka apa yang terjadi adalah bunuh diri kultural (cultural suicide), dan menggantinya dengan kultur yang benar-benar baru. Akan tetapi, dua pengertian ini tetap perlu dibaca di dalam kerangka dinamika kultural, yakni kebudayaan manusia yang terus berubah sebagaimana cara hidup manusia yang juga berubah.

Langkah yang diambil oleh masyarakat Yogya akan menentukan masa depan Yogya. Jika langkah melawan arus global yang diambil, maka kebudayaan masyarakat Yogya perlu membuktikan bahwa nilai-nilai mereka dapat menandingi dinamika kebudayaan di lingkungan global. Jika langkah mengikuti arus (aktif) yang ditempuh, maka proses akulturasi memungkinkan tercipratnya warna-warna baru di dalam kebudayaan masyarakat Yogya tanpa menanggalkan ciri khas kebudayaan masyarakat Yogya, yakni sifat kebathinan paling umum yang ada di sepanjang sejarah keberadaan masyarakat Yogya selama ini. Namun jika langkah terseret arus (pasif) yang diambil, maka terjadi suatu diskontinuitas kultur lama pada manusia Yogya di dalam memahami diri dan lingkungannya, dan berganti dengan kultur yang benar-benar baru dan berbeda.

Penutup

Perdebatan status keistimeswaan Yogya saat ini merupakan cerminan terjadinya pertarungan arus nilai-nilai kebudayaan dan ideologi yang telah disebutkan di atas. Berlarut-larutnya pembahasan legalitas status keistimewaan Yogyakarta bukan tanpa disengaja atau kelalaian. Pemerintah, para politisi, dan kaum intelektual memang sengaja. Masing-masing pihak sedang mendesakkan nilai-nilai kultur dan ideologi mereka, sambil terus membaca realitas kebathinan dan arah kultural masyarakat Yogya sebenarnya saat ini.

Realitas nilai-nilai kultural masyarakat Yogya saat ini menjadi penting bagi berbagai ideologi dan kebudayaan yang sedang bertarung karena akan dijadikan legitimasi kekuasaan politik formal dari salah satunya. Para “ideolog” dan “budayawan” (pihak-pihak yang mendesakkan suatu nilai-nilai kuktural dan ideologi)[11] di tingkat lokal dan nasional sedang meraba-raba realitas bathin kultur masyarakat Yogyakarta saat ini untuk digunakan sebagai legitimasi aksi “kultural” mereka di dalam praktek-praktek politik dan legal.

Bisa jadi realitas nilai-nilai kultural masyarakat Yogya saat ini tergambar dan terwakilkan di dalam statistik Pemilu dan komposisi di parlemen baik di tingkat daerah maupun pusat yang mewakili daerah Yogya. Namun bisa jadi pula realitas tersebut tidak simetris dengan statistik Pemilu dan komposisi di parlemen karena masyarakat terus mengalami dinamika. Jika demikian, realitas ini perlu dibaca dengan logika yang lain.

Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi telah mempengaruhi cara hidup masyarakat Yogya yang kemudian turut mempercepat dinamika sifat bathin kultural masyarakat Yogya. Masyarakat Yogya menemukan dirinya di dalam lingkungan global dengan berbagai macam nilai kebudayaan. Masyarakat Yogya akan menentukan pilihan apakah mempertahankan diri untuk tidak direkayasa nilai luar, ataukah mengubah diri secara tunduk pada dikte nilai kebudayaan luar, ataukah melakukan pencampuran antara sifat diri dengan berbagai nilai luar yang ada.***

Yogyakarta, 7 Desember 2010

Catatan:

[1] Akulturasi dimaknai sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia tertentu dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaam asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Lihat Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hal. 248.

[2] Pengertian “kebudayaan asing” di sini berarti segala nilai-nilai kebudayaan yang berasal dari kelompok kebudayaan yang baru ditemui.

[3] Asimilasi terjadi jika berbagai masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda bergaul secara intensif dalam waktu lama dan mengakibatkan kebudayaan masing-masing berubah sifat dan unsurnya menjadi unsur kebudayaan campuran. Lihat Koentjaraningrat, op. cit., hal. 255.

[4] Perlu ditinjau ulang penelitian tentang masyarakat Jawa yang terkenal dari Clifford Geertz tentang masyarakat dan agama, Denys Lombard tentang sejarah, dan Franz Magnis-Suseno tentang sifat kebathinan melalui sistem etika.

[5] Salah satunya adalah ideologi Islam Wahabi yang dicetuskan oleh Muhammad Ibnu Abd al-Wahhab (1703-1791) di Arab.

[6] Beberapa organisasi terkenal yang menjadikan Yogya sebagai home base adalah Muhammadiyah, Gerakan Ahmadiyah Lahore, Majelis Mujahidin Indonesia, dan dahulu (sebelum membubarkan diri) Laskar Jihad Ahli Sunnah dan Jama’ah yang dipimpin Ja’far Umar Tholib. Di lingkungan kampus-kampus, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir juga menyebarkan paham mereka, meski kadang dilakukan secara bawah tanah.

[7] Di dalam pengertian Gramscian, Hegemoni berarti penguasaan dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual.

[8] Pada Demokrasi Liberal, yang dimaksud dengan kata “liberal” adalah kebebasan kepemilikan kapital secara individual dan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar tanpa campur tangan otoritas politik (negara).

[9] Pertentangan antara nilai-nilai liberalisme kapital dengan Feodalisme ini mengambil bentuk yang paling keras pada peristiwa Revolusi Prancis tahun 1789-1799.

[10] Pada pertengahan hingga akhir abad 20, di Kotagede terkenal dengan sentimen anti China dan anti agama bukan Islam, yang sebenarnya berarti anti pengusaha China dan anti pengusaha bukan Islam tinggal di Kotagede, meskipun sebenarnya para pengusaha Kotagede tetap menjalin bisnis dengan pengusaha China dan bukan Islam di wilayah luar Kotagede.

[11] Di dalam konteks ini, semua orang adalah budayawan di dalam tanda kutip, termasuk para politisi dan pengusaha.

Keluyuran (Travel)

2010-06-03T00:02:00.000-07:00

SEJENAK DI WARUNG MIE AYAM YANTO

Di Senin senja 3 Mei 2010 yang diguyur hujan, saya meneduhkan diri di sebuah warung penjual mie ayam yang terletak di tepi jalan poros Bengkulu-Padang, di desa Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sekedar menunggu hujan reda, agar lembaran kertas photo copy yang saya bawa tidak basah. Sembari mengisi perut yang memang agak lapar. Tepat di depan warung tersebut terdapat papan nama bertuliskan “Mie Ayam Yanto.”

Sore itu, beberapa mobil pembeli tampak berjajar di depan warung. Juga beberapa sepeda motor, termasuk yang saya kendarai. Hujan sedikit banyak telah membuat para pengunjung enggan meninggalkan tempat duduk.

Setelah memesan semangkuk mie ayam dan segelas teh hangat, saya mencari tempat duduk. Namun, hampir semua tempat telah diisi pembeli. Dua meja panjang berada di ruang dalam, dan dua meja panjang berada di ruang luar, lebih tepatnya teras, semuanya tampak dijejali pembeli. Akhirnya, saya mendapat tempat kosong di bangku yang berada di teras. Justru dari tempat duduk tersebut, saya dapat menyaksikan proses penyajian hidangan. Di depan teras terdapat ruang yang difungsikan sebagai tempat memasak dan meracik hidangan.

Menunggu sajian mie ayam di warung Mie Ayam Yanto memang lebih lama dibanding dengan warung mie ayam lainnya. Ada dua penyebabnya, yakni antrian panjang pembeli dan proses pembuatan mie ayam itu sendiri yang lebih lama dibanding di warung mie ayam lainnya. Meskipun demikian, menurut penduduk setempat, warung ini tetap ramai dikunjungi pembeli.

Nama pemilik warung mie ayam ini adalah Yanto, seorang bapak dari dua anak yang masing-masing berusia 8 tahun dan 4 tahun, semuanya laki-laki. Meskipun masih menyempatkan diri menyapa dan ngobrol dengan saya, namun sore itu Yanto tampak sangat sibuk. Pria kelahiran 1969 tersebut beberapa kali keluar-masuk ke ruangan dalam dan ruang masak, melewati ruang makan para pembeli. Setiap kali keluar dari ruang dalam, tangannya selalu membawa adonan gandum yang berwujud gepeng. Kemudian ia masuk ke ruang masak yang berada di ruangan paling depan. Di ruang masak, adonan gandum tersebut dimasukkan ke dalam mesin pengiris manual, dan dicetak menjadi irisan-irisan mie mentah.

Keunikan di warung ini adalah pembuatan mie mentah dilakukan pada saat pembeli datang dan memesan mie ayam. Di warung ini tidak disediakan mie mentah yang telah jadi. Mie mentah dibuat seketika berdasarkan pesanan pembeli mie ayam. Ini lah salah satu faktor yang membuat penyajian mie ayam di warung Mie Ayam Yanto menjadi lama.

Pembuatan mie diseusaikan dengan banyaknya porsi mangkuk pesanan pembeli pada saat itu juga. Diawali pengolahan adonan gandum hingga pencetakan adonan tersebut ke dalam bentuk mie. Pengolahan adonan gandum dilakukan oleh Yanto sendiri.

Proses pemasakan dan peracikan mie ayam dilakukan oleh istrinya, dibantu seorang karyawan wanita. Istri Yanto merebus mie mentah dan sawi, meracik bumbu ke dalam mangkuk, dan menyusun komposisi hidangan. Sembari menunggu masakan mie ayam selesai, karyawan Yanto membuat minuman pesanan pembeli. Seperti biasa, minuman dihidangkan terlebih dahulu karena proses pembuatannya lebih cepat dibandingkan pemasakan mie ayam. Setelah hidangan mie ayam siap disajikan, karyawan Yanto segera mengantarnya ke meja makan pembeli.

Semangkuk mie ayam telah dihidangkan di atas meja di depan saya. Mie hasil kerajinan tangan Yanto telah dimasak. Bersama dengan sawi hijau dan irisan daging ayam, seperti pada umumnya mie ayam. Warna kuah tidak bening, namun juga tidak keruh. Nampak juga irisan daun bawang mentah. Sebagai sentuhan akhir, di permukaan hidangan ditaburi irisan bawang merah goreng. Berbagai bahan tersebut mengeluarkan aromanya masing-masing, dan kemudian bergabung menyusun satu aroma baru. Selanjutnya, aroma tersebut bersama uap panas melayang ke udara dan menyerbakkan bau harum yang khas.

Hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil sehelai mie dengan menggunakan garpu, tanpa terlebih dahulu mengaduk kuahnya. Mie berwarna putih agak krem. Tidak kuning pekat. Sehelai mie tersebut perlahan masuk ke dalam mulut saya. Lidah saya mulai merasakan tekstur mie bikinan Yanto. Ketika dikunyah dengan gigi, mie tersebut terasa tidak keras namun juga tidak lembek. Adonan bahan baku mie buatan Yanto seimbang, selain juga mungkin durasi perebusan mie tidak terlalu lama maupun tidak terlalu cepat.

Perlahan saya mengaduk sajian mie ayam, dengan sendok dan garpu. Saya sengaja belum mencampurinya dengan sambal dan saus, agar lidah saya dapat mengetahui rasa asli komposisi bumbu mie ayam di warung Yanto. Seperempat sendok kuah masuk ke mulut saya. Pas! Racikan bumbunya memang sesuai. Rasanya tidak tebal, namun juga tidak encer. Tidak eneg, namun juga tidak hambar. Rasa komposisi bumbu seperti ini akan berakibat masakan mie ayam menjadi terasa hangat ketika cuaca dingin, dan terasa sejuk-segar ketika cuaca panas. Itulah mengapa warung ini selalu ramai pengunjung ketika hari terang maupun turun hujan.

Masih penasaran. Irisan daging ayam tampak berwarna terang, namun bukan berwarna putih. Warna daging ayam rebus yang telah bercampur bumbu mie ayam Yanto. Sendok di tangan saya kembali mencuplik sampel. Seiris daging ayam masuk ke mulut. Setelah dikunyah oleh gigi, pecahlah rasa daging tersebut dan menyebar ke permukaan lidah saya. Aha! Daging ayam kampung! Mie ayam di warung Yanto menggunakan daging ayam kampung. Ternyata, rasa kuah mie ayam Yanto tidak hanya disusun oleh racikan komposisi bumbu mie ayam, namun juga kaldu yang keluar dari daging ayam kampung.

Hal yang tak boleh terlewatkan bagi saya ketika makan mie ayam adalah sambal dan saus. Tanpa keduanya, saya tidak akan begitu bernafsu makan mie ayam. Setelah menuangkan saus secukupnya dari botolnya ke mie ayam, saya mengambil sambal yang ada di wadahnya. Sambal di warung Mie Ayam Yanto terbuat dari cabai rawit, sehingga memberi efek pedas yang sangat menggigit dengan tajam. Kebetulan, saya memang sangat suka pedas.

Rasa mie ayam di warung Yanto saat ini bukanlah hasil langsung jadi. Yanto butuh berkali-kali melakukan uji coba dan perubahan-perubahan, baik terhadap komposisi bahan baku mie maupun komposisi bumbu mie ayam secara keseluruhan. Ia belajar dari pengalaman berjualan mie ayam yang memang tidak sebentar.

Yanto berprofesi sebagai penjual mie ayam semenjak tahun 1998. Sebelumnya, ia bekerja sebagai karyawan harian di sebuah pabrik pengolahan kayu tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun nasib sial menimpanya kala itu. Yanto mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan tangannya cedera.

Tangan Yanto yang cedera tersebut kemudian memperoleh perawatan di Rumah Sakit Bengkulu. Menurut Yanto, dokter yang dahulu menangani dirinya saat ini dipenjara. Dokter tersebut ditahan terkait kasus korupsi dana kesehatan Kabupaten Bengkulu.

Oleh karena keterbatasan kekuatan tangannya akibat cedera tersebut, akhirnya Yanto keluar dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia kemudian merantau ke Padang, menjadi sopir. Namun profesi ini juga ditinggalkannya. Pada tahun 1998, ia memutuskan berjualan mie ayam di Mukomuko, yang pada waktu itu belum menjadi ibuh kota kabupaten karena belum terjadi pemekaran kabupaten.

Pada tahun 2002, ia pindah ke Penarik. Ia mengontrak rumah yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus warung mie ayam. Warungnya buka dari jam empat sore hingga sekitar jam sepuluh malam.

Sumber tenaga listrik di rumah kontrakan Yanto berasal dari generator milik Yanto pribadi yang ada di belakang rumahnya. Belum memakai listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara). Di daerah ini, ketersediaan listrik masih menjadi hal langka. PLN memang telah memiliki jaringan di beberapa tempat. Namun pasokan listrik itu sendiri tidak menentu, sehingga sering terjadi pemadaman aliran listrik. Kadang-kadang, pasokan listrik juga hanya dijatah beberapa jam dalam sehari. Oleh karena itu, seperti disebutkan di atas, saya memesan minuman teh hangat. Padahal, awalnya saya memesan es teh. Oleh karena terjadi pemadaman listrik PLN pada daerah yang kebetulan meliputi tempat pembuat es di mana Yanto membeli es untuk keperluan warungnya, maka (pabrik) pembuat es tersebut tidak bisa memproduksi es.

Untuk keperluan mie, Yanto mengatakan bahwa setiap hari ia memerlukan enam kilogram tepung sebagai bahan baku mie. Komposisi bahan baku mie harus tepat, agar diperoleh mie yang bagus. Jumlah gandum, putih telur, dan air putih harus disesuaikan proporsinya antara satu dengan lainnya. Adonan tersebut kemudian digilas hingga mencapai tingkat kepadatan dan kekenyalan tertentu.

Yanto mengaku bahwa bahan baku mie buatannya tidak ada unsur bahan kimia buatan. Padahal, dengan campuran bahan kimia buatan akan mengakibatkan mie menjadi kenyal dan lebih awet. Ketika masih di Padang, ia bertemu orang Tionghoa yang mengatakan bahwa di Malaysia dan Singapura tidak diperbolehkan peredaran mie yang menggunakan bahan kimia buatan. Pada awalnya, Yanto juga membuat mie dengan campuran kimia. Namun kemudian, Yanto berusaha membuat mie yang tidak menggunakan bahan kimia. Saat ini mie bikinannya tidak memakai bahan kimia buatan. Hanya tepung, putih telur, dan air.

Sedangkan untuk keperluan daging bagi mie ayamnya, Yanto mengaku menghabiskan dua hingga tiga ekor ayam setiap hari. Ia sengaja menggunakan daging ayam kampung agar diperoleh rasa kelezatan yang khas.

Habis sudah satu mangkuk mie ayam dan segelas teh. Warung Mie Ayam Yanto semakin ramai pembeli, datang dan pergi. Sebenarnya saya ingin lebih lama ngobrol dengan Yanto. Namun dikarenakan harus berbagi tempat dengan para pembeli baru yang berdatangan, dan Yanto juga tengah sibuk bekerja, maka saya kemudian menyingkir untuk memberi kesempatan pada pembeli baru dan tidak mengganggu Yanto. Selain itu, mumpung hujan telah reda dan senja semakin malam. Saya segera beranjak dari tempat duduk. Dan tidak lupa membayar, tentu saja.***

Yogyakarta, akhir Mei 2010

Keluyuran (Travel)

2010-05-09T09:20:00.000-07:00

CERITA MENGALIR DARI SUNGAI BAH BOLON

Kulit kening bapak itu mengernyit saat berusaha memanggil kembali ingatan tentang peristiwa yang terjadi ketika ia masih kecil. Ia lahir tahun 1955. Sekitar empat puluh lima tahun yang lalu, ia menyaksikan mayat manusia mengapung di sungai yang berada di depan kami berdua. Tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Tidak hanya satu mayat, tapi beberapa mayat. Mungkin lima atau enam kali, dengan mayat yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan di hari yang berbeda-beda pula. Ia menyaksikannya di siang hari. Di sungai Bah Bolon.

Sungai Bah Bolon terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sungai yang melewati kota Pematangsiantar ini memiliki luas yang tidak tentu, kadang lebar di satu tempat dan menyempit di tempat lain. Deras arus dan kedalaman air juga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Pada jaman dahulu, beberapa masyarakat setempat percaya bahwa di sungai Bah Bolon terdapat buaya putih, sehingga sungai ini dianggap berbahaya. Selain itu, sungai ini disebut sebagai tempat pemandian raja. Di salah satu tepi sungai Bah Bolon diyakini terdapat makam anak raja. Anak raja tersebut dikisahkan tewas akibat tenggelam dan hanyut di sungai Bah Bolon.

Sungai Bah Bolon saat ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber irigasi pertanian. Sejumlah penduduk berternak ikan dengan membuat kolam ikan di tepi sungai. Selain itu, beberapa warga menggunakan sungai Bah Bolon sebagai sumber air minum dan untuk mencuci pakaian.

Sungai ini juga menjadi sumber air bagi pabrik-pabrik yang ada di daerah sekitarnya. Misalnya pabrik es, pabrik korek api, dan pabrik rokok. Namun, beberapa warga juga menduga bahwa pabrik-pabrik ini menjadikan sungai Bah Bolon sebagai tempat pembuangan limbah pabrik. Pada tahun 2006, tersiar kabar wacana tentang kemungkinan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di sungai Bah Bolon oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Sungai Bah Bolon tidak hanya mengalir melewati kota, namun juga melewati area perkebunan. Berbagai perusahaan perkebunan milik pemerintah maupun swasta menempati ribuan hektar lahan di Kabupaten Simalungun. Saat ini, sebagian besar area perkebunan tersebut ditanami kelapa sawit. Beberapa lainnya ditanami karet dan coklat. Perkebunan-perkebunan tersebut dibuka pertama kali pada jaman pemerintah Kolonial Belanda.

Semenjak sekitar tahun 1800, terjadi pertambahan hasil produksi atas tanaman-tanaman ekspor di Indonesia (Hindia Belanda). Hal ini memancing semakin banyaknya aliran modal yang masuk ke Indonesia. Sebagian besar merupakan modal swasta asing. Pengusahaan perkebunan modern semakin diperkuat dengan Undang Undang Agraria 1870, yang juga menandai perubahan dari sistem Kultuur Stelsel menjadi pengusahaan partikelir (swasta).

Pada tahun 1863, percobaan pertama penanaman tembakau di daerah Deli, sekitar Medan, berhasil meningkatkan produksinya. Pembukaan perkebunan tembakau ini berperan penting bagi perkembangan industri perkebunan di Sumatera Utara, karena hal ini akan berpengaruh pada pembukaan perkebunan karet dan kelapa sawit di kemudian hari. Modal dari luar negeri mulai mengalir masuk.ⁱ

Seiring dengan meningkatnya industri perkebunan, maka kebutuhan tenaga kerja juga meningkat. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, pemerintah Belanda dan perusahaan perkebunan mulai mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah, di antaranya dari pulau Jawa, dan disebut koeli kontrak.ⁱⁱ Mereka diikat dengan kontrak dan diancam dengan hukuman poenale sanctie yang terkenal kejam.

Jacobus Nienhuys, pemilik Deli Maatschappij, perusahaan perkebunan tembakau di Deli, terkenal kekejamannya di dalam mempraktekkan poenale sanctie. Pada masa itu perusahaan perkebunan disebut menjalankan produksi menggunakan teror.ⁱⁱⁱ Keadaan buruh perkebunan sebenarnya mirip budak, sebagaimana di perkebunan Amerika Selatan.

Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih penguasaan Indonesia dari tangan Belanda. Jepang juga mengontrol perusahaan asing di Indonesia, termasuk perusahaan perkebunan di Simalungun. Tidak hanya itu, menurut cerita warga setempat, beberapa serdadu Jepang merampas istri seorang pejabat perkebunan di Simalungun. Pejabat yang bernama E.P. Barnett dan istrinya tersebut adalah bangsa Eropa.

Warga setempat meyakini bahwa akibat dari peristiwa kehilangan istrinya karena diambil oleh orang Jepang, maka E.P. Barnett mengalami depresi dan akhirnya bunuh diri. Ia menceburkan diri di sungai Bah Bolon yang dalam dan arusnya deras. Jasad E.P. Barnet kemudian dimakamkan di halaman sebuah kantor perusahaan perkebunan tempatnya bekerja. Hingga saat ini, makam E.P. Barnett masih ada, di daerah Bukit Maradja.

Pada masa Kolonial Belanda dan Jepang, jarang terdapat serikat buruh di perkebunan. Hal ini mengakibatkan posisi buruh perkebunan lemah di hadapan perusahaan maupun pemerintah. Setelah negara Indonesia berdiri, organisasi buruh di perkebunan tumbuh subur. Berkembanglah berbagai organisasi buruh perkebunan dengan bermacam-macam aliran politik dan latar belakang ideologi. Mereka memperjuangkan isu-isu normatif, bahkan ada yang hingga politis.

Beberapa penduduk usia tua di Simalungun yang saya temui bercerita bahwa pada jaman pemerintahan Soekarno, buruh-buruh perkebunan tergabung di dalam organisasi buruh, termasuk yang berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Hal yang sama juga terjadi di sektor lain, seperti sektor petani yang terorganisir di BTI (Barisan Tani Indonesia), dan sektor perempuan yang bernaung di bawah Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).^iv

Pada tahun 1960, pemerintahan Soekarno mengeluarkan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Penjabarannya diteruskan dalam UU 56/1960 yang dikenal sebagai Undang Undang Land Reform. Pemerintah waktu itu berupaya menata kembali kepemilikan, penguasaan, dan pengusahaan tanah. Namun, pelaksanaan UUPA mengalami persoalan, bahkan desain programnya sendiri masih terdapat banyak kekurangan. Organisasi tani dan buruh perkebunan yang berafiliasi dengan PKI saat itu paling gencar menuntut penerapan UU Pokok Agraria.

Sebelum tahun 1965, situasi politik nasional sangat fluktuatif. Faksi-faksi di kalangan politisi dan tentara terlibat di dalam konflik hingga berujung pada terbunuhnya enam jendral dan satu perwira pertama Angkatan Darat pada tanggal 30 September malam dan 1 Oktober dini hari 1965 di Jakarta. Buntut dari peristiwa ini adalah pembunuhan terhadap ratusan ribu, bahkan ada yang menyebut tiga juta-an anggota dan simpatisan PKI dan kekuatan politik kiri lainnya di sepanjang tahun 1966 hingga 1967. Peristiwa di Jakarta menular dan menyebar ke berbagai daerah.

Pembunuhan demi pembunuhan akhirnya juga merambat ke Simalungun. Seorang putri mantan pegawai perkebunan di Simalungun tahun 1960-an mengkisahkan pada saya tentang cerita-cerita di perkebunan yang didengar dari bapaknya. Bapaknya pernah bercerita bahwa setelah peristiwa 1965, tersebar kabar imbauan agar para pegawai perkebunan harus menyiapkan lahan liang lahat untuk mereka sendiri. Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi pembunuhan pada mereka yang dilakukan oleh pihak musuh politik PKI. Menurut bapaknya, pada era pemerintahan Soekarno, sebagian besar pegawai dan buruh perusahaan perkebunan merupakan anggota organisasi pekerja yang berafiliasi dengan PKI, sebagai partai yang relatif berkuasa pada saat itu.^v

Walaupun kabar burung tentang himbauan untuk menyiapkan liang lahat diri sendiri tersebut terkesan berlebihan, namun desas-desus ini setidaknya memberi gambaran suasana mencekam saat itu di daerah perkebunan Simalungun.

Liang lahat tersebut ternyata tidak banyak dibutuhkan, karena jasad para korban lebih banyak dibuang ke sungai Bah Bolon. Seorang warga setempat menceritakan bahwa beberapa jasad korban pembunuhan 1965 sebenarnya juga ada yang dikubur di suatu lokasi yang saat ini telah dijadikan area perkebunan. Menurutnya, di atas kuburan tersebut kini telah ditanami pohon-pohon kelapa sawit. Akan tetapi, lebih banyak mayat yang dibuang di sungai Bah Bolon, menurutnya.

Beberapa warga Simalungun menyebut nama “Titi Maut” jika bercerita tentang peristiwa pembunuhan buntut tragedi 1965. Istilah ini merujuk pada nama salah satu tempat yang dipercaya digunakan sebagai lokasi eksekusi pembunuhan anggota dan simpatisan PKI. Titi Maut merupakan nama sebuah jembatan yang melintasi sungai Bah Bolon. Jembatan ini menghubungkan dua daerah, dan digunakan sebagai infrastruktur mobilisasi warga. Menurut cerita-cerita masyarakat setempat, di atas jembatan Titi Maut ini para korban disembelih dan jasadnya langsung diceburkan ke sungai Bah Bolon. Eksekusi dilakukan di malam hari.

Menurut beberapa warga setempat yang bercerita pada saya, pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI banyak dilakukan oleh centeng-centeng (petugas keamanan) perkebunan. Namun centeng-centeng ini tidak bekerja sendiri, melainkan “dikoordinasi” oleh tentara. Setelah peristiwa tragedi 1965 di Jakarta, prajurit dari Kodam Brawijaya dan Kodam Diponegoro didatangkan ke Simalungun.

Terdengar kabar bahwa kala itu beberapa penduduk desa, terutama para buruh perkebunan dan petani, sebenarnya sempat akan melakukan perlawanan. Namun dikarenakan kalah dukungan, maka perlawanan tersebut dapat segera padam. Penangkapan dan pembunuhan pada para anggota dan simpatisan PKI berlanjut.

“Kejadian itu adalah peristiwa perang saudara,” demikian bapak tersebut mengakhiri ceritanya sore itu. Cerita tentang pembunuhan di daerah perkebunan Simalungun sebagai akibat rentetan peristiwa 30 September-1 Oktober 1965 di Jakarta. Cerita tentang sungai Bah Bolon yang ada di depan kami.

Sore hari di awal bulan Maret 2010, di tepi Sungai Bah Bolon. Air sungai berkilau-kilau kuning kemerahan, yang merupakan pantulan sinar matahari sore. Namun sekitar empat puluh lima tahun yang lalu, air sungai Bah Bolon benar-benar terciprat warna merah, berasal dari darah manusia.

Sungai Bah Bolon tidak hanya mengalirkan air. Ia juga mengalirkan berbagai cerita, fakta ataupun fiksi. Bahkan campuran antara fakta dan fiksi. Beberapa aliran cerita tersebut sengaja dibendung, agar tidak mengalir lagi.*****

Yogyakarta, pertengahan April 2010

Catatan:

i Lihat J.A.C Mackie, 1963, Sedjarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern, Jakarta: PT Pembangunan Djakarta. (Penterjemah: Soekadijah c.s.). Halaman 118-195.

ii Para pekerja perkebunan yang didatangkan dari Jawa dikenal dengan sebutan “Jawa Kontrak.” Hingga saat ini, anak turun para pekerja dari Jawa masih berada di daerah perkebunan dan sekitarnya. Mereka dikenal dengan istilah “Pujakesuma,” yang merupakan akronim dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Untuk daerah Simalungun, menurut Bupati Simalungun, T Zulkarnain Damanik, dari 882 ribu jumlah penduduk di kabupaten Simalungun saat ini, hampir 52% adalah etnis Jawa. (http://www.waspada.co.id, 26 January 2010)

iii Sebutan ini diberikan oleh Jan Breman, sebagaimana dikutip Edi Cahyono. Lihat Soegiri DS dan Edi Cahyono, 2003, Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru, Jakarta: Hasta Mitra, hlm 112-113.

iv Pada masa Soekarno, PKI memiliki organisasi sektor buruh perkebunan yang bernama Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SABUPRI). SABUPRI mendapat dukungan dari organisasi tani BTI, terutama karena kedekatan sektoral.

v Bandingkan dengan jaman Soeharto, ketika Golkar berkuasa, maka seluruh pekerja akan masuk menjadi anggota organisasi pekerja yang berafiliasi dengan Golkar atau bentukan pemerintah. Namun, kedua kasus ini berbeda. Pada jaman Soekarno, setiap orang bebas masuk organisasi yang disukainya. Jika pun PKI berjaya kala itu, dan banyak karyawan perkebunan yang masuk ke dalam organisasi yang berafiliasi dengan PKI, hal tersebut bukan dikarenakan paksaan atau bukan kewajiban dari pemerintah. Sedangkan pada jaman Soeharto, para pekerja ditampung ke dalam organisasi yang dibuat oleh pemerintah.

Keluyuran (Travel)

2010-03-27T22:39:00.000-07:00

GUA BATU RABAH DAN GUA PERTAPAAN LUTAI

Pada tangal 20 November 2009, saya dan Handian Purwawangsa berkunjung ke kompleks Batu Rabah di Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kami diantar oleh Harinal Rominaldi (Kepala Desa Bepara) dan Samson (seorang pemandu yang mengetahui seluk beluk Batu Rabah). Kepala Desa dan pemandu tersebut adalah penduduk asli setempat. Mereka dari suku Dayak Samihin. Menurut mereka, kompleks Batu Rabah biasa digunakan sebagai tempat ritual aliran spiritual Kaharingan. Kaharingan merupakan nama suatu aliran kepercayaan spiritual yang dianut oleh beberapa masyarakat di Kalimantan Selatan.

Setelah berjalan kaki melalui area perkebunan kelapa sawit dan hutan kecil, kami sampai di kompleks Batu Rabah. Di tempat ini terdapat tebing atau gundukan batu yang tidak terlalu tinggi, namun juga tidak terlalu rendah. Tebing atau gundukan batu ini yang disebut Batu Rabah. Gundukan batu tersebut diselimuti berbagai tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan merambat. Beberapa pohon besar juga tumbuh di sisi-sisi gundukan dan di area sekitarnya.

Di samping kompleks Batu Rabah terdapat sungai yang airnya berwarna coklat. Penduduk setempat menyebutnya sebagai Sungai Samihin. Ada juga yang menyebutnya Sungai Cengal. Masyarakat setempat menggunakan sungai ini sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari.

Saya dan Harinal Rominaldi berjalan mendekat ke bibir sungai. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh bisikan Kepala Desa Bepara tersebut yang menyatakan bahwa baru saja ada buaya di pinggir sungai, sekitar dua meter dari tempat kami berdiri. Ia lantas menunjukkan bekas jejak buaya yang masih baru. Menurutnya, mungkin buaya tersebut menceburkan diri ke sungai karena mendengar kami datang.

Masyarakat setempat memiliki cerita turun temurun tentang asal mula Batu Rabah. Alkisah pada jaman dahulu kala terdapat seseorang yang bernama Dayuhan. Ia adalah orang sakti. Dayuhan mempunyai keinginan naik ke langit. Ia kemudian menyusun batu-batu hingga menyerupai menara. Tumpukan batu-batu tersebut akan ia gunakan sebagai tangga panjatan untuk naik ke langit.

Ketika Dayuhan sedang bekerja menyusun batu, ia merasa haus. Ia berniat untuk minum air sungai yang terletak tidak jauh dari tempatnya menyusun batu. Dayuhan kemudian memerintahkan seekor kodok (di dalam bahasa Dayak Samihin disebut ”Ukang”) untuk menjaga batu yang sudah disusunnya tersebut. Dayuhan berpesan agar si Ukang segera memberi tahu dirinya jika tumpukan batu tersebut terlihat akan roboh.

Tumpukan batu yang disusun oleh Dayuhan sudah sangat tinggi. Sedangkan pandangan mata Ukang terhalang oleh bulu matanya sendiri. Oleh karena itu, Ukang tersebut tidak bisa melihat puncak dari susunan batu. Akibatnya batu yang telah disusun tersebut roboh, dan menjadi gundukan batu. Oleh karena itu, gundukan batu tersebut diberi nama Batu Rabah (rabah = roboh).

Di kaki tebing atau gundukan batu ini terdapat dua gua. Di lokasi pertama, kami menjumpai gua kecil yang diberi nama Gua Batu Rabah. Di sebelahnya, terdapat gua agak besar dan lebih dalam, yang diberi nama Gua Pertapaan Lutai. Walau berada di lokasi batu yang sama, namun kedua gua tersebut terpisah dan lubangnya tidak saling terhubung.

Gua pertama, atau Gua Batu Rabah, tidak dapat dimasuki manusia karena mulut gua yang sangat sempit dan rendah jaraknya dari tanah. Gua ini kecil. Menurut Samson dan Harinal Rominaldi, sebenarnya gua tersebut dahulu agak besar. Namun karena mengalami peruntuhan dan amblas akibat proses alam, maka semakin lama gua tersebut menjadi semakin sempit.

Persis di depan mulut Gua Batu Rabah, terdapat pernik-pernik yang digunakan sebagai tempat sesaji sarana upacara ritual aliran Kaharingan. Pernik-pernik tersebut berupa kayu yang dibuat menjadi semacam wadah dan didirikan dengan empat penyangga. Pada bagian atas wadah terdapat rumbai-rumbai daun tertentu yang dipotong dengan pola tertentu.

Ritual di mulut Gua Batu Rabah biasanya dilakukan dengan mempersembahkan anak ayam. Beberapa anak ayam dilepaskan di mulut gua, dan kemudian dipercaya bahwa anak ayam tersebut akan dimakan oleh penunggu gua. Gua Batu Rabah dipercaya dijaga oleh dua ekor macan ghaib. Ritual ini biasanya dilakukan ketika seseorang sedang mengharap atau menginginkan sesuatu. Biasanya permohonan keselamatan dan kesejahteraan.

Pada jaman dahulu, masyarakat setempat pernah memiliki kepercayaan bahwa konon di dalam Gua Batu Rabah terdapat sarang burung walet ghaib yang berjumlah sangat banyak. Namun tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Untuk mendapatkan sarang burung walet tersebut dibutuhkan syarat atau tumbal berupa kelapa gading yang ditanam oleh raja. Istilah ”kelapa gading yang ditanam oleh raja” merupakan kiasan bagi anak bungsu atau anak pertama dari orang yang berniat mengambil sarang burung walet tersebut.

Gua yang kedua, atau Gua Pertapaan Lutai, lubangnya lebih besar dan dalam dibandingkan Gua Batu Rabah. Letaknya berada di sebelah Gua Batu Rabah, dan harus memanjat naik ke atas terlebih dahulu untuk mencapainya. Kata "Lutai" berasal dari nama tokoh di dalam mitologi masyarakat setempat. Menurut cerita masyarakat setempat, Lutai adalah orang yang sangat sakti dan merupakan keturunan petir. Ia berbadan besar. Sebelah badan Lutai berwarna merah, karena keturunan petir.

Di langit-langit gua tersebut terdapat stalactite. Pada saat kami masuk ke dalam gua ini, kami melihat beberapa kelelawar hutan yang sedang bergantungan di langit-langit gua dan stalactite. Kelelawar tersebut besar-besar. Mereka sedang tidur. Dinding-dinding gua adalah batu. Dasar atau lantai Gua Pertapaan Lutai berupa tanah lempung yang agak basah namun pecah-pecah, menandakan bekas adanya genangan air. Kontur dasar gua tidak rata, bergelombang, bahkan terdapat lubang dan cekungan yang dalam. Di dalam beberapa lubang dan cekungan tersebut terdapat genangan air yang warnanya coklat agak kehijauan.

Menurut Samson dan Harinal Rominaldi, gua tersebut sebenarnya dahulu berisi air. Hal ini memang terlihat dari sisa-sisa kontur dasar gua dan juga sisa air yang ada di dalam cekungan-cekungan dasar gua, seperti sumur. Bahkan, menurut keyakinan masyarakat setempat, konon naik-turunnya permukaan air sumur di dalam gua tersebut mengikuti keadaan pasang-surutnya air laut di pantai yang berjarak cukup jauh dari lokasi gua tersebut. Di sebelah timur, wilayah Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan laut.

Gua Pertapaan Lutai memiliki lubang yang masuk ke dalam. Lubang tersebut semakin mengecil dan gelap. Oleh karena itu, kami tidak berani masuk lebih jauh ke dalam. Hanya saja, menurut cerita turun temurun masyarakat setempat, lubang tersebut pada akhirnya bercabang dua. Salah satu ujung dari lubang tersebut bermuara di Malang, Jawa Timur. Saya kaget mendengarnya.

Berdasar cerita masyarakat setempat, konon pada jaman Belanda pernah dilakukan penjajakan terhadap kedalaman dan ujung lubang di dalam gua ini. Penjajakan dilakukan dengan menggunakan dua buah kelapa yang telah ditandai. Kedua buah kelapa ini dimasukkan ke dalam kedua lubang atau sumur tersebut. Masing-masing lubang dimasukki satu buah kelapa. Satu kelapa muncul dan keluar di Kota Malang, Pulau Jawa. Satu kelapa lainnya muncul dan keluar di Babolo, Kalimantan Timur. Selain itu, menurut cerita turun temurun masyarakat setempat, pemerintah Belanda pernah memerintahkan dua orang buangan untuk menelusuri sumur atau lubang tersebut. Orang buangan yang pertama sampai di Malang setelah tiga tahun, sedangkan orang buangan yang lain sampai di Babolo dalam waktu tiga bulan.

Setelah saya dan Handian Purwawangsa merasa cukup puas melihat dan mendengar uraian tentang kompleks Batu Rabah, kami kemudian beranjak meninggalkan tempat tersebut. Kami kembali melewati rimbunan pohon-pohon perdu maupun pohon-pohon besar. Beberapa batang pohon besar yang tumbang merintangi jalan yang kami lalui. Di sepanjang perjalanan pulang, Samson menerangkan nama-nama berbagai macam tumbuhan, pohon dan buah-buahan, serta menerangkan kegunaannya. Ada tumbuhan yang berguna sebagai obat-obat tertentu, dan ada tumbuhan yang getahnya digunakan sebagai racun pada Sumpit, yakni senjata tradisional masyarakat Dayak.

Sementara, Harinal Rominaldi lebih banyak menceritakan perbandingan keadaan hutan jaman dahulu dengan saat ini. Menurutnya, hutan primer di wilayahnya (Desa Bepara) saat ini telah habis. Sebagian besar telah menjadi lahan perkebunan. Ia juga menceritakan tentang aksi pembalakan liar (illegal logging) pada jaman Orde Baru. Para pembalak liar (illegal logger) pada jaman dahulu bebas melakukan aksinya karena bekerja sama dengan aparat keamanan dan oknum pejabat pemerintah. Para pembalak liar tersebut membawa alat-alat berat yang modern. Pada waktu itu masyarakat setempat hanya mampu menonton, karena takut untuk melarang. Sebagai akibat dari habisnya hutan primer ini, masyarakat adat tergusur dari habitatnya. Berbagai hewan juga berkurang dan jarang ditemui lagi*****

Yogyakarta, 28 Maret 2010

Keluyuran (Travel)

2009-12-28T08:25:00.001-08:00

MENYAMBANGI GELISAH PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO

Hari Kamis (24/12/09) di minggu yang lalu, di dalam perjalanan menuju kawasan pertanian lahan pantai Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya menyaksikan para petani sedang memanen padi di sawah. Sebelum masuk ke kawasan pantai, saya melewati desa-desa dengan area persawahan yang luas. Di area persawahan tersebut terlihat sekian banyak petani sedang memanen padi. Laki-laki dan perempuan tampak sibuk sambil riang bercengkrama di area persawahan dan di sepanjang jalan yang melewati area persawahan. Sementara itu, di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan area persawahan terdapat hamparan butiran gabah yang sedang dijemur.

Sebagian dari petani tersebut sedang memotong padi di sawah. Sementara sebagian lainnya berada di pinggir jalan area persawahan, sibuk dengan aktivitas pekerjaan masing-masing. Ada yang merontokkan gabah dari batangnya dengan mesin perontok manual, ada yang menjemur gabah di sisi-sisi jalan, mengikat jerami, memasukkan gabah ke dalam kantung-kantung, dan aktivitas lainnya.

Bahagia rasanya melihat wajah-wajah para petani yang berseri-seri, meski wajah dan tubuh mereka dibakar sinar matahari menjelang siang yang sangat menyengat. Namun kebahagiaan saya terganggu oleh pikiran yang tiba-tiba terlintas di benak, yaitu tentang berapa jumlah uang yang akan didapatkan para petani dari penjualan padi hasil panen tersebut. Selama ini, nilai tukar petani selalu rendah. Biaya proses produksi sering tidak sebanding dengan keuntungan hasil produksi. Bahkan ketika Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984, para petani tetap hidup miskin.

Tak lama kemudian, saya memasuki kawasan pertanian lahan pantai. Saya masuk dari ujung paling timur, yakni di wilayah Kelurahan Banaran. Saya menyusuri jalan yang berada di sepanjang pantai, berjarak sekitar seratus meter dari bibir pantai. Memasuki area pertanian lahan pantai, yang terlihat adalah hamparan gundukan pasir pantai (gumuk pasir) yang di atasnya tumbuh berbagai tanaman. Kawasan pertanian lahan pantai ini merupakan hamparan pasir hitam yang telah diolah warga setempat selama bertahun-tahun menjadi sebuah lahan pertanian yang subur.

Di sepanjang area pertanian lahan pantai pesisir Kulon Progo dari Kelurahan Banaran di ujung timur hingga Kelurahan Karang Wuni di ujung barat, area pantai telah menjadi lahan produktif pertanian. Lombok, semangka, melon, terong, kacang panjang, timun, adalah beberapa tanaman yang paling banyak ditemui di lahan pantai ini. Bahkan, juga terdapat perkebunan pohon buah naga. Saya melihat beberapa petani sedang mengurus tanaman. Menyirami, merabuk, membenih, dan beberapa lainnya sedang memetik panenan. Hebatnya, petani setempat menciptakan sistem sumur renteng sebagai sumber air tawar yang digunakan untuk menyirami tanaman di lahan pasir.

Memang, penduduk di kawasan pesisir Kulon Progo kebanyakan berprofesi sebagai petani. Namun di tempat-tempat tertentu terdapat penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan tersebut tidak memiliki perahu sendiri, tetapi hanya menjadi buruh nelayan bagi pemilik perahu. Sementara itu, beberapa petani juga merangkap sebagai tenaga dorong kapal nelayan yang naik maupun turun laut. Salah satunya ada di pantai Trisik yang terletak di area pertanian lahan pantai sebelah timur. Di pantai ini juga terdapat warung-warung yang menjual ikan hasil tangkapan nelayan.

Di sebelah barat pantai Trisik terdapat area transmigrasi lokal yang merupakan hasil program pemerintah setempat dan didampingi oleh Dinas Transmigrasi. Sebagian penduduk desa memiliki rumah-rumah di wilayah transmigrasi lokal. Di area transmigrasi lokal ini berjajar rumah-rumah yang dindingnya terbuat dari block batako dan atapnya berbahan asbes. Terdapat dua area transmigrasi lokal, yaitu di kawasan pantai Desa Bugel Kecamatan Panjatan dandi kawasan pantai desa Karangsewu Kecamatan Galur. Letaknya sekitar 200 meter dari bibir pantai.

Di daerah tengah-tengah antara Pantai Trisik dengan lokasi transmigrasi lokal, terdapat beberapa bangunan yang bukan rumah penduduk. Bangunan tersebut memiliki halaman dan dikelilingi pagar kawat besi. Ini lah kompleks kantor PT Jogja Magasa Iron, perusahaan tambang swasta yang akan mengeksplorasi bijih besi di kawasan pantai Kulon Progo. (Komposisi kepemilikan saham PT Jogja Magasa Iron adalah PT Jogja Magasa Mining (Indonesia) sebesar 30% dan Indo Mines Limited (Australia) sebesar 70%.) Wilayah pantai Kulon Progo ini direncanakan akan dijadikan tambang bijih besi, beserta pabrik pengolahannya. Pilot project penambangan pasir besi tersebut berada di Pantai Trisik, dan saat ini telah beroperasi.

Menurut rencana, luas kawasan pantai yang akan dijadikan tambang adalah hampir 3000 hektar, dengan panjang 22 kilometer membentang sepanjang kawasan pantai, dan masuk dari bibir pantai ke daratan selebar 1,8 kilometer. Selain itu, pengerukan pasir akan dilakukan hingga kedalaman 14,5 meter. Lokasi penambangan ini melintasi empat kecamatan, yakni Galur, Panjatan, Temon, dan Wates, serta sepuluh desa, yakni Banaran, Karangasem, Garongan, Pleret, Bugel, Glagah, Palian, Sindutan, Jangkaran, dan Karangwuni.

Pembukaan area pertambangan bijih besi tersebut jelas akan menggusur pertanian lahan pantai yang selama ini digarap warga setempat. Berkali-kali warga pesisir Kulon Progo melakukan aksi demonstrasi di berbagai tempat untuk menolak beroperasinya proyek penambangan ini. Bahkan pada aksi di depan kantor Bupati Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2009, ribuan petani terlibat bentrokan dahsyat melawan Polisi.

Tak lama kemudian, saya tiba di tujuan, yakni rumah seorang teman di kawasan transmigrasi lokal. Ia adalah petani penggarap lahan pantai. Pria berusia sekitar 45 tahun tersebut dan istrinya sedang memanen mentimun di samping rumahnya. Di sebelah tanaman timun terdapat tanaman terong, lombok merah, dan daun bawang (loncang). Baginya, pertanian lahan pantai adalah salah satu sumber pendapatan keuangan yang penting bagi keluarga. Terutama untuk membiayai sekolah seorang putranya yang masih duduk di Sekolah Dasar. Ia tidak bisa membayangkan jika lahan pertanian yang telah digarap bertahun-tahun akan diambil oleh perusahaan untuk dijadikan tambang pasir. Penghasilan keluarga tentu akan berkurang.

Ada tiga hal yang dikhawatirkan bapak tersebut jika penambangan dilakukan. Pertama, kerusakan lingkungan. Eksploitasi penambangan pasir besi di lahan pantai yang direncanakan memakan lahan seluas hampir 3000 hektar dan beroperasi selama tiga puluh tahun kiranya lebih dari cukup untuk menghancurkan struktur tanah, mengakibatkan ketidaksuburan dan kelangkaan air untuk pengairan tanaman.

Ia mencontohkan, di sebelah utara rumah transmigrasinya terdapat lahan yang berlubang-lubang besar dan dalam akibat pengerukan pasir oleh orang-orang yang sengaja mengambil maupun menjual pasir pantai sebagai bahan bangunan. Area yang telah berubang-lubang tersebut tidak dapat ditanami kembali karena telah terjadi perubahan kontur lahan, kerusakan sifat kesuburan tanah, serta hilangnya air tanah akibat pengerukan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana kerusakan kesuburan lahan pantai dan berkurangnya sumber air jika dilakukan penambangan selama tigapuluh tahun. Apalagi wilayah pantai yang dijadikan area pertambangan nantinya akan dikeruk hingga kedalaman 14,5 meter.

Kedua, hilangnya mata pencaharian warga sebagai petani lahan pantai. Petani penggarap lahan pantai di Kulon Progo jumlahnya ribuan, muda maupun tua, laki maupun perempuan. Jika area pertanian lahan pantai diubah menjadi pertambangan bijih besi, maka hal itu sama dengan memaksa ribuan warga setempat untuk berhenti dari profesi mereka sebagai petani lahan pantai. Padahal, bertani adalah sumber kehidupan sekaligus ketrampilan mereka yang telah diasah bertahun-tahun. Di samping itu, tidak semua warga memiliki tanah pertanian di luar lahan pantai. Jika terdapat sebagian warga yang juga menggarap tanah di luar lahan pantai, maka mereka hanya buruh tani yang mengerjakan tanah milik orang lain. Beberapa warga memang memiliki lahan pertanian sendiri, dan beberapa lainnya adalah penyewa tanah di luar lahan pantai.

Menurut bapak itu, pihak perusahaan dan pemerintah pernah mengatakan bahwa proyek penambangan dan pengolahan biji besi akan merekrut warga setempat sebagai tenaga kerja. Berita di media massa menyebutkan bahwa proyek ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak 1500 hingga 2000 orang. Namun jumlah ini terlalu kecil dibandingkan banyaknya penduduk yang tergusur dari profesi mereka sebagai petani lahan pantai yang jumlahnya ribuan. Daya serap tenaga kerja di perusahaan tidak akan sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk setempat yang membutuhkan mata pencaharian sebagai sumber penghidupan. Hanya sedikit warga yang akan terserap sebagai tenaga kerja di perusahaan.

Warga tahu bahwa perekrutan tenaga kerja tersebut sangat terbatas, baik dari segi jumlah, tingkat pendidikan, dan umur. Mungkin juga jenis kelamin. Selain itu, perusahaan tentu akan mengajukan syarat-syarat bagi calon tenaga kerja, misalnya syarat minimal tingkat pendidikan serta umur maksimal dan minimal (dicari yang muda-muda, karena tenaganya kuat). Apapun syaratnya, banyak warga akan tersingkir dari akses kerja di perusahaan. Sementara di sisi lain, mereka kehilangan mata pencaharian sebagai petani penggarap lahan pantai.

Ketiga, ketidakjelasan nasib warga desa yang lanjut usia. Di sela semilir angin pantai yang berhembus, bapak tani tersebut mengungkapkan kegundahannya terkait nasib para orang tua lanjut usia jika penambangan bijih besi dioperasikan. Salah satu elemen masyarakat yang akan menjadi korban paling menderita adalah para orang tua yang usianya di atas 60-an tahun. Perubahan fungsi lahan pantai menjadi area pertambangan bijih besi berarti pula tertutupnya lokasi tersebut dari akses aktivitas warga setempat yang tidak berhubungan dengan perusahaan pertambangan. Padahal, menurutnya, warga setempat yang berusia lanjut selama ini masih bisa beraktivitas dan boleh dibilang menjadi lebih produktif dengan keberadaan area pertanian lahan pantai. Orang-orang tua tersebut masih bisa membantu mencabuti rumput liar, memanen sayur, serta aktivitas pertanian yang lain. Dengan beroperasinya penambangan, maka orang-orang tua lanjut usia akan tersingkir dari lahan tempat mereka beraktivitas mencari penghasilan, minimal sebagai subsisten. Sementara, mereka juga tidak memiliki akses pada dunia usaha dan dunia kerja di luar pertanian. Beban hidup akan semakin berat, bagi para orang tua lanjut usia tersebut maupun bagi keluarganya.

Oleh karena itu, hingga saat ini ribuan warga penggarap pertanian lahan pantai tetap berjuang agar lahan pantai tidak dialihfungsikan menjadi area tambang bijih besi. Sebagaimana diucapkan bapak tersebut, penjara dan tetesan darah tidak akan pernah membuat para petani mundur. Menurutnya, hal ini dilakukan terutama demi masa depan generasi penerus. Ia mengungkapkan bahwa para orang tua dan kakek-kakek mereka pada jaman dahulu berjuang berusaha merebut lahan pantai dari penguasaan penjajah Belanda dan Jepang. Maka saat ini para petani akan mempertahankannya.

Hingga saat ini status kepemilikan tanah di kawasan pesisir Kulon Progo masih menjadi persengketaan. Konflik tanah ini melibatkan klaim tanah negara, tanah milik bersertifikat, tanah desa, dan tanah milik Kadipaten Pakualaman (Pakualam Ground).

Hari memang belum sore ketika saya berpamitan pulang. Di laut, kapal-kapal nelayan terlihat masih hilir-mudik mencari ikan. Sementara di lautan yang lebih ke tengah, beberapa kapal besar juga tampak berlalu-lalang. Biasanya kapal pengangkut batu bara dan pengangkut minyak pelabuhan Cilacap, menurut bapak itu. Air laut berwarna biru, dengan ombak besar yang berdebur silih berganti, khas laut selatan. Di ujung hamparan tanaman-tanaman sayuran yang mendekati bibir pantai dibatasi oleh pohon-pohon cemara. Tercium bau air laut bercampur dengan bau pasir pantai dan bau daun pohon cemara. Langit juga tampak biru, bersih dan indah. Sementara, angin berdesis, menimbulkan suara gemerisik ketika menerpa dedaunan. Semua menggoda saya untuk tidak beranjak dari tempat itu. Namun saya memutuskan untuk segera pulang.

Di dalam perjalanan pulang, saya berpikir. Di pantai Kulon Progo yang indah, tersimpan dua potensi kekayaan alam, yakni pertanian dan bijih besi. Kedua potensi kekayaan alam tersebut kini menimbulkan masalah. Petani penggarap lahan pantai berhadap-hadapan melawan kolaborasi antara perusahaan tambang swasta dengan pemerintah. Satu lagi potensi yang muncul dari peristiwa ini: potensi konflik sosial! Petani berhadap-hadapan melawan kekuatan pemodal dan kekuasaan negara.

Di saat kebudayaan urban berkembang di mana-mana, masyarakat pesisir Kulon Progo sedang berjibaku mempertahankan akar tradisi kehidupan pedesaan mereka: pertanian. Banyak faktor yang menyebabkan warga pesisir Kulon Progo memilih pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Namun, mereka tetap memiliki kebanggaan menjadi petani, meski tak jarang sedih dengan nilai tukar petani yang selalu dikalahkan oleh negara.

Saat ini, sebagian besar masyarakat, terutama di kota-kota besar, menganggap petani sebagai profesi yang inferior. Kebudayaan agraris dipandang sebelah mata, terutama oleh anak-anak muda perkotaan. Sebagian besar anak-anak muda perkotaan tidak tertarik pada profesi petani. Dunia pertanian ditinggalkan, bahkan oleh sebagian pemuda warga desa sendiri. Di dalam keadaan yang demikian, pada saat yang sama, ribuan warga pesisir Kulon Progo berjuang mempertahankan pertanian sebagai mata pencaharian penyangga kehidupan. Inilah pertanian dengan jiwa.

Namun sungguh sayang, sikap pemerintah eksekutif maupun legislatif di daerah maupun pusat yang memberi kesempatan eksplorasi tambang bijih besi merupakan wujud ketidakberpihakan mereka pada petani penggarap lahan pantai Kulon Progo. Di dalam kasus ini, negara telah menempatkan diri di pihak pemilik modal dan anti pertanian. Akselerasi pendapatan profit yang bersifat jangka pendek dan hanya untuk kalangan terbatas lebih diutamakan daripada kontinuitas sumber penghidupan mayoritas warga, juga kelestarian alam.

Tuntutan para petani pesisir Kulon Progo kerap dijawab dengan menggunakan bahasa-bahasa kekuasaan, termasuk represi aparat keamanan. Pemerintah selalu mengeluarkan argumentasi-argumentasi teknis-prosedural birokratis. Negara malah membunuh dunia pertanian yang telah dihidupkan dan dipertahankan dari bawah oleh warga desa. Sebenarnya adalah hal yang mudah bagi negara jika ingin persoalan ini segera selesai. Masalahnya adalah keberpihakan.

Pengalihfungsian lahan pantai menjadi tambang bijih besi mungkin akan menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berkali-kali lebih besar dalam waktu relatif singkat. Namun ia juga akan mendatangkan kecenderungan-kecenderungan baru yang tidak berbasis pada dunia pertanian. Selain itu, pada saat yang sama, sektor pertanian dihancurkan dan ribuan petani penggarap lahan pantai digusur dari profesinya. Jika kelak kawasan lahan pantai benar-benar dijadikan area tambang, maka akan terjadi interupsi dan mungkin diskontinuitas kebudayaan agraris masyarakat setempat dengan segenap nilai-nilainya. Juga terjadi kerusakan ekologi.

Beberapa hari terakhir ini sebagian bahan kebutuhan pokok di dalam negeri mengalami kenaikan harga. Mungkin sebagian faktor kenaikan tersebut adalah seiring datangnya hari Natal, sebagaimana juga terjadi pada hari-hari besar lainnya, ditambah moment pergantian tahun yang juga sedang menjelang. Selayaknya hukum pasar, maka peningkatan permintaan diikuti kenaikan harga. Logika yang mengikuti peristiwa ini kemudian adalah: konsumen susah, produsen senang. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.

Persoalan petani di Indonesia tidak semata pada teknis pertanian dan pemasaran hasil pertanian. Naiknya harga komoditas di pasar konsumen sering tidak berbanding lurus dengan kenaikan kwalitas kehidupan petani kecil. Para petani juga harus berhadapan dengan persoalan kepemilikan lahan garapan dan persoalan keberpihakan pemerintah. Ditambah lagi persoalan rantai distribusi komoditas yang melibatkan tengkulak.****

Yogyakarta, akhir Desember 2009

Life Style

2009-03-26T09:17:00.000-07:00

CARI UANG DAN CARI GAGAH DI POLITIK

“Power tends to be cool. Absolute power to be cool absolutely.”

(Maaf Lord Acton, kalimat anda saya plesetkan…)

Sadarkah anda bahwa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak semata mekanisme demokrasi dalam rangka sirkulasi pemerintahan? Di sana juga dijadikan lumbung sumber keuangan dan sekaligus panggung tarian narsisme. Tidak hanya keuntungan uang yang dikejar, namun juga citra diri. Uang dan citra harus dirayakan.

Banyak pihak meraup uang dari pemilu. Atau setidaknya berusaha mencobanya. Dari perusahaan sablon rumah tangga hingga persewaan helikopter dan pesawat terbang. Dari peserta kampanye bayaran hingga calon legislatif (caleg) iseng-iseng berhadiah. Dari tukang cari massa kampanye bayaran hingga tukang lobi antar pejabat tinggi negara. Dari tukang tempel brosur dan pasang bendera parpol di kampung hingga lembaga survey politik nasional. Dari penyanyi dangdut hingga intelektual pengamat politik. Dari tokoh agama jurkam (Juru Kampanye) hingga preman tukang pukul simpatisan partai lawan. Semua senang. Semua kebagian.

Eitt, tunggu dulu! Bagaimana dengan caleg-caleg? Bukankah mereka harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membiaya kampanye? Kalau nggak terpilih jadi DPR kan rugi besar!? Ah, nggak juga. Setidaknya mereka sudah nyicil senang dulu. Dengan predikat "caleg," mereka merasa naik kasta menjadi orang pilihan, alias elite. Berapapun biaya yang diperlukan, pasti akan diusahakan. Oleh karena merasa telah menjadi orang penting, maka setiap penampilan dianggap penting.

Lihat saja wajah mereka ngumbar senyam-senyum di mana-mana lewat selebaran, poster, baner, spanduk, dan baliho yang dipasang di berbagai tiang listrik, pohon, tembok, dan papan reklame. Bahkan di kuburan samping rumah saya. Juga di sticker, kaos, koran, televisi, dan internet. Kalau senyuman itu ternyata palsu alias dibuat-buat, ya memang harus begitu kan kalau mau difoto? Ingat masa kecil kita, setiap akan difoto pasti disuruh tersenyum.

Kelak, jika benar-benar terpilih dan harus menghuni gedung parlemen, tentunya bukan hanya senyum yang disunggingkan, tapi tawa lebar bakal diumbar ketika mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, proyek, dan mungkin suap kanan-kiri. Itu kalau terpilih jadi DPR. Lha kalau enggak?

Darah tinggi, stroke, jantung, stress, depresi adalah kata-kata kunci yang cukup menggangu kuping para caleg. Mereka merasa dilecehkan jika ada orang yang mengaitkan istilah-istilah tersebut pada keadaan paska pemilu nanti. Atau mungkin juga mereka terganggu oleh ketakutan jika istilah-istilah tersebut akhirnya benar-benar menimpa mereka, menjadi predikat di belakang nama mereka. Misalnya Andi Stress, Budi Stroke, dan sebagainya. Soalnya, di Solo ada caleg dari PAN yang mendaftarkan dirinya sendiri di Rumah Sakit Jiwa, sebagai antisipasi paska pemilu nanti kalau terjadi apa-apa. Pendaftaran tersebut ditolak oleh pihak Rumah Sakit. (Seputar Indonesia Siang, RCTI, Kamis 26 Maret 2009, jam 12.00 wib).

Jika pun tragedi tersebut terjadi, mereka tetap bisa senyam-senyum setelah pemilu nanti, meski tidak terpilih jadi DPR. Tapi tentu saja senyumnya beda. Ditambah cengar-cengir sendiri. Semoga saja tidak terjadi… Amin!. Amin Nangis ya?

Hebatnya, ternyata tidak hanya uang semata yang diburu dari pemilu, namun juga citra dan reputasi. Ya, citra dan reputasi! Entah siapa yang memulai, di sebagian masyarakat muncul persepsi bahwa mendapat uang dari politik adalah keren dan gagah. Saya jadi ingat kata-kata dosen saya waktu masih kuliah dulu. Namanya Joko Pitoyo, kalau omong ceplas-ceplos. Suatu ketika dengan gayanya yang khas sinis tapi lucu ia berujar bahwa mahasiswa-mahasiwa tukang demo itu kan sebenarnya pingin dianggap gagah agar ditaksir mahasiswi-mahasiswi. Dikarenakan susah cari pacar dan nggak laku-laku, maka mahasiwa-mahasiswa tersebut menjadi demonstran. Ngrasa gagah dan heroik gitu maksudnya. Masak sih, Pak? Apa iya ya?!

Ejekan dosen saya tersebut setidaknya mengisyaratkan bahwa dunia politik dapat dijadikan alat untuk kepentingan apa saja. Selain menjanjikan uang, dunia politik juga memfasilitasi pemuasan insting narsisme. Orang merasa nikmat ketika dicitrakan gagah, keren, dan heroik. Semakin nikmat, jadi kecanduan.

Menjadi aktivis mahasiswa, keren! Menjadi anggota DPR, keren! Menjadi konsultan politik, keren! Menjadi makelar politik, keren! Menjadi pengamat politik, keren! Menjadi team sukses caleg, keren! Mampu mengumpulkan masa bayaran, keren! Menjadi petualang politik, keren! Perhatikan juga bagaimana narsis-nya lembaga-lembaga konsultan dan survey politik. Iklan mereka selalu memamerkan rekam jejak keberhasilan survey dan konsultan politik. Ya iya lah, namanya juga iklan!

Maksud saya, mereka tidak peduli siapa yang menyewa. Mereka mengaku bekerja profesional dan objektif. Lembaga-lembaga konsultan dan survey tersebut tidak menjlentrehkan tentang latar belakang dan sejarah orang atau partai yang menyewa mereka. Tidak peduli jika pun orang atau partai yang menyewa mereka adalah politisi busuk dan berideologi uang. Satu-satunya syarat atau kriteria calon klien adalah punya uang atau tidak. Mungkin ini yang disebut sains bebas nilai. Ada uang, ada politik. Nggak ada uang, diusahakan dengan politik!

Padahal, saya dulu juga pingin bikin lembaga survey dan konsultan media atau politik. Tapi nggak jadi karena kompetensi yang saya miliki hanya pas-pasan, dan yang paling penting: tidak punya modal uang.

Omong-omong tentang konsultan media dan politik, saya punya cerita. Suatu malam syahdu pertengahan Maret, hari ke-empat masa kampanye terbuka pemilu legislatif 2009, saya chatting dengan seorang kawan melalui internet. Ia adalah mantan aktivis 1998. Saya berada di Yogya, sementara kawan saya, sebut saja namanya Endang Evaluasi, berada di Jakarta. Istilah “Endang Evaluasi” sebenarnya bukan saya yang menciptanya. Kemunculan istilah tersebut memiliki sejarahnya sendiri, yang tidak akan saya ceritakan di sini.

Awalnya kami hanya bicara ngalor-ngidul nggak jelas dan tidak karuan. Hingga saat Endang Evaluasi mengatakan sedang mencari orang untuk direkrut menjadi anggota team yang akan menggarap pengarahan atau penggiringan isu media massa nasional untuk pemenangan pemilu salah satu partai politik besar di negeri ini, yang dipimpin si Mbak yang gendut itu. Ia mulai menyebut satu persatu nama kota-kota besar di negeri ini yang akan dijadikan wilayah operasi. Ia juga merinci kiteria orang-orang yang akan direkrut untuk ditempatkan di kota-kota tersebut. Disertai prosedur tetap standar operasional (halah!).

Ketika saya mendedas pertanyaan, jawaban Endang Evaluasi jelas: motif uang. Ia tidak hendak menjadi anggota partai atau membesarkan partai. Ia tidak punya loyalitas pada organisasi dan tidak ambil pusing dengan visi misi partai. Bahkan ia tidak berpikiran mengembangkan aksinya menjadi lembaga konsultan media dan politik profesional, sebagaimana lembaga-lembaga survey dan konsultan media-politik yang ada. Mungkin karena tidak ada modal, he-he-he…

Setelah beberapa kalimat saling kami tukarkan, Endang Evaluasi tampaknya tahu bahwa saya sebenarnya tidak tertarik pada tawarannya. Atau mungkin dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan saya adalah pancingan baginya agar terus ngoceh panjang lebar, yang hal tersebut akan membuat saya terkekeh-kekeh dan dapat membuat perkiraan tentang apa yang terjadi pada Endang Evaluasi di Jakarta. Bahkan jika dia serius sekalipun dengan ceritanya, maka saya setidaknya akan tahu sikap politiknya. Mungkin juga dia mulai sebal dengan saya. Atau mungkin ada pertimbangan lain di benak Endang Evaluasi.

Tawaran tersebut kemudian ditutup dengan pernyataannya bahwa politik yang saya praktekkan terlalu santun. Saya tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau hanya bercanda ketika mengucapkan hal itu. Meskipun demikian, saya tetap mensyukuri kedua kemungkinan tersebut.

Untuk alasan yang pertama, jikapun politik saya memang terlalu santun, maka saya sangat bangga dengan kesantunan saya. Bagaimana mungkin ada orang yang menyayangkan atau menyesali perbuatan santun?! Bahkan para bajingan kelas atas negeri ini yang busuk pun selalu berusaha menampilkan politik santun dan elegan. Sebaliknya, saya merasa kasihan pada Endang Evaluasi. Jika politik saya dianggapnya terlau santun, maka apakah politik yang dia praktekkan tidak santun alias kasar? Semoga saja itu hanya pikiran negatif saya.

Kalau memang benar saya santun, saya harap kesantunan politik yang saya prakekkan tidak hanya pada bentuk atau luarnya saja, namun sekaligus juga isi atau dalamnya. Jika kesantunan itu hanya berupa bentuknya saja, maka isi-nya dapat saja berupa kekasaran dan kebusukan. Bukankah hal ini munafik? Tak ubahnya dengan apa yang dipraktekkan oleh para bandit klas atas negeri ini, yang selalu tampil rapi dalam berpakaian, sopan bertingkah laku dan bertutur kata, namun jahat dan busuk di dalam niat dan tujuan. Hati dan otak mereka kotor, meski dibalut tatakrama dan sopan santun klas atas yang dicitrakan halus dan beradab.

Tapi kemudian saya terusik dengan pikiran saya tersebut, karena saya merasa masih sering berpikiran kotor dan berhati kotor. Padahal saya belum juga jadi bandit kelas atas negeri ini. Saya membayangkan jika saya jadi bandit kelas atas, tentunya pada saat itu pikiran dan hati saya pasti jauh lebih kotor dan busuk. Saya merasa sangat munafik. Soal tata krama dan kesopanan, saya memang sering kurang ajar. He-he-he…

Atau mungkin maksud kawan saya adalah agar saya bersantun tapi jangan terlalu santun. Mungkin saja dia memiliki skala ukuran peringkat sopan santun dari derajat paling santun hingga derajat sangat sangat tidak santun. Mungkin saya disuruh untuk berada di tengah-tengah, santun yang sedang-sedang saja. Jika demikian, saya besok harus minta darinya tabel daftar derajat kesantunan berpolitik, kemudian akan saya pelajari di rumah dan bersegera mempraktekkannya.

Kembali ke ucapan kawan saya tadi. Jika pun ucapan kawan saya tersebut hanya gurauan atau canda, maka saya lebih bersyukur. Saya bersyukur karena dia hanya bercanda. Saya bersyukur dia masih santun dalam berpolitik. Dengan demikian, dia tidak perlu menjatuhkan saya agar dirinya menjadi di atas saya sehingga dianggap menjadi lebih hebat. Soalnya, sekarang saya memang lagi berada di bawah, sehingga nggak perlu dijatuhkan, to?!

Belum habis itu, saya kemudian juga bertanya-tanya di dalam hati, apakah kawan saya si Endang Evaluasi benar-benar menangani proyek “pembentukan opini media massa” partai yang disebutnya. Ataukah ia hanya mengaku demikian agar terlihat gagah, sehingga saya diharapkan berdecak kagum dan bergumam: ck…ck…, wah…wah…, hebat!

Saya memang kagum. Hanya saja bukan kagum bangga yang saya rasakan, melainkan kagum bingung. Kok bisa, ya?! Bagaimana bisa?! Maksudnya ada dua pertanyaan “kenapa bisa?” Pertanyaan pertama, kenapa ia bisa jadi makelar politik, atau pertanyaan yang kedua, kenapa ia bisa jadi pembohong dengan mengaku menjadi petualang politik bayaran. Soalnya, Endang Evaluasi itu sifatnya keibuan. Lembut dan mengayomi gitu. Untuk amannya, saya heran dua-duanya. Kemudian muncul pertanyaan ketiga: kok bisa ya dia menjadi parodi? Akan tetapi kenapa saya harus ambil pusing? Jangan-jangan pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk lain dari iri hati saya.

Namun seperti biasa, saya tetap nekad menduga-duga jawaban. Mungkin saja kawan saya si Endang Evaluasi itu telah diserang penyakit ngrasa gagah bisa cari uang dari politik. Atau mungkin mengidap sindrom politician wanna be. Apakah itu salah? Wah, jangan tanyakan itu ke saya! Kalau mau cari uang, silahkan saja. Silahkan cari uang. Atau silahkan kejar cita-cita menjadi politikus handal yang menurutnya jangan terlalu santun seperti politik saya. Soalnya, sampai sekarang pun saya memang bukan politikus. Itu kalau politikus didefinisikan sebagai orang yang gasak sana gasak sini. Saya tidak punya keberanian untuk melakukan itu.

Lantas, berarti saya ini belum keren ya, karena belum bisa mencari uang dari politik?! Sudah tidak punya uang, tidak berpolitik, lagi. Tidak keren babar blas!****

Yogyakarta, 26 Maret 2009

Hukum (Law)

2008-12-27T05:42:00.000-08:00

KEMANA PENCULIKAN 1997/1998?

Hari Hak Azasi Manusia 10 Desember ini masih terasa hambar bagi pengungkapan kasus penculikan aktivis di tahun 1997-1998. Sepuluh tahun berlalu dan 12 orang korban penculikan belum kembali tanpa kepastian. Ironisnya, kasus tersebut sekian waktu kerap dikomodifikasi secara politis demi kepentingan-kepentingan yang belum tentu berhubungan dengan pengungkapan kasus itu sendiri

Misalnya polemik pengaktifan kembali Panitia Khusus DPR RI tentang Penculikan Aktivis 1997-1998 beberapa bulan yang lalu. Bahwa kasus tersebut harus diungkap, adalah kewajiban negara. Namun yang menjadi persoalan, kasus ini muncul kembali menjelang pemilu 2009. Di dalam sejarahnya selama ini, kasus-kasus sensasional selalu muncul setiap menjelang pemilu.

Perkembangan terakhir

Indonesia yang saat ini menjadi anggota dewan HAM PBB ternyata tidak menjadi jaminan penuntasan kasus perampasan HAM serius tersebut. Pengesahan Konvensi Orang Hilang PBB 2006 lalu juga tak kunjung mendatangkan kabar baik. Negara masih menjadi alat politik kekuatan sisa rezim Orde Baru dan para petualang oportunis yang suka menggunakan isu-isu sensitif sebagai komoditas politik.

Maka dalam rangka itu, kasus orang hilang 1997/1998 dijadikan salah satu amunisi untuk saling tembak menyerang. Tentu saja, para pihak yang merasa tidak terlibat dengan rezim Orde Baru dengan mudahnya menggunakan isu penculikan untuk menyerang lawan politik yang pernah memiliki jabatan di pemerintahan pada masa Orde Baru. Mereka bersemangat mengusung isu penculikan untuk dapat mendiskreditkan lawan politik, mengharap simpati dari keluarga korban penculikan, dan mengharap mendapat dukungan masyarakat karena dianggap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan hukum. Meningkatnya perolehan suara pemilu 2009 adalah tujuan akhir.

Sedangkan beberapa orang yang selama ini dianggap terlibat peristiwa penculikan melakukan kontra opini. Mereka mengatakan adanya semacam operasi intelejen pada peristiwa tersebut, yang bertujuan melakukan pemfitnahan. Tak kurang isu konflik di tubuh militer dianggap menjadi bagian dari konspirasi yang memakan korban penculikan. Mereka berusaha cuci tangan, atau setidaknya melindungi teman dari jeratan hukum.

Seperti disindir Seno Gumira Ajidarma di dalam cerpennya di Kompas (16/11/08), orang-orang yang diduga terkait, setidaknya diduga mengetahui peristiwa penculikan karena posisi jabatannya pada 1997/1998, sedang beramai-ramai mencalonkan menjadi presiden. Bahkan beberapa mantan korban penculikan 1997/1998 yang dikembalikan hidup-hidup telah dihubungi untuk direkrut menjadi calon legislatif. Ada yang bersedia, ada yang mewakilkan orang dekatnya, dan beberapa lainnya menolak.

Demi para korban penculikan yang hingga kini belum diketahui rimbanya, jika presiden terpilih tahun 2009 terlibat kasus tersebut, maka ia akan memerintah dengan kecemasan. Tidak ada ketenangan di dalam menjalankan pemerintahan, karena kasus yang belum tuntas tersebut akan tetap menjadi pemantik isu Hak Azasi Manusia di Indonesia. Jika negara dipimpin oleh orang yang dikuasai kecemasan, maka jalannya kehidupan bernegara juga tidak akan tentram. Jauh dari cita-cita tentram, adil, dan sejahtera.

Beberapa pihak lainnya, elit sipil maupun militer, menempatkan diri pada posisi aman. Dengan alasan tidak mau menengok ke belakang dan menganggap kasus tersebut telah selesai. Kasus didiamkan untuk dilupakan. “Memaafkan, melupakan, tatap masa depan” adalah kata-kata yang dimanipulasi sebagai alat mengalihkan perhatian. Seolah tuntutan pengungkapan kasus tersebut adalah perbuatan tidak mengikhlaskan masa lalu. Padahal, mengikhlaskan tidak sama dengan melupakan. Apalagi kasusnya belum terungkap tuntas.

Di sisi lain, keluarga korban penculikan hingga sekarang tetap dipermainkan psikisnya. Janji-janji moralis dari para politisi, serta janji-janji formalis dari negara, hanya menjadi candu yang semakin meracuni harapan-harapan para keluarga korban.

Bukan semata persoalan teknis hukum

Produk hukum tentang anti penghilangan paksa merupakan perwujudan formal semangat menjunjung hak azasi, sebagai hasil dinamika masyarakat yang terus berkembang. Zaman terus berubah dan masyarakat sipil sadar hak-haknya. Perubahan-perubahan ini menciptakan pemikiran dan perangkat baru di dunia hukum, dan melahirkan berbagai perundangan serta kelembagaan.

Hukum merupakan penjabaran formal keadaan moralitas kekuasaan di masyarakat, namun bukan gambaran utuh moralitas keseluruhan masyarakat itu sendiri. Di sinilah terjadi dialektika antara hukum dengan moralitas, kekuasaan, dan struktur kekuasaan. Oleh karenanya, perlu dilacak bentuk moralitas, kekuasaan, dan struktur kekuasaan yang berlaku.

Sistem nilai di masyarakat modern melarang penghilangan orang secara paksa, dengan tujuan politik maupun non-politik. Sebagaimana deklarasi universal hak-hak azasi manusia PBB yang disahkan 10 Desember 1948, bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan sama martabat dan hak-haknya. Maka penghilangan paksa merupakan tindakan immoral. Akan tetapi deklarasi PBB tidak memiliki kekuatan mengikat sebelum diturunkan ke dalam konvenan dan diratifikasi oleh negara anggotanya.

Demikian pula dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, masih bersifat abstrak dan belum memiliki kekuatan formal. Kekuasaan-kekuasaan abstrak tersebut merupakan kekuasaan moralis yang kemudian dikongkretkan ke dalam kekuasaan sistem norma politik, dan selanjutnya dilegalkan ke dalam produk hukum sehingga menjadi moral legal.

Namun hukum adalah produk politik. Produk dan praktek hukum terkait penculikan 1997/1998 merupakan hasil pertarungan kekuatan politik yang ada di tingkat suprastruktur politik (suasana kehidupan politik pemerintahan) maupun infrastruktur politik (suasana kehidupan politik rakyat). Apa yang terjadi dengan peristiwa dan kelanjutan pengusutan kasus tersebut saat ini sebenarnya merupakan cerminan atau gambaran peta kekuatan dan kekuasaan politik yang sedang berjalan.

Terseok-seoknya pengungkapan kasus penculikan menggambarkan lemahnya realitas politik terhadap tuntutan pengungkapannya. Realitas politik yang lemah tersebut secara dialektis mempengaruhi realitas hukum. Lemahnya realitas politik dan realitas hukum atas upaya pengungkapan kasus penghilangan paksa 1997/1998 akan mempengaruhi realitas moral kasus tersebut. Artinya, akan terjadi demoralisasi masyarakat pada kasus tersebut, atau apatisme dan tidak percaya pada kekuasaan formal negara. Dampak lebih lanjut adalah demoralisasi pada setiap kejadian penghilangan paksa, dan juga pelanggaran hak azasi manusia pada umumnya.

Demoralisasi di sini bukan berarti tercerabutnya rasa moralitas luhur yang ada di masyarakat, melainkan terjadinya apatisme terhadap moralitas negara, di dalam hal ini terhadap pejabat negara. Hal ini dikarenakan kenyataan tidak sinkronnya antara moral yang diyakini masyarakat dengan sistem norma moral dan moral legal yang dipraktekkan negara. Masyarakat menjadi apatis terhadap upaya hukum penyelesaian kasus penghilangan paksa dan pelanggaran hak azasi manusia.

Di sisi lain, kenyataan komodifikasi oleh beberapa kekuatan politik di luar negara atas isu penculikan 1997/1998, serta tak kunjung terungkapnya kasus tersebut, juga berdampak terjadinya demoralisasi masyarakat pada dunia politik umumnya. Masyarakat menjadi apolitis. Dampaknya, masyarakat enggan terlibat di dalam kerja-kerja politik untuk mendesak pengungkapan kasus tersebut. Padahal, praktek hukum atas kasus tersebut adalah hasil proses politik. Oleh karenaya, praktek hukum terhadap kasus penculikan 1997/1998 saat ini adalah gambaran peta kekuatan politik yang sedang berkuasa****

Yogyakarta, awal Desember 2008

Life Style

2008-11-26T06:40:00.000-08:00

NGUPIL

Setiap orang pernah melakukan aktivitas uthik-uthik upil alias ngupil, yakni membersihkan kotoran di lubang hidung dengan menggunakan jari tangan. Ketika di dalam hidung terasa risi, maka jari tangan segera dimasukkan untuk mengkorek-korek sesuatu yang membuat risi lubang hidung tersebut. Sambil cengar-cengir, aktivitas uthik-uthik upil pun segera kemudian asyik dinikmati.

Upil dan Ngupil

Istilah upil digunakan untuk menyebut kotoran yang berada di dalam lubang hidung. Kotoran itu sendiri berasal dari sisa-sisa cairan lendir hidung atau ingus (umbel) dan juga dari kotoran debu luar yang masuk ke dalam lubang hidung dan menempel di dinding-dinding lubang hidung dan bulu-bulu hidung. Namun demikian, upil biasanya merupakan sisa lendir hidung atau ingus yang telah mengalami pemadatan atau pengerasan. Terutama bagi orang yang sedang berada di dalam proses penyembuhan pilek, dijamin banyak upil dihidungnya. Atau seseorang yang usai menonton konser musik di lapangan terbuka yang berdebu, dipastikan banyak debu yang mengerak di dinding-dinding lubang hidungnya.

Upil juga tersedia di dalam berbagai bentuk ukuran, warna, bau, rasa, serta tingkat kekerasan dan kekenyalan. Hal ini tergantung proses fisika-kimia yang terjadi, yakni menyangkut struktur kimia-fisika dan reaksi kimia-fisika dari zat dasar pembentuk upil yang saling berinteraksi, dan juga faktor lingkungan yang membentuknya. Misalnya, proses pemadatan-perenggangan lendir hidung dipengaruhi unsur kimia penyusun lendir, suhu tubuh orang bersangkutan, dan juga kecepatan angin yang bertiup di dalam lubang hidung. Maka terdapat upil yang besar maupun kecil, berwana-warni, dan keras maupun lembek. Namun biasanya, rasanya tetap sama: asin! Tak percaya?

Orang tahu adanya upil karena ia merasa adanya ganjalan dan risih di dalam lubang hidung. Ia juga merasakan adanya hambatan aliran udara yang keluar masuk melalui hidung. Setelah diraba dengan jari tangan, ia mendapati benda-benda asing yang menempel di dalam dinding-dinding lubang hidung, yang itu bukan merupakan bagian anatomi dinding lubang hidung. Benda asing itu adalah kotoran yang menempel di dinding lubang hidung atau upil.

Selain rasa risi yang terus menggangu hidung, upil juga dapat menghambat aliran udara yang masuk melalui hidung, sehingga pasokan oksigen ke dalam tubuh juga terganggu. Bukan itu saja, upil yang besar, apalagi tidak beraturan bentuknya, akan terlihat ke luar lubang hidung, sehingga menimbulkan rasa malu pemiliknya dan membuat jijik orang lain yang melihatnya. Oleh karena tuntutan pribadi (risi, gangguan pernafasan, dan malu) dan tuntutan sosial (jijik) tersebut, maka seseorang biasanya segera membersihkan upil, dan proses ini disebut ngupil atau uthik-uthik upil.

Berbagai cara dilakukan orang untuk membersihkan upil. Misalnya, seseorang memakai alat pencabut bulu janggut (pinset) untuk membersihkan upil sekaligus mencabut bulu hidung, atau sebaliknya. Cotton But juga sering digunakan untuk membersihkan upil, terutama pada bayi yang masih kecil. Namun cara yang paling umum dan praktis adalah dengan memakai jari-jari tangan. Murah, meriah, available setiap saat, ready to use. Jari tangannya sendiri tentunya (kecuali bayi). Bayangkan jika ngupil menggunakan jari tangan orang lain, maka akan berakibat tingkat presisi kurang tepat, arah gerakan dan tekanan-tekanan tidak sesuai yang diinginkan pemilik lubang hidung. Malah bisa menyakitkan dan bisa-bisa hidungnya berdara-darah. Lagian, mana ada orang yang mau merelakan jarinya digunakan untuk membersihkan upil di hidung orang lain.

Untuk ngupil, sebagian besar orang memakai kelingking dan jari telunjuk. Ada juga yang memakai jempol, jari manis, maupun jari tengah. Tak jarang, jari telunjuk dan jempol dikombinasikan, digunakan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun semuanya kembali pada orang bersangkutan, dan tergantung selera serta kebutuhan. Yang pasti, apapun jenis jarinya, yang paling nyaman adalah jari yang memiliki kuku. Bisa dapat upil banyak!

Kadang orang tergesa-gesa di dalam ngupil, sehingga jari langsung dimasukkan ke dalam hidung, kemudian seluruh upil dibabat habis secara paksa, selesai! Bahkan bulu hidung turut tercabut. Namun ada kalanya seseorang ngupil dengan santai, jarinya bergerak penuh kelembutan. Ada yang jarinya diputar-putar meliuk-liuk menyapu seluruh dinding lubang hidung tanpa menyisakan tempat kosong. Ada pula yang jarinya hanya dicungkilkan sekenanya. Hard way and eassy way.

Selain arah dan kecepatan gerakan jari, ada kalanya seseorang juga menggerak-gerakkan kepala ketika ngupil. Ada juga yang sambil cengar-cengir mengerak-gerakkan bibir mulutnya ke atas maupun ke bawah. Hal ini dilakukan sebagai kombinasi yang membantu gerakan jari agar dapat mencapai upil di bagian-bagian dalam lobang hidung yang sulit dijangkau karena kedalamannya maupun karena lekuk-lekuk kontur dinding dalam lubang hidung. Dan demi kenyamanan.

Prose-proses Mental Ngupil

Pada badan manusia terdapat bagian di mana proses-proses ketegangan bisa mengganggu, dan ketegangan itu dapat disingkirakan oleh suatu tindakan terhadap bagian tersebut. Ketegangan dirasa sebagai penderitaan, sedangkan pertolongan terhadap ketegangan dirasakan sebagai kesenangan. Bagian sensoris menerima rangsangan ketegangan, kemudian mengirim “pesan-pesan” dalam bentuk impuls-impuls (dorongan) pada bagian motoris untuk bertindak meredakan rangsangan ketegangan tersebut. Selain itu, sistem pengamatan menerima rangsangan dan membentuknya sebagai bayangan rohaniah, yang kemudian disimpan sebagai kenangan di dalam sistem ingatan (Calvin S Hall,1959:31). Kulit lubang hidung merupakan bagian badan di mana ketegangan otot-ototnya dapat dirasa sebagai penderitaan.

Mengerasnya upil yang menempel di dinding-dinding kulit lubang hidung telah mengakibatkan menegangnya otot-otot kulit lubang hidung. Ketegangan ini diredakan dengan cara membersihkan upil-upil yang menempel di dinding lubang hidung. Ketika upil telah berhasil diangkat dari kulit lubang hidung, maka ketegangan otot kulit dinding lubang hidung akan mereda. Proses peredaan ini menimbulkan perasaan lega, karena sumber ketegangan telah hilang.

Proses penghilangan upil itu sendiri menimbulkan kesenangan yang diperoleh dari rangsangan yang timbul oleh rabaan-rabaan yang didapat dengan memasukkan jari ke dalam lubang hidung, yang hal ini menghasilkan kesenangan erotis. Usapan dan bermain-main dengan dinding lubang hidung pada tingkat tertentu dapat menimbulkan kesenangan sensuil.

Selain itu, upil merupakan kotoran di lubang hidung yang dapat mengganggu psikis pemiliknya. Obyekytivitas bahwa upil mengotori lubang hidung telah menimbulkan perasaan bahwa dirinya kotor. Aktivitas ngupil itu sendiri menimbulkan perasaan lega ketika upil telah dapat dibersihkan dari hidung. Apalagi jika didapatkan upil yang besar dan keras. Pengupil akan mendapatkan kelegaan, ia merasa dirinya bersih kembali, dan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri.

Aktivitas ngupil akan terasa nikmat jika dilakukan di tempat yang tidak ada orang lain, hanya si pengupil sendirian. Pengupil tidak akan sungkan dengan berbagai gaya dan durasi ngupil. Namun jika ngupil di lakukan di tempat di mana terdapat orang lain, maka aktivitas ngupil akan sedikit terganggu. Setidaknya mengganggu konsentrasi orang lain yang menyaksikan orang sedang ngupil. Apalagi jika upil hasil uthik-uthik upil tersebut diecer-ecer ke berbagai tempat. Orang lain pasti akan jijik.

Ada sebagian orang yang menyembunyikan aktivitas ngupilnya, baik dengan cara menutupi jari dan hidungnya yang sedang ngupil, maupun mencari tempat sepi yang tidak ada orang lain, sehingga dapat ngupil leluasa. Jika berada di tempat umum yang terdapat orang lain, maka si pengupil tersebut akan menutupi jarinya yang sedang ngupil, juga menutupi hidungnya dengan menggunakan telapak tangan yang satunya. Ia juga tidak akan mengecer-ecer upil secara sembarangan, melainkan menempatkannya pada tisu, sapu tangan, kertas, atau apapun yang sekiranya tidak mengganggu orang lain. Namun biasanya mereka menyentikkan upilnya hingga jatuh ke lantai atau tanah.

Sementara sebagian orang yang lain cuek dan tidak merasa malu atau risih, sehingga dengan percaya diri melakukan aktivitas ngupil di manapun dan kapanpun. Bahkan upilnya diecer-ecer di sembarang tempat. Baginya, yang penting hidung bersih, pekerjaan beres!

Aktivitas ngupil kemudian dilekati dengan pikiran malu, karena ternyata ngupil telah memunculkan persepsi jijik dan risih bagi orang lain. Hal ini kemudian menimbulkan asas kepatutan dan ketidakpatutan di dalam nilai-nilai suatu masyarakat tertentu tentang ruang dan waktu bagi aktivitas ngupil. Sebagai norma sopan santun, hukuman bagi pengupil sembarangan hanyalah sanksi sosial yang tidak mengikat, semisal cibiran dan cemoohan. Misalnya, seseorang ngupil ketika sedang di depan meja jamuan makan suatu acara resmi. Sementara orang lainnya yang juga berada di meja tersebut yang sedang menyantap hidangan akan merasa jijik dan menggunjingkan orang yang ngupil tersebut.

Namun di dalam sebuah masyarakat lainnya yang tidak memiliki nilai-nilai yang mempersoalkan aktivitas ngupil, maka aktivitas ngupil tidak dikaitkan dengan kwalitas moralitas seseorang. Aktivitas ngupil tidak ada relevansinya dengan nilai kepatutan di dalam pergaulan sebuah masyarakat. Setiap orang dapat dengan leluasa ngupil di sembarang tempat dan di setiap saat. Ngupil hanyalah aktivitas biasa yang tidak diatur kaidah sopan santun.

Banyak orang yang tidak terlalu mempersoalkan nilai sopan santun dalam mengupil, namun tetap mencoba menghadirkan cara ngupil yang elegan. Ia akan secara hati-hati memilih jenis jari yang digunakan, mengatur dengan seksama gerak jari dan gerak bibir mulut serta ekspresi wajah, pilihan waktu dan pilihan tempat yang tepat untuk membuang upil agar tidak menimbulkan jijik bagi orang lain. Semua dilakukan tidak sekedar untuk membersihkan upil, namun lebih dari itu, yakni membersihkan upil secara indah.

Humor Upil

Oleh karena seseorang merasa jijik terhadap upil orang lain, maka justru hal ini telah melahirkan berbagai humor dan canda seputar upil. Perasaan jijik tersebut dieksploitasi sedemikian rupa di dalam berbagai bentuk demi kepuasan pengalaman humor. Mulai dari verbal (kata maupun kalimat yang bertema upil) hingga non verbal (tindakan-tindakan konkret). Namun justru kejijikan tersebut sering memunculkan rasa dan pengalaman humor yang menghadirkan tawa.

Misalnya, di dalam masyarakat Jawa sering digunakan kata sa’ upil ketika menunjuk sesuatu, yang maksudnya sesuatu tersebut berukuran kecil sekali, hanya segede upil. Atau teka-teki yang berbunyi: “Susah carinya, tapi ketika didapatkan malah dibuang. Apakah itu?” Jawab: “Upil.” Demikian pula ketika seseorang selesai ngupil dan mendapat upil di pucuk jarinya, maka ia akan memperlihatkan pada temannya dan bertanya: “Lihat, hewan apa ini?” sambil memperlihatkan pucuk jarinya yang terdapat upil. Setelah si teman secara serius mengamati, kontan saja ia langsung menghindar sambil mencaci maki. Pemilik upil tertawa terkekeh-kekeh. Masih banyak lagi humor lainnya tentang upil.

Penutup

Upil dan ngupil yang tampaknya sederhana ternyata memiliki lika-liku penuh sejarah. Upil dan ngupil telah melahirkan metode, proses-proses mental, nilai-nilai masyarakat, dan juga humor. Upil dan ngupil tidak hanya menyangkut persoalan kesehatan dan kebersihan semata, namun juga menyangkut konstruksi kebudayaan yang lebih luas di dalam suatu masyarakat tertentu. Upil dan ngupil sering luput dari perhatian serius, yang mungkin karena dianggap hanya persoalan sa’ upil. Masihkah anda menyepelekan upil dan ngupil? Coba saja anda tidak membersihkan upil di hidung anda, kemudian lihat apa yang akan terjadi!****

Yogyakarta, 29 Oktober 2008

* Tulisan ini diposting di weblog Pusat Dokumentasi Komedi Indonesia “Jojon Center” http://jojoncenter.blog.com pada tanggal 4 November 2008

Ekonomi (Economy)

2008-11-01T18:13:00.000-07:00

DARI PENCABUTAN SUBSIDI BBM HINGGA GLOBALISASI NEOLIBERAL

Pada tanggal 1 Oktober 2005, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri mulai efektif naik sekitar 100%. Pemerintah beralasan tidak kuat lagi menanggung subsidi BBM paska kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional,[1] sehingga subsidi BBM harus dikurangi.[2] Sebenarnya, pengurangan subsidi BBM akan terus dilakukan, sesuai Undang-Undang No 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang berisi grand strategy penghapusan subsidi BBM menuju subsidi = 0. Harga BBM di dalam negeri akan dilempar ke harga pasar, mengacu harga BBM di eks kilang Singapura (MOPS= Mids Oil Platts Singapore).[3] Sebagai kosekwensinya, setiap pergerakan harga minyak internasional akan berpengaruh pada harga minyak nasional.

BBM merupakan salah satu faktor produksi yang vital, sehingga kenaikan harganya akan berakibat inflasi,[4] yang akan berdampak pada penurunan kwalitas maupun kwantitas tingkat konsumsi kebutuhan primer maupun sekunder, dan juga berdampak penurunan tingkat produksi. Indonesia merupakan negara dunia ke-tiga dengan kekuatan daya beli penduduknya relatif rendah dibanding negara tetangga (misal Malaysia), apalagi negara maju.[5] Bagi penduduk miskin, dengan tingkat pendapatan tetap, setiap kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan hidup berarti pula berkurangnya kehidupan layak dan sejahtera. Selain itu, kenaikan harga juga sering memunculkan orang miskin baru.

Potret Buram

Pada saat ini penduduk dunia berjumlah sekitar 6 milyar jiwa, dan sekitar 2 milyar jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.[6] Dua per tiga penduduk termiskin di dunia berada di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Jehan Arulpragasam, ekonom senior Bank Dunia, pada pertemuan ke-14 antara pemerintah RI dengan CGI (Consultative Group on Indonesia) 20 Janurai 2005, mengatakan lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan (penghasilan di bawah 2 dollar AS per hari). Jumlah tersebut setara gabungan penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, sehingga sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di Indonesia.[7] Menurut ILO (International Labour Organization), kemiskinan ditemukan jika kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi, meliputi pangan, pakaian, tempat tinggal layak, kesehatan, pendidikan, sanitasi, pekerjaan (pendapatan), dan termasuk pengambilan keputusan yang menyangkut eksistensinya.[8]

Apa yang dikakukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di dalam usaha menghilangkan kemiskinan selama ini tidak bisa diharapkan banyak. Program-program kemanusiaan yang dilakukan PBB melalui lembaga-lembaganya selama ini malah sering dijadikan proyek rebutan antar negara maupun antar LSM atau NGO (Non Goverment Organization). Bahkan Konferensi Tingkat Tinggi PBB di New York tanggal 14-16 September 2005 yang lalu dianggap gagal menyusun strategi guna menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk kemiskinan di negara-ngara dunia ke-tiga, karena terdapat perbedaan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang.[9] Solusi persoalan kemiskinan hanya diletakkan di dalam kerangka MDGs (Millenium Development Goals) yang tanpa aturan mengikat.[10] Sebagian kalangan bahkan pesimis MDGs akan tercapai, mengingat beberapa proyeksinya yang tidak realistis, serta beberapa negara maju yang tidak mewujudkan janjinya. Bahkan Amerika Serikat cenderung lebih suka menggunakan anggarannya untuk pembiayaan pertahanannya (militer) ketimbang membantu negara miskin.[11] Padahal, jeritan-jeritan kelaparan penduduk miskin di negara-negara dunia ke-tiga merupakan potensi ketidakstabilan global, sehingga adalah naif jika berbicara masalah keamanan tanpa berbicara persoalam kemiskinan.

Di banyak negara berkembang, karena didesak kebutuhan pemasukan devisa, mereka telah digiring pada pengembangan pembangunan yang bertumpu pada hutang internasional. Namun pada kenyataannya, bantuan hutang internasional telah menciptakan ketergantungan negara miskin pada negara maju, dan juga eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang dipindahkan secara masif dari negara berkembang ke negara maju, sebagai imbalan hutang yang diberikan. Hutang luar negeri menciptakan masalah baru, karena secara otomatis ekonomi negara debitur diseret untuk tunduk pada otoritas ekonomi Neo-Liberal yang didalangi negara-negara kaya.

Posisi hutang luar negeri Indonesia, pemerintah maupun swasta, pada tahun 1998 berjumlah 144 milyar dollar AS, dan kemudian membengkak menjadi 150 milyar dollar AS di tahun 1999.[12] Besarnya hutang yang harus ditanggung tersebut sering dijadikan alasan pencabutan subsidi untuk rakyat oleh pemerintah. Rakyat dipaksa ikut menanggung warisan hutang rezim yang lalu, padahal pinjaman-pinjaman tersebut tidak dipergunakan untuk sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan kebutuhan rakyat. Selain penggunaan hutang yang salah sasaran, dan korupsi yang akut di pemerintahan, proyek-proyek yang didanai hutang juga tidak pernah berhasil dengan baik (misalnya program Jaring Pengaman Sosial).

Bandar, Rentenir, dan Tukang Jagal

Pada saat ini, kehidupan perekonomian dunia berada pada suatu suasana ekonomi global, yang dicirikan bukan hanya perdagangan bebas di dalam hal barang dan jasa, namun juga pergerakan modal. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa negara-negara miskin Afrika, Asia, dan Amerika Latin telah dirugikan oleh negara-negara kaya melalui perdagangan internasional. Pada tahun 1980-1990, harga bahan mentah dari negara-negara miskin turun sampai 45%, sedangkan antara tahhun 1970-1991 harga barang jadi dari negara miskin turun hingga 34%. Sebaliknya, ekspor bahan pertanian dari negara-negara kaya malah disubsidi negara, dan dikenakan bea terhadap barang impor asal negara-negara miskin.[13] Subsidi yang dilakukan negara-negara kaya terhadap sektor pertanian mereka tersebut menyebabkan kegagalan KTT tingkat menteri WTO di Cancun, Mexico, September 2003 lalu, karena negara-negara berkembang menganggap negara-negara kaya hanya mau menang sendiri. Hal terpenting yang dituntut negara-negara berkembang pada KTT PBB September 2005 lalu adalah dibukanya pasar bagi produk-produk mereka, sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Bangladesh, Begum Khaleda Zia.

Krisis Kapitalisme internasional pada abad XIX, yang berdampak depresi ekonomi tahun 1930-an telah menenggelamkan Liberalisme,[14] sehingga kemudian kebijakan ekonomi ditekankan pada pembesaran peran pemerintah, dengan model Keynesian, terutama sejak Roosevelt dengan New Deal-nya tahun 1935. Akan tetapi, pada akhir abad XX, akumulasi kapital menjadi lambat, sehingga diperlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Seluruh rintangan bagi investasi dan pasar bebas harus disingkirkan, serta diperlukan suatu tatanan perdagangan global demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka gagasan globalisasi dimunculkan,[15] yang pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham Liberalisme, suatu paham yang kemudian dikenal sebagai Neo-Liberalisme. Aturan dasar Neo-Liberal adalah liberalisasi perdagangan dan finansial, harga ditentukan pasar, akhiri inflasi, (stabilitas ekonomi makro dan privatisasi), dan perkecil peran pemerintah. Pokok-pokok pendirian Neo-Liberalisme meliputi kebebasan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, hentikan subsidi negara kepada rakyat, dan penghapusan ideologi kesejahteraan bersama dan kepemilikan komunal. Aktor-aktor utama yang berkuasa di balik Globalisasi Neo-Liberal adalah: a). TNCs (Trans National Corporations), yang merupakan perusahaan-perusahaan multi nasional; b). WTO (World Trade Organization), dewan perserikatan dagang global bentukan TNCs dengan negara-negara yag diuntungkan TNCs; dan c). IMF (International Monetary Fund) beserta saudara kembarnya Bank Dunia (World Bank), yang merupakan lembaga keuangan global.[16]

Maju Kena, Mundur Hancur

Satu hal yang pasti sebagai penjelasan alasan dikuranginya subsidi BBM pada 1 Oktober 2005 lalu adalah di dalam rangka proyek Globalisasi Neo-Liberal yang menghendaki pencabutan subsidi negara untuk rakyat, liberalisasi perdagangan minyak, dan perkecil peran pemerintah di dalam kehidupan ekonomi, sehingga perusahaan-perusahaan swasta internasional dapat secara leluasa bermain dan meraup keuntungan dari perdagangan minyak di Indonesia. Akhirnya, rakyat menjadi korban kenaikan harga dan kelangkaan minyak. Padahal, Indonesia adalah negara anggota OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).[17] Mengacu data Kompas, sebenarnya tidak ada kesenjangan terlalu besar antara permintaan dan suplai minyak internasional, karena permintaan minyak dunia yang meningkat relatif diikuti dengan pasokan. Kenaikan harga minyak internasional yang sempat mencapai 70,80 dollar AS per barel pada 29 Agustus 2005 yang lalu, diakui oleh Steve Forbes (penerbit majalah Forbes) lebih disebabkan spekulasi yang dilakukan para pengelola dana investasi (fund manager), terutama di Ameerika Utara. Jika demikian, nasib derita warga miskin ada di tangan para fund manager, dan korporasi-korporasi internasional di lantai bursa New York.[18]

Susilo Bambang Yudhoyono, serta presiden-presiden terdahulu, bukan tidak berdaya di hadapan melambungnya harga minyak dunia. Ia tidak berdaya di hadapan IMF, Bank Dunia, WTO, dan TNCs yang secara bersama-sama telah menjerat Indonesia selama bertahun-tahun ke dalam hutang dan mendikte orientasi ekonomi-politik Indonesia melalui SAP yang ditandatangani di dalam LoI.

Selain liberalisasi sektor migas, pemerintah dengan persetujuan parlemen, juga telah, sedang, dan akan melakukan hal yang sama pada sektor-sektor yang lain. Empat perguruan tinggi negeri telah ditetapkan statusnya sebagai BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang merupakan bentuk lepas tanggung jawab pembiayaan pemerintah di bidang pendidikan. Kasus disanderanya bayi oleh rumah sakit swasta karena orang tuanya tidak memiliki uang untuk membayar biaya perawatan, atau melambungnya harga obat generik beberapa waktu lalu adalah bukti bahwa rakyat semakin sulit mengakses fasilitas kesehatan. Di sektor perumahan, selama ini lebih banyak dibangun perumahan klas menengah ke atas, terlebih perumahan mewah, yang lebih mendatangkan laba, dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena telah diserahkan pada swasta. Rencana pemerintah mengimpor 250.000 ton beras di tahun depan merupakan bentuk ketidak berpihakan pada petani kecil dalam negeri. Privatisasi yang dilakukan pada berbagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Bank pemerintah (maupun alumni BPPN-Badan Penyehatan Perbankan Nasional), dan sektor-sektor lainnya, termasuk Indosat yang jatuh ke tangan Singapura, merupakan bagian dari narasi besar yang didesain demi terbentuknya tata ekonomi liberal, yang akan menguntungkan perusahaan-perusahaan swasta internasional. Bahkan air juga diupayakan untuk diswastanisasi melalui Rancangan Undang Undang Irigasi.

Para elit penguasa negeri ini (termasuk parlemen) telah melepas tanggung jawabnya atas kesejahteraan rakyat dengan cara melempar nasib rakyat ke sistem ekonomi-politik persaingan pasar bebas dan kepemilikan swasta atas sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pada akhirnya, pasar tidak hanya menentukan harga barang, jasa, dan modal, namun juga nasib kesejahteraan setiap individu di negeri ini. Pasar akan menentukan siapa yang boleh kaya dan siapa yang harus miskin.

Saat ini, jutaan, bahkan milyaran orang miskin menjerit kelaparan di berbagai belahan dunia. Saat ini, ribuan kaum muda di berbagai belahan dunia berada di garis depan perlawanan terhadap Globalisasi Neo-Liberal. Saat ini pula, orientasi gerakan sosial harus diperjelas dan dipertegas!****

Yogyakarta, 16 Oktober 2005

* Artikel ini dimuat di majalah “Brosur Lebaran” edisi No. 44 1426 H/2005 M, Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede Yogyakarta, dengan judul: “Melawan atau Miskin”

Catan kaki:

[1] Target alokasi subsidi BBM setahun di dalam APBN-P 2005 sebesar Rp 76,5 trilyun. Kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai 70 dollar AS diperkirakan mengakibatkan bertambahnya beban subsidi hingga sekitar Rp 138 trilyun.

[2] Alasan lainnya adalah penyehatan APBN 2005, menahan laju penyelundupan, mengatasi kelangkaan, pengurangan subsidi kepada yang tidak berhak, dan penghentian tekanan nilai tukar rupiah.

[3] Lihat 2000-2004: Dari Sistem Subsidi BBM ke Subsidi Minyak Tanah, Tim Sosialisasi Penghapusan Subsidi BBM 2004, Dirjen Migas Departemen ESDM RI, 2004.

[4] BBMWATCH memperkirakan kenaikan harga BBM hingga 100% memberi dampak langsung kenaikan harga sebesar 4,22%. Lihat BBMWATCH No. 23 vol. III, Januari 2005. Namun angka tersebut merupakan inflasi non-riil, karena prosentase di lapangan bisa lebih tinggi.

[5] Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, prosentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan (hidup dengan biaya kurang dari 1 dollar AS per hari) adalah 27,12%. Lihat Kompas 7 Agustus 2005. Namun menurut Bank Dunia, jumlahnya lebih dari 110 juta jiwa, dan tentu lebih dari 27,12%.

[6] Berdasarkan data PBB, dari 6 milyar jiwa penduduk dunia, terdapat 1,2 milyar penduduk miskin jika indikatornya biaya hidup kurang dari 1 dollar AS per hari. Jika indikatornya kurang dari 2 dollar AS per hari, maka terdapat 2 milyar orang miskin. Lihat Kompas 7 Agustus 2005.

[7] Lihat Kompas 24 Januari 2005.

[8] Lihat Franz Dahler dan Eka Budianta, 2000, Pijar Peradaban Manusia, Yogyakarta, Kanisius: hlm. 196.

[9] Terdapat tiga negara, yakni Venezuela, Kuba, dan Belarusia tidak ikut menandatangani dokumen akhir KTT PBB, sebagai bentuk protes atas dominasi negara-negara kaya. Lebih dari 170 pemimpin negara, termasuk Indonesia, menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut. Lihat Kompas 18 September 2005.

[10] Millenium Development Goals merupakan kesepakatan tujuan pembangunan negara anggota PBB yang berkumpul di New York September 2000. Pada tahun 1999, PBB mencanangkan MDGs dan sebanyak 191 negara anggota sepakat mengurangi kemiskinan hingga setengahnya pada tahun 2015. Terdapat 8 tujuan MDGs, dan dirinci ke dalam 18 target, yang semuanya diukur melalui 48 indikator. Lihat Kompas 7 Agustus 2005.

[11] Menurut Jeffrey D. Sachs (penasehat khusus PBB untuk mengepalai proyek MDGs), AS hanya memberi 0,16% dari PDB untuk pembangunan di negara berkembang. Janji awal adalah 0,7% dari PDB. Padahal, AS menggunakan 5% PDB (sekitar 450 milyar dollar AS) untuk militernya. Lihat Kompas 7 Agustus 2005.

[12] IMF dan Bank Dunia merupakan arsitek sekaligus eksekutor utama kebijakan hutang negara miskin, termasuk Indonesia. IMF telah “mengincar” Indonesia sejak tahun 1949, ketika Konferensi Meja Bundar menyepakati masuknya perusahaan asing ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai pasar produk impor, serta Indonesia mengekspor bahan mentah. Pengaruh IMF baru benar-benar terjadi tahun 1957-1958, ketika Indonesia tak mampu merombak struktur perekonomian warisan kolonial. IMF datang lagi pada tahun 1997, memaksa Soeharto menandatangani Letter of Intent pada tahun 1998, dan harus menjalankan program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program-SAP) ala IMF. Aktor-aktor utama dibalik IMF dan Bank Dunia yang memfasilitasi hutang luar negeri adalah AS, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan Arab Saudi. Lihat Gali Lubang Tutup Lubang, Koalisi Anti Utang dan KAPAI, 1 Februari 2000.

[13] Lihat Franz Dahler dan Eka Budianta, op. cit.: hlm.199-200.

[14] Liberalisme di dalam ilmu ekonomi merupakan filsafat ekonomi yang berintikan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan inisiatif individu serta usaha swasta. Liberalisme merupakan landasan filosofis ekonomi klasik, yang menjadi sumber dan akar Kapitalisme. Inti Kapitalisme adalah kepemilikan pribadi alat-alat produksi. Kepemilikan pribadi atau swastanisasi akan bersifat komersialisasi segala sesuatu.

[15] Globalisasi bukanlah kata netral, melainkan sebuah paham. Globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional ke sistem ekonomi dunia berdasar keyakinan pada perdagangan bebas. Globalisasi merupakan satu fase perjalanan panjang Kapitalisme setelah era Kolonialisme.

[16] Lihat Mansour Fakih, 2002, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Insist Press: hlm. 215-219.

[17] Menurut data BBMWATCH Januari 2005, Indonesia mengimpor minyak mentah 400.000 barel per hari. Namun pada saat yang sama, mengekspor minyak mentah 525.000 barel per hari. Impor BBM 330.000 barel per hari, dan ekspor produk kilang 154.000 barel per hari. Sungguh aneh jika kenaikan harga minyak mentah dunia membuat pemerintah bangkrut. Selain itu, kebijakan pemerintah selama ini yang lebih suka impor BBM membuat Indonesia tidak bisa mengolah minyak mentah sendiri, sehingga selalu panik jika harga BBM internasional naik. Lihat BBMWATCH No. 23 vol. III Januari 2005.

[18] Lihat Kompas 11 September 2005.

Ekonomi (Economy)

2008-11-01T18:05:00.000-07:00

KEMISKINAN EKONOMI

SESEORANG miskin, menurut Georges Enderle, adalah ketika ia berada di dalam situasi kelemahan, ketergantungan sepihak, dan penghinaan. Ia kekurangan uang, relasi, pengaruh, pengetahuan, kualifikasi teknis, kekuatan fisik, kebebasan, dan martabat. Menurut ILO (International Labour Organization), kemiskinan terjadi jika kebutuhan-kebutuhan pokok tidak dipenuhi, yaitu makanan, pakaian, rumah, air bersih, sarana kesehatan, pengobatan, pendidikan, pekerjaan yang dibayar secukupnya, dan kebutuhan akan partisipasi di dalam pengambilan keputusan menyangkut eksistensinya (Franz Dahler & Eka Budianta, 2000: 196).

Menurut penulis, kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan dan ketidaktercukupan sesuatu yang diperlukan, terutama keperluan paling dasar, dari kehidupan material dan dan kehidupan spiritual. Oikos dan Nomos yang kemudian lebih populer terkenal dengan nama Ekonomi secara harfiah berarti tata laksana rumah tangga, atau secara terminologi berarti tentang cara bagaimana manusia melangsungkan kebutuhan hidupnya menyangkut persoalan pangan, papan, dan sandang. Sehingga, kemiskinan ekonomi berarti keadaan kekurangan atau tidaktercukupinya kebutuhan mendasar kehidupan material manusia. Pada gilirannya nanti, kondisi tersebut akan secara dialektis mempengaruhi keadaan kehidupan spiritual manusia.

Dua perspektif digunakan untuk menganalisa persoalan kesmiskinan ekonomi, yang tak jarang masing-masing penganut ke-dua perspektif tersebut saling menafikkan. Pertama adalah analisa kultural, dan yang kedua adalah analisa struktural. Kemiskinan ekonomi, dilihat dari persoalan kultural, menyangkut nilai-nilai kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat yang diinternalisasi oleh setiap individu anggotanya. Menurut analisa kultural, terdapat persoalan etos kerja, serta pola konsumsi hasil kerja, pada ide-ide atau nilai-nilai suatu masyarakat, pada aktivitas-aktivitas suatu masyarakat, dan akan berpengaruh pada artifak-artifak atau hasil-hasil material kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut sering dicontohkan misalnya nilai kepasrahan pada takdir atau nasib (nrimo ing pandum), aktivitas kerja yang kurang termotivasi (alon-alon waton kelakon), dan hasil kerja yang tidak sophisticated (elek-elek gawean dewe).

Penulis tidak hendak menganggap nilai-nilai kultural tersebut tidak berperan memajukan ataupun menghambat kemajuan di dalam proses kehidupan ekonomi suatu masyarakat atau individu. Memang terdapat persoalan nilai kebudayaan pada sebagian masyarakat maupun individu, yang membuat mereka relative tertinggal di dalam kemakmuran ekonomi. Namun adalah juga tidak adil jika kemudian menilai para petani miskin di desa-desa, atau buruh-buruh dan kaum miskin kota di berbagai kota besar sebagai individu atau masyarakat yang pemalas dan tidak inovativ.

Analisa yang lain terhadap kemiskinan ekonomi adalah perspektif struktural. Pada perspektif ini, persoalan kemiskinan ekonomi dilihat secara sistemik, bahwa terdapat struktur sistem ekonomi-politik yang menciptakan dan melanggengkan keadaan miskin atas suatu masyarakat atau individu. Di dalam sistem ekonomi-politik yang demikian, terdapat suatu pola relasi eksploitatif antar masyarakat atau individu, yang memungkinkan dan memastikan terciptanya suatu masyarakat yang tersusun-susun secara tingkat kemakmuran ekonomi.

Jika perspektif kultural memakai nilai-nilai dan aktivitas-aktivitas suatu masyarakat atau individu sebagai alat penjabaran kemunculan kemiskinan, maka perpektif struktural merumuskan unsur-unsur pemiskinan tersebut sebagai sistem ekonomi-politik dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, seperti sistem ekonomi-politik (corak produksi), Negara (otoritas pemerintah), modal, dan masyarakat.

Manusia untuk hidup, melangsungkan kehidupan, dan mempertahankan kehidupannya, perlu makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga kebutuhan dasar tersebut harus diproduksi, yang hal tersebut mengharuskan manusia bekerja untuk memproduksinya. Selain memproduksinya, manusia juga harus mengatur proses distribusi hasil produksi, karena ia tidak hidup sendiri, melainkan berada di dalam masyarakat, sehingga terjadi saling hubungan sosial yang membuatnya selalu bekerja sama di dalam produksi maupun distribusi kebutuhan hidup. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah proses dan hubungan produksi serta distribusi hasil produksi tersebut telah menjadikan seluruh manusia di dalam komunitas sosial menjadi lebih makmur, ataukah malah justru menjadikan adanya perbedaan kemakmuran yang senjang?

Lebih lanjut, persoalan kultural tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan terdapat kondisi-kondisi material yang membentuk sebuah akumulasi nilai-nilai yang kemudian diinternalisasi oleh setiap individu anggota masyarakat. Namun demikian, nilai-nilai kultural tersebut juga berpengaruh pada proses kehidupan ekonomi masyarakat. Persoalan yang perlu digaris bawahi adalah pada batas di mana ketika nilai-nilai kultural berperan di dalam pelanggengan kemiskinan, dan pada wilayah di mana ketika persoalan sistemik-struktural menjadi penentu berlangsungnya kemiskinan. Kedua faktor tersebut tidak bisa dinafikkan salah satu, juga tidak bisa anggap sama karena merupakan dua hal yang berbeda yang harus dianalisa secara berbeda pula.

Anatomi kemiskinan ekonomi pun tidak setradisional perbandingan tingkat kemakmuran antar individu di dalam sebuah masyarakat, namun juga antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, dan antara satu Negara dengan Negara yang lain. Jika kemiskinan antar individu dilihat berdasar pada analisa hubungan produksi dan distribusi antar individu, maka perbedaan kemakmuran atau kemiskinan antar Negara juga dilihat melalui analisa hubungan produksi dan distribusi (perdagangan) antar Negara. Sehingga struktur stratifikasi tidak hanya ditemukan di dalam relasi antar individu di dalam sebuah masyarakat, tetapi juga antar kelompok masyarakat, dan antar Negara.

Persoalan kemiskinan ekonomi adalah persoalan yang obyektif, sehingga harus diberikan solusi obyektif. Jika pun terdapat persoalan subyektif, hal tersebut tak lepas dari akar obyektifnya. Seseorang menjadi miskin tidak semata karena ia pemalas dan tidak memiliki etos kerja dan ambisi yang tinggi. Lebih dari itu, terdapat kondisi material yang menyebabkan seseorang tersebut tetap miskin meski telah giat bekerja, atau terdapat kondisi material yang menyebabkan seseorang tidak memiliki etos kerja dan ambisi tinggi, sehingga tetap berada pada kemiskinan.

Gerbang solusi untuk meningkatkan kemakmuran dan memperbaiki kehidupan ekonomi adalah dengan membongkar akar obyektif penyebab kemiskinan. Persoalan kultural seperti etos kerja, tradisi, agama, dan moral, tidak lantas diabaikan, karena bagaimanapun hal ini tetap memberi corak bagi kebiasaan-kebiasaan kehidupan suatu masyarakat dan individu. Namun analisa terhadap kemiskinan tidak boleh berhenti hanya pada wilayah kultural, yang cenderung melahirkan solusi-solusi moralis semata. Ada persoalan lebih dalam yang harus digali dan hal ini adalah akar obyektifnya yang menyangkut kehidupan material manusia, yakni pangan, sandang, dan papan.***

Yogyakarta, awal Juni 2007

* (Artikel ini disampaikan pada acara diskusi yang diselenggarakan oleh panitia Opspek Fakultas Filsafat UGM, 14 Juni 2007)

Ekonomi (Economy)

2008-10-10T21:59:00.000-07:00

PARADOKS NEGARA DI DALAM EKONOMI BEBAS
(Refleksi Kasus Lehman Brothers)

Pada 15 september 2008, Lehman Brothers dideklarasikan kolaps, dengan hutang 613 miliar dolar AS dibanding aset 639 miliar dolar AS. Lembaga-lembaga keuangan internasional segera bersiap diri, tahu akan ikut terkena dampaknya. Otoritas keuangan Negara-negara maju mulai menyuntikkan dana ke pasar keuangan untuk menyehatkan likuiditas, setidaknya bersiap menyuntikkan.

Kebangkrutan lembaga keuangan terbesar keempat di AS tersebut telah menggoncang sektor finansial, yang pasti akan melahirkan kesulitan di sektor produksi dan perdagangan internasional. Tuntutan pengaturan sektor keuangan segera muncul kembali, untuk menjinakkan pergerakan investasi kapital finans yang sangat spekulatif selama ini. Negara, dengan segala otoritasnya, dituntut keterlibatannya di dalam upaya peredaman gejolak krisis keuangan agar tidak bertambah buruk.

Ekonomi yang Tak Pernah Pasti

Kebangkrutan Lehman Brothers dan beberapa lembaga keuangan lainnya tidak berdiri sendiri, namun sedikit banyak merupakan rentetan kekacauan ekonomi AS yang telah didahului krisis subprime mortgage belum lama ini. Selain itu, fluktuasi harga minyak internasional dan harga komoditi yang berayun-ayun naik-turun beberapa waktu lalu merupakan indikator bahwa terdapat invisible hands yang saling membetot nilai tukar transaksi internasional. Celakanya, tarik menarik transaksi tersebut tidak dalam rangka kesejahteraan masyarakat umum, apa lagi penduduk miskin Negara berkembang, namun merupakan adu otot para pedagang, atau spekulan, yang biasa disebut investor dan fund manager.

Mereka bermain dari lantai pasar sekuritas maupun pasar berjangka yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Tidak ada kepedulian bahwa setiap digit pergerakan angka nilai harga instrument investasi akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat miskin di berbagai Negara, terutama Negara miskin. Di sisi lain, tidak ada aturan tegas dan memadai bagi aktivitas para pelaku perdagangan pasar sekuritas dan pasar berjangka yang sekiranya efektif meredam aksi spekulasi ugal-ugalan mereka.

Perekonomian internasional sebenarnya tidak pernah di dalam kepastian, selalu spekulatif selama sistem pasar bebas menjadi berhalanya. Jika disebut keseimbangan, maka itu merupakan ilusi untuk justifikasi adanya ketimpangan internasional. Kompetisi di dalam pasar bebas tidak hanya menghadirkan efektivitas dan efisiensi, namun juga saling gilas antar faktor ekonomi. Sementara prinsip laissez-faire adalah mantra fatamorgana yang dipakai untuk membebaskan pergerakan kapital individual, karena senyatanya seluruh lembaga kekuasaan merupakan alat administratif dan protektif akumulasi serta ekpansi kapital klas yang berkuasa.

Negara, Kapital dan Kekuasaan

Bicara kapital adalah bicara tentang kekuasaan. Kekuasaan kapital internasional dipegang perusahaan internasional (produksi, perdagangan, maupun finans), dengan dibantu lembaga-lembaga keuangan multilateral, birokrasi perdagangan internasional, dan Negara-negara maju yang diuntungkan oleh sistem yang sedang berlangsung. Di tangan mereka kekuasaan ekonomi politik dunia digenggam.

Aksi spekulasi di lantai bursa sekuritas dan bursa berjangka yang tak terkendali menimbulkan pertanyaan tentang peran Negara di dalam melindungi warga miskin. Bagaimana mungkin Negara hanya melihat dan diam saja ketika nasib penduduknya ditentukan permainan spekulasi para pedagang yang mengejar keuntungan individu. Sedangkan untuk pemilik kapital, Negara secara sigap memberi fasilitas dan proteksi kelembagaan dan perundang-undangan, atas nama ekonomi pasar bebas.

Negara dimanapun dan kapan pun, tetap merupakan mesin kekuasaan. Ia mengeksekusi setiap gagasan dari pemegang kekuasaan. Di balik kekuasaan, bersemayam ide-ide yang menentukan posisi antar masyarakat. Negara hanyalah instrument milik aktor-aktor kekuasaan, dan para aktor tersebut merupakan representasi klas dan memiliki kepentingan yang konkret. Kepentingan tersebut adalah ekonomi politik.

Sebagaimana telah disebutkan, kapital adalah kekuasaan, pemegang kapital adalah pemegang kekuasaan. Negara dikuasai oleh pemegang kekuasaan, atau pemegang kapital. Oleh karenanya, watak Negara merupakan cerminan kekuasaan kapital yang sedang berlangsung.

Anggapan Hobes bahwa Negara merupakan absolutisme hasil kontrak sosial di mana hak semua orang ditanggalkan, menjadi tidak terbukti. Selama ini, Negara malah memfasilitasi gerombolan serigala yang bertualang di arena pasar modal melalui berbagai instrument investasi finansial, dan homo homini lupus dilanggengkan dengan sistem ekonomi bebas. Tidak benar pula anggapan Locke bahwa Negara merupakan perwujudan alamiah untuk melindungi sifat baik manusia yang terganggu bencana, karena sebenarnya Negara hadir akibat adanya ancaman kepentingan kapital suatu klas masyarakat. Dari pada sebagai kontrak sosial, Negara lebih merupakan rekayasa sosial untuk melindungi klas berkuasa.

Perilaku para pedagang dan investor pasar modal selama ini dianggap berperan besar kekacauan keuangan AS. Kongres AS sendiri menghendaki terciptanya aturan yang mengontrol perilaku Wall Sreet, sebagai simbol eksekutif keuangan, yang dianggap serakah. Hal ini setidaknya merupakan pengakuan implisit tentang paradoks laissez-faire, terutama di sektor finansial. Peran Negara mulai dipertanyakan kembali.

Namun sayangnya, gugatan peran Negara ini malah kemudian sering digunakan untuk merekontruksi proteksi terhadap pergerakan kapital individual. Di saat yang sama, para spekulan tetap melakukan profit taking, seperti ucapan Richard Herring, Direktur Stockbroking Australia, yang akan terus menggerakkan transaksinya dari posisi atas ke bawah, ke atas dan ke bawah lagi (Kompas, 25/9/08). Sebuah langkah dramatis akrobat posisi jual dan beli serta perubahan instrument investasi finansial, untuk meraup untung di tengah ketidak pastian ekonomi.

Visible Hands

Kekacauan finansial Amerika saat ini dipastikan akan berdampak pada sektor riil dalam negeri Amerika maupun internasional, mengingat AS merupakan produsen beberapa barang penting, serta pasar yang sangat besar bagi produk-produk Negara luar. Mengingat besarnya peran dan hegemoni Amerika di dalam perekonomian internasional, maka krisis tersebut dipastikan akan berpengaruh pada Negara-negara yang terlibat kerja sama ekonomi dengan Amerika.

Kalangan liberal yakin bahwa perekonomian internasional diatur oleh invisible hands. Padahal, tangan-tangan tersebut sebenarnya sangat jelas terlihat, yakni milik para kapitalis finans dan spekulan. Namun arahnya bukan menuju kesejahteraan bersama, melainkan kesejahteraan kapital terkuat milik perseorangan. Negara seolah tidak berdaya mengikat tangan-tangan tersebut. Justru Negara yang dicekal tengkuknya oleh tangan-tangan para pemilik kapital tersebut.

Masyarakat umum, terutama lapisan bawah, hidup di dalam ekonomi riil, yakni produksi dan perdagangan. Kapital uang memang menjadi darah sektor riil, namun masyarakat umum tidak memakainya sebagai komoditi dagangan. Justru di tangan para pedagang pasar modal dan para banker, kapital uang menjelma menjadi vampire penghisap likwiditas perekonomian, menyedotnya hingga kurus kering.

Selama ini, para kapitalis finans selalu difasilitasi dan dilindungi Negara, dengan alasan sebagai sumber dana pembangunan. Padahal, mereka menanamkan uang karena motif profit, bukan karena upaya mensejahterakan penduduk miskin. Negara kemudian menjadi rebutan kepentingan kepemilikan kapital individual dan kepemilikan kapital kolektif. Di dalam kasus Lehman Brothers, Negara dituntut keterlibatannya untuk menstabilkan ekonomi, namun dengan dua kepentingan yang berbeda, yakni antara penyelamatan para eksekutif keuangan melawan perlindungan warga masyarakat umum***

Yogyakarta, 5 Oktober 2008

Renungan (Contemplation)

2008-09-06T01:41:00.000-07:00

KETENANGAN BATHIN

Manusia tidak tenang bathinnya karena ia cemas. Menurut Freud, kecemasan atau ketakutan secara fisiologis diterangkan sebagai adanya ketegangan-ketegangan di dalam organ-organ intern tubuh. Manusia mungkin dapat tidak tahu penyebab kecemasan pada dirinya, namun kecemasan adalah suatu keadaan sadar yang diketahui secara subyektif berdasar pengalaman menyakitkan akibat ketegangan organ tubuh. Freud sendiri tidak mengetahui hal yang menentukan keadaan cemas, karena berbeda dari keadaan menyakitkan lainnya pada alam sadar.

Akan tetapi, justru realitas kesadaran pada manusia yang mengakibatkan ketegangan-ketegangan tersebut berkembang menjadi perasaan cemas yang kompleks. Hewan bukan manusia memiliki insting cemas, namun kecemasan tersebut tidak akumulatif. Sedangkan manusia dengan ingatannya mengakumulasi pengalaman-pengalaman cemas. Bahkan, karena manusia memiliki kesadaran dan ingatan, akumulasi kecemasan dapat menguasai manusia dan hal ini akan mengakibatkan manusia tidak terkontrol secara psikis dan rusak secara fisik.

Ketenangan bathin. Sesuatu yang dicari manusia. Demi mendapat ketenangan bathin, manusia menempuh beragam jalan, memakai bermacam cara. Namun banyaknya cara tersebut tidak menjamin manusia kemudian secara mudah mendapatkan ketenangan bathin. Banyaknya cara tersebut justru menggambarkan tentang bagaimana banyaknya persoalan yang mengganggu bathin manusia. Di sisi lain, juga menggambarkan tentang potensi kreatif pada manusia, tentang pencarian yang tak pernah usai.

Seorang kawan mengatakan bahwa ketenangan bathin ibarat makan atau minum. Ketika kita lapar atau haus, maka kita harus segera makan atau minum untuk meredakannya. Demikian pula ketika bathin kita tidak tenang, kita harus menemukan penyebabnya dan segera memenuhi apa yang diperlukan untuk meredakan kegalauan, sehingga akan diperoleh ketenangan bathin.

Kita harus membuka hati untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri kita. Namun kita sering gagal membuka hati dikarenakan egoisme. Kegagalan ini sering disebabkan ketidakmauan pada diri kita. Oleh karena kita tidak mau atau gagal membuka hati, maka kita tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri kita, dan selanjutnya kita pun akan selalu salah memberi apa yang sebenarnya dibutuhkan hati kita. Selama itu pula, bathin kita tidak tenang.

Sering kali pula, jika pun kita telah mengetahui apa yang diinginkan hati kita, namun kita tidak mau melakukan atau mengupayakannya. Kita sering tidak mau melakukan sesuatu dikarenakan kita putus asa. Padahal, sesuatu tersebut belum juga dicoba atau belum diusahakan, namun kita sudah memvonis bahwa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu tersebut. Kita putus asa, kalah sebelum bertarung.

Pikiran putus asa muncul disebabkan pengalaman kegagalan yang tidak pernah kita terima sebagai kenyataan. Kegagalan sering membekas tebal di dalam ingatan, dan sementara kita terlalu mudah mengabaikan keberhasilan yang pernah dicapai. Kegagalan sering tidak diterima sebagai kenyataan, dan sering diratapi tanpa akhir. Padahal kita tidak dapat memutar waktu mundur kembali untuk mengubah keadaan.

Kawanku menambahkan, ada benarnya kata orang bahwa lupa itu anugerah. Maka tidak semua hal dapat kita ingat. Ingatan kita tidak hanya diisi pengalaman-pengalaman membahagiakan, namun juga diisi pengalaman-pengalaman buruk menyakitkan. Padahal, kita terlalu mudah melupakan pengalaman membahagiakan atau keberhasilan, dan terlalu sering mengingat kegagalan atau pengalaman buruk. Dapat dibayangkan jika lupa itu tidak ada, maka seluruh Rumah Sakit Jiwa akan penuh pasien, yang depresi akibat ingatan pengalaman-pengalaman buruknya.

Seorang kawan yang lain mengatakan bahwa kesedihan merupakan lahan bagi jiwa untuk tumbuh. Di dalam kesedihan, kita dikuasai oleh ketakutan atau kecemasan. Namun sesungguhnya perjuangan melawan ketakutan atau kecemasan merupakan salah satu tugas yang menentukan di dalam pertumbuhan jiwa. Bairkan lah kesedihan memberi sarana bagi jiwa kita agar tumbuh dengan sehat dan kuat, jangan sebaliknya.

Biarkanlah hati kita yang bicara pada dirinya sendiri, tentang apa yang dibutuhkannya. Selanjutnya kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya, mengupayakan apa yang diinginkan hati kita. Inilah kerja sama antara hati dan perbuatan nyata. Kawanku mengibaratkan bahwa orang bekerja juga menggunakan tangan dan kaki, tidak hanya menggunakan hati (alias tidak hanya dibathin saja). Jika pun upaya kita gagal, setidaknya kita telah melakukan yang terbaik. Selain itu, kegagalan tersebut harus diterima sebagai kenyataan dan pelajaran, tidak malah dijadikan alasan ketakutan atau kecemasan yang berlebihan yang justru akan membuat jiwa kita tidak tumbuh sehat.

Agar fisik sehat, maka kita harus memperhatikan faktor nutrisi, aktivitas, istirahat, dan pengeluaran. Terhadap fisik, kita harus memasukkan makanan dan minuman yang bergizi, melatih otot-otot melalui aktivitas terutama olah raga, memberi waktu untuk istirahat yang berguna memulihkan tenaga, dan melakukan pengeluaran atau pembuangan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan fisik serta racun. Fisik kita pun akan tumbuh sehat dan kuat.

Demikian juga dengan psikis kita. Kita harus memasukkan nutrisi atau santapan yang bergizi, melatih aktivitas psikis, memberi waktu istirahat, dan mengeluarkan hal-hal rohaniah yang sekiranya tidak berguna serta menjadi racun. Dengan demikian, psikis kita akan tumbuh sehat dan kuat. Psikis kita akan hidup dan berkembang secara maksimal.

Bathin yang tenang bukanlah ketika kita telah memiliki segala sesuatu yang secara fisik tampak oleh mata. Memang benar bahwa untuk mengetahui apa yang ada di dalam bathin, kita harus melihat melalui apa yang tampak secara lahir. Namun apa yang tampak secara lahir belum tentu merupakan gambaran sebenarnya dari apa yang sesungguhnya terjadi di dalam bathin. Jangan tertipu oleh penampakan lahir.

Banyak orang yang bergelimang dengan harta, tetapi miskin ketenangan bathin. Banyak orang yang telah menikah dan memiliki anak, tetapi tidak pernah merasakan ketenangan bathin. Banyak orang yang memperoleh berbagai gelar akademik, tetapi tidak pernah memperoleh ketenangan bathin. Banyak orang yang taat beribadah ritual fisik, tetapi tidak juga mendapatkan ketenangan bathin. Dan banyak lagi.

Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan bathin apabila kita tidak memberi makna pada apa yang kita inginkan, apa yang kita upayakan, apa yang kita peroleh, dan apa yang kita hilangkan atau lepaskan. Untuk dapat memberi makna, maka kita memerlukan keikhlasan.

Ya Tuhan, berkatilah.***

Yogyakarta, 5 September 2008

Politik (Politics)

2008-08-28T09:17:00.001-07:00

TEROR

Belum usai kehangatan peristiwa ditabraknya gedung WTC di Amerika Serikat, dunia kembali dihebohkan dengan peledakan bom di Bali yang menewaskan ratusan manusia. Peristiwa dahsyat tersebut terjadi justru di lokasi yang selama ini dianggap sebagai tempat teraman. Demikian pula berbagai peristiwa peledakan bom lainnya di berbagai penjuru dunia. Orang-orang mulai bertanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi? Namun kemudian, untuk sedikit menghibur rasa kemarahan, harus ada yang disalahkan, dan dunia (baca: Amerika) lebih suka menggunakan istilah “teroris” sebagai sebuah terminologi yang dipakai untuk label, menggampangkan, penyebutan pelaku aksi-aksi kekerasan tersebut (ironisnya tidak dipakai pada Israel yang melakukan agresi ke Palestina).

Amerika (pemerintahan Bush) kemudian menjadi pelopor dalam memerangi aksi-aksi peledakan bom, yang disebut sebagai teror tersebut, karena memang aset-aset Amerika lah yang sering dijadikan sasaran bom. Kampanye-kampanye anti terorisme segera disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Diplomasi ke berbagai negara segera dilakukan Amerika, dan Inggris, untuk mendapat dukungan politis, dan dukungan politis ini merupakan legitimasi bagi seluruh tindakan Amerika beserta sekutunya, dengan mengatasnamakan “perang melawan terorisme.” Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan aksi penggulingan pemerintahan Thaliban (Afghanistan) oleh Amerika beserta sekutunya, paska ditabraknya gedung WTC. Di situ jelas terlihat bahwa persoalan semula (yang disebut sebagai perang melawan terorisme) telah bergeser ke aksi penggulingan sebuah rezim yang sah. Tak lama setelah berhasil mengganti pemerintahan di Afghanistan, Amerika berniat menyerang Irak dan berencana mengganti pemerintahan Sadam Hussein, dengan alasan bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah masal (kimia dan biologi). Dunia kembali serempak melantunkan lagu setuju, mendukung kebijakan dan aksi-aksi yang dilakukan Washington.

Sementara itu di Indonesia, pemerintah dan juga sebagian besar anggota parlemen, terlihat ikut hanyut di dalam pandangan-pandangan Amerika. Beberapa waktu yang lalu, Megawati telah menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang terorisme, yang segera diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Perlu tidaknya keberadaan UU anti terorisme ini sendiri sebenarnya masih menjadi pro-kontra, karena sebagian kalangan khawatir bahwa undang-undang tersebut tak jauh beda dari UU anti subversif yang memang efektif dalam membungkam daya kritis masyarakat serta pandangan-pandangan yang berbeda dari pemerintah. Ketakutan-ketakutan ini menyangkut definisi terorisme itu sendiri. Bagaimanakah sesuatu itu dapat disebut teror? Apakah yang dimaksud dengan terorisme? Siapakah teroris itu? Tak mudah menjawabnya memang.

Sampai saat ini, istilah teror, teroris, dan terorisme itu sendiri masih menjadi isu yang tetap relevan untuk diperdebatkan. Setiap orang dapat mengajukan konsep atau pemahamannya tentang hakekat terorisme, mendefinisikannya disertai argumen-argumen yang dimilikinya. Oleh karena itu pula, setiap orang dapat berbeda di dalam menyikapi terorisme itu sendiri, berdasar pengalamannya. Seseorang mungkin menyebut terorisme sebagai sesuatu yang biadab, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan harus dihentikan. Namun di sisi lain, ada orang yang mengatakan bahwa terorisme adalah sebuah perjuangan demi tercapainya cita-cita luhur. Singkatnya, teroris bagi seseorang dapat berarti pejuang kebebasan dan keadilan bagi orang lain, atau dalam aksioma: “One man’s terrorist is another man’s freedom fighter” (Fery, di dalam Journal Forum Filsafat, 2002:hlm.5).

Teror menyiratkan pola-pola intimidasi maupun represifitas, dengan dan untuk fisik maupun psikis. Namun secara moral, apakah cara-cara teror dapat dibenarkan? Jawabannya memang tidak sederhana, karena ada persoalan yang lain, yakni relativitas moral. Moral sebagai nilai-nilai pegangan yang mengatur tingkah laku tentunya tergantung pada konteks, dan terdapat banyak pandangan terkait dengan moralitas. Maka wajar apabila kemudian muncul silang pendapat menyangkut tindakan teror itu sendiri, dengan masing-masing saling mengajukan dasar pemikiran, argumen tentang terorisme. Inilah pluralitas sistem etik.

Sitem etika teleologis mengutamakan hasil perbuatan. Aliran teleologis mengukur baik atau tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya. Teleologis (telos: tujuan) mengatakan bahwa parameter baik-buruk suatu perbuatan adalah faktor eksternal, yakni ada tujuan yang ingin dicapai. Sistem ini juga disebut sistem konsekwensialitas, karena baik tidaknya perbuatan dianggap tergantung pada konsekwensinya, dan kata teleologis itu sendiri bermakna “terarah pada tujuan” (Bertens; Etika, 2000: hlm.254). Di dalam pandangan teleologis, terorisme mungkin dapat dibenarkan, karena memiliki dasar argumen bahwa semakin besar manfaat bagi tujuan yang akan dicapai, maka suatu perbuatan tersebut mempunyai dasar pembenaran moral. Contoh yang paling gampang dari argumen ini adalah pembelaan terpaksa atau bela diri (misal berkelahi dengan perampok yang berakibat tewasnya perampok tersebut).

Di sisi lain, sistem etika deontologi (deon: apa yang harus dilakukan; kewajiban) mengukur baik-buruk suatu perbuatan berdasarkan maksud si pelaku di dalam melakukan perbuatan itu. Sistem ini tidak melihat tujuan, melainkan semata-mata wajib atau tidaknya perbuatan dan keputusan kita (Bertens, Etika, 2000: hlm.254). Suatu perbuatan dikatakan baik bukan karena faktor eksternal, namun di dalam perbuatan itu sendiri wajib dilakukan. Perbuatan baik harus dilakukan karena kebaikan itu sendiri, bukan karena tujuan luar. Pandangan ini dipelopori oleh Imanuel Kant (1724-1804) dengan konsep Imperatif Kategoris dan Imperatif Hipotetis. Maka terorisme yang selalu diidentikkan dengan kekerasan dan kekacauan, tentu saja ditolak oleh aliran deontologis. Sistem etika ini tidak membenarkan tujuan yang baik ditempuh melalui jalan yang tidak baik. Jalan atau cara yang buruk harus dihindari karena hal tersebut bertentangan dengan kebaikan itu sendiri.

Sedikit uraian di atas, tentang dua sistem etika yang bersebarangan, setidaknya mampu membantu kita melihat dan memahami mengapa ada pendapat-pendapat yang berbeda mengenai aksi-aksi yang dikatakan sebagai terorisme akhir-akhir ini. Ada sebagian yang mengatakan terorisme sebagai kebiadaban, namun juga ada yang mengatakan terorisme sebagai bagian perjuangan.

Akan tetapi yang tetap menarik diperhatikan adalah pemaknaan tehadap terminologi “terorisme” itu sendiri. Manusia adalah mahluk simbol, sehingga tak berlebihan jika Jacques Ellul mengatakan bahwa memanipulasi simbol-simbol (termasuk bahasa) berarti pula memanipulasi masyarakat. Bahasa, dalam kaitan ini, menjadi suatu instrumen yang dikontrol, dan pada gilirannya nanti menjadi instrumen kontrol kesadaran dan perilaku masyarakat (D.D.Malik dan I.S. Ibrahim, di dalam Hegemoni Budaya, 1997: hlm.64). Maka pemakaian istilah “terorisme” saat ini sebenarnya membawa muatan nilai-nilai dari komunikatornya (secara faktawi, yang mendominasi lalu lintas informasi adalah Amerika dan sekutunya). Pada saat ini, mayoritas penduduk dunia, termasuk di Indonesia, tampak digiring pada satu pemahaman tentang terorisme, yakni bahwasannya terorisme adalah segala bentuk gerakan radikal yang melawan kebijakan-kebijakan ekonomi-politik pemerintah Amerika. Sebuah proses penyeragaman pikiran sedang terjadi, di dalam rangka mempertahankan, menyebarluaskan, reproduksi ideologi dominan saat ini, dan propaganda tersebut memanfaatkan seluruh ruang yang ada, seperti televisi, film, gaya hidup, dan lain-lain. Selain itu, tak kalah penting adalah proses komodifikasi segala sesuatu, dengan diikuti akumulasi modal. Inilah watak-watak ideologi eksploitatif dan represif, yang hanya mengutamakan profit dan mengabaikan aspek keadilan dalam proses produksi dan distribusi perekonomian.

Amerika, sebagai representasi dari sebuah sistem ekonomi-politik yang eksploitatif dan represif, yakni Kapitalisme, telah bermain di dalam dua wilayah demi eksistensinya, meminjam istilah Louis Althusser yakni Ideological state apparatus dan Repressive state apparatus. Serangan terhadap Afghanistan, dan segera Irak, merupakan bentuk paling kasar dari Repressive state apparatus. Selain mungkin karena diplomasi dianggap telah buntu, sebagian kritikus ekonomi-politik mengatakan bahwa perang yang dilakukan oleh Amerika sebenarnya di dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara. Sekedar diingat, pada tahun lalu Federal Reserve (bank sentral Amerika) telah beberapa kali menurunkan tingkat suku bunga sebagai akibat dari lesunya perekonomian. Segera terbayang hantu over product yang dapat mengakibatkan pengangguran besar-besaran. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi Depresi Besar 1929 adalah penyerapan tenaga kerja produksi peralatan persenjataan Perang Dunia II. Walaupun masih menjadi asumsi, namun yang jelas genderang perang telah ditabuh, dan mungkin Libya, Iran, Korea Utara, serta Kuba, sebagai musuh-musuh Amerika, menjadi target penyerangan selanjutnya.

Sementara, hegemoni budaya merupakan wilayah Ideological state apparatus, di mana kesadaran, emosi, dan perilaku merupakan obyek garapan. Masyarakat di seluruh penjuru dunia dilenakan dan dibuai dengan gaya hidup yang dipasokkan oleh negara-negara dominan atau maju (Amerika dan sekutunya), yang sebenarnya terdapat muatan-muatan ideologis dibaliknya, dan tentu saja tujuan utamanya adalah pelanggengan sistem ekonomi-politik yang telah mapan. Masyarakat dipaksa secara psikis untuk mengkonsumsi, membenarkan, dan mempertahankan ideologi dominan yang sedang berkuasa, dan secara simultan mau tak mau terjadi proses reproduksi ideologi. Maka tak heran apabila sebagian masyarakat sering memuja-muja sitem ekonomi pasar bebas, dan mengagung-agungkan persaingan individu di dalam perdagangan, yang selalu dimenangkan oleh pemilik modal besar. Inilah teror yang sebenarnya, yakni ketidakjelasan nasib orang-orang yang kalah di dalam persaingan.

Maka, seharusnya, perang global melawan terorisme adalah perang melawan ideologi represif, melawan sistem ekonomi-politik eksploitatif. Teror adalah ketika IMF memaksa pemotongan subsidi untuk rakyat, ketika World Bank menjerat negara-negara miskin dengan hutang yang berbunga, ketika WTO memproteksi negara-negara maju. Teror adalah ketika Amerika dan sekutunya menjatuhkan bom di mana-mana, ketika seluruh ruang menjadi media reproduksi ideologi Kapitalisme, ketika manusia hanya menjadi robot***

Yogyakarta, 2002

* Artikel ini dimuat di majalah “Brosur Lebaran” Angkatan Muda Muhammadiyah Kotagede, Yogyakarta, edisi No.41 tahun 1423 H/ 2002 M.

Renungan (Contemplation)

2008-08-28T06:01:00.000-07:00

INILAH MANUSIA

Persoalan datang silih berganti bagai gelombang, tak bosan dan tak jemu menghantam segala yang ditemuinya. Jika gelombang di pantai menghantam karang, maka gelombang persoalan menghantam pikiran dan perasaan manusia. Gelombang laut akan terpecah ketika menghantam karang, namun demikian sebaliknya bagi karang yang sedikit demi sedikit terkikis hancur menjadi butiran batu dan pasir yang lebih kecil dan lembut. Gelombang persoalan yang menghantam manusia juga akan terpecahkan satu demi satu ketika pengetahuan manusia bertambah, namun gelombang tersebut tak jarang juga harus mengikis dan menghancurkan pikiran dan perasaan manusia terlebih dahulu.

Ada kalanya manusia tegar dan kuat menghadapi gempuran gelombang persoalan, namun ada kalanya pula ia terhuyung dan rubuh. Hal yang membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain adalah tentang bagaimana manusia menyikapi itu semua. Perbedaan cara menangani persoalan tersebut akan melahirkan perbedaan konsekwensi yang diperoleh di waktu yang akan datang.

Beberapa orang mengatakan bahwa in this game we call life, no one said that it is fair. Hidup seolah permainan. Jika demikian, kita tidak perlu terlalu serius, karena toh hanya permainan. Namun sampai kapan kita akan bermain-main terus tanpa keseriusan? Lebih lagi, jika hidup hanya sekedar permainan, maka permainan ini terlalu sulit, berat, dalam, dan bahkan berbahaya karena melibatkan seluruh pikiran dan perasaan manusia. Ingat, manusia bukanlah hewan taraf rendah atau mesin robot. Manusia memiliki pikiran dan perasaan yang kompleks, dan oleh karenanya justru ia melakukan proses kreatif yang tergambar di dalam kebudayaan dan peradabannya. Jika pun hidup adalah permainan, maka hidup bukanlah permainan biasa, melainkan sebuah permainan besar yang melibatkan berbagai kompleks realitas manusia.

Melanjutkan anggapan beberapa pihak di atas, bahwa hidup bukan sekedar permainan saja, tetapi sebuah permainan yang tidak adil. Benarkah hidup itu adalah permainan yang tidak adil? Kenyataan adanya banyak pikiran yang terburamkan dan perasaan yang sakit terluka hancur berkeping-keping telah menimbulkan kesan betapa suramnya kehidupan. Sedangkan di sisi lain, pada saat bersamaan, banyak pula terdapat pikiran yang cerah dan perasaan yang bahagia, yang seolah mengabari bahwa kehidupan ini adalah permainan yang menyenangkan, tentu saja bagi mereka yang sedang mengalami kesenangan. Kedua realitas yang bertentangan ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi betapa kehidupan tidak adil.

Jika benar bahwa kehidupan ini tidak adil, maka pada siapa kita akan meminta keadilan? Apakah kemudian kita akan menunggu datangnya keadilan tersebut, padahal sebenarnya kita sedang menunggu sebuah ketidakpastian.

Manusia tidak boleh menunggu, ia harus mewujudkan. Ia membuat sejarahnya sendiri, meskipun harus tunduk pada hukum umum yang melampaui dirinya. Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by them selves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past, demikian kata Marx di dalam The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Ketiga matra waktu akan saling berhubungan dan mempengaruhi. Waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu masa yang akan datang merupakan rangkaian yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Waktu lampau adalah sumber pengetahuan, waktu sekarang adalah tindakan keputusan, dan waktu masa depan adalah cita-cita. Apa yang terjadi di waktu sekarang adalah hasil keputusan waktu lampau, dan apa yang diputuskan waktu sekarang akan membentuk kejadian di waktu masa depan.

Manusia aktif membuat suatu keputusan pilihan di antara berbagai macam pilihan yang ada. Ia tidak pasif seperti batu, namun juga tidak mekanis seperti mesin robot. Kegiatan manusia tidak murni instingtif, melainkan merupakan realisasi sebuah “rencana” yang pertama tumbuh di kepala manusia. Pada dirinya unsur aktif-kreatif perkembangan pikiran dan perasaan membuatnya berbeda dari benda non-organik dan mahluk hidup lainnya.

Mesin robot beraktivitas secara mekanik, tidak mampu memajukan dan mengembangkan dirinya sendiri. Hewan bukan manusia hanya mampu mempertahankan diri secara instingtif, hanya menerima dari alam dan tidak mampu mengolah atau merubah alam. Sedangkan manusia selalu berjuang merubah alam, pikiran, dan sosial, demi mempertahankan kelangsungan hidup fisik dan psikisnya. Dengan demikian, pikiran dan perasaan manusia berkembang. Oleh karena itu, ia dapat menemukan dan memahami persoalan, serta memecahkan dan menjawab pesoalan. Manusia juga mampu mengerti kebenaran dan kesalahan yang telah terjadi, dan kemudian memperbaikinya untuk masa yang akan datang.

Bagaimana dengan apa yang sering disebut sebagai misteri hidup? Apakah segala kejadian di dalam kehidupan ini merupakan hasil usaha aktif manusia; ataukah by design telah dirancang oleh kekuatan mandiri di luar manusia; ataukah fine tuning, yakni adanya hukum keseimbangan yang mengatur segala kejadian; ataukah semua kejadian hanyalah kebetulan? Apa saja kah hal yang harus terjadi, dan apa saja yang kebetulan terjadi? Apakah hukum sebab-akibat dapat menerangkan segala kejadian secara lengkap? Namun justru realitas adanya keharusan dan kebetulan, serta sebab-akibat, sering menimbulkan gugatan terhadap keadilan hidup. Apakah keadilan hidup terlepas dari persoalan keharusan dan kebetulan serta sebab-akibat dari segala kejadian?

Semuanya seolah menjadi begitu rumit dan kompleks. Namun hal ini merupakan konsekwensi dari perkembangan kemampuan pikiran dan perasaan manusia. Bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan, persoalan kehidupan hanyalah tentang bagaimana metabolisme fisik-kimis terus terjaga kelangsungannya. Sedangkan manusia tidak hanya mempertahankan kelangsungan hidup fisik-kimisnya, namun juga berkutat dengan persoalan pikiran dan perasaan. Manusia menjadi mahluk hidup yang mampu mengolah dan merubah alam, pikiran, dan sosial, dikarenakan seiring perkembangan kwantitas dan kwalitas pikirannya. Ia juga mampu mengalami berbagai macam perasaan, misalnya susah, senang, sengsara, bahagia, ataupun cemas dan lega. Perkembangan kwantitas dan kwalitas pikiran dan perasaan ini mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia. Namun ada kalanya ketika persoalan pikiran dan perasaan manusia malah menjadikannya jatuh, tidak berdaya, dan malah menghentikan sama sekali naluri untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya (misal kasus bunuh diri). Manusia dapat mengalami kebingungan pikiran dan kecemasan perasaan. Kebingungan pikiran dan kecemasan perasaan ini pada manusia terasa sangat menyakitkan karena justru ia mahluk yang berpikir, yang dapat membuat konsep dan abstraksi tentang cinta dan benci, menyayangi dan memusuhi, jenaka dan duka, serta susah dan senang.***

Yogyakarta, 28 Agustus 2008

Renungan (Contemplation)

2008-08-27T08:08:00.000-07:00

CINTA KEBIJAKSANAAN?

Waktu yang telah berlalu tidak akan kita dapatkan kembali. Ia pergi secara teratur dan pasti. Waktu datang dan pergi silih berganti, ia sambung-menyambung secara vertikal atau bersusun, dan bergerak maju. Oleh karenanya, detik-detik waktu tidak bisa diperoleh secara berulang lebih dari satu kali.

Ruang adalah sesuatu yang memiliki luas dan isi materi. Di antara ruang-ruang yang ada, terdapat hubungan yang bersifat horizontal atau mendatar, sehingga ruang bisa diperoleh secara berulang lebih dari satu kali.

Di dalam ruang tersebut, materi berkembang sesuai luas ruang yang ada. Sedangkan di dalam tumpukan waktu, materi berkembang maju secara historis di dalam proses yang terus berlangsung. Materi selalu berada di dalam ruang dan berkembang menurut waktu. Dari realitas materi ini lah muncul ide atau pengetahuan. Ide merupakan cerminan materi, meski tidak persis sama. Selain itu, ide memiliki peran aktif memajukan perkembangan materi.

Bagi materi, adanya ruang dan waktu saja tidak cukup menjelaskan. Materi menyatakan dirinya melalui gerak, atau gerak merupakan eksistensi adanya materi. Panta rei kai uden menei, demikian kata Herakleitos, yang dapat diterjemahkan bahwa segala sesuatu berubah, bergerak, tidak ada yang tetap, dan yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Bahkan diam merupakan suatu bentuk gerak, karena pada saat itu sedang terjadi saling dorong yang sama-sama kuat dari faktor-faktor yang berkontradiksi, sehingga belum menunjukkan gejala-gejala perubahan. Perubahan atau gerak itu sendiri mempunyai dua bentuk utama, yakni gerak mekanis dan gerak dialektis.

Demikian pula dengan kehidupan dan pengalaman hidup manusia. Selalu berbubah, bergerak. Terkadang kita bisa menduga dan meraba apa yang akan terjadi. Namun terkadang pula kita tidak pernah bisa menduganya, sehingga semuanya seolah tiba-tiba terjadi begitu saja. Jika kejadian atau pengalaman tersebut mengenakkan (fisik maupun psikis), kita akan menjadi senang, bahagia, dan merasa lega. Namun jika kejadian atau pengalaman tersebut menyakitkan, maka kita akan diliputi kecemasan (kata lain ketakutan) fisik maupun psikis.

Suatu kejadian atau pengalaman menyakitkan biasanya akan diikuti penyesalan. Penyesalan ini juga diikuti upaya pencarian sebab atau penyalahan, baik penyalahan terhadap faktor dalam (diri sendiri) maupun penyalahan terhadap faktor luar. Namun sebagaimana kata orang, penyesalan selalu datang belakangan, terlambat, dan tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang telah terjadi. Benarkah demikian?

Andai saja kita memiliki mesin pemutar waktu, seperti di dalam film yang dibintangi Michael J Fox, Back to the Future (tahun 1985), tentu sejarah atau pengalaman manusia dapat dimanipulasi demi tujuan menghindari kejadian yang menyakitkan. Setiap orang mungkin ingin kembali ke masa lalu, memperbaiki segala hal yang keliru dan salah, yang karena telah diketahui pada masa kemudian. Namun anggapan ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Seorang kawan ketika kuajak berkhayal andai dapat kembali ke masa lalu, dengan memutar waktu, ia malah secara tegas dan menggerutu menolak untuk kembali ke masa lalu. Menurutnya saat ini ia telah hidup bahagia dan sejahtera dari pada masa lalu, sehingga ia tidak mau kembali ke masa-masa ketika dirinya sengsara, penuh duka dan caci. Baginya tidak ada yang salah dengan masa lalu, karena di masa lalu ia telah melakukan hal-hal dan langkah-langkah yang benar, sedikit demi sedikit. Buktinya, saat ini ia merasakan hasil kesuksesan dari apa yang telah ia lakukan di masa lalu tersebut.

Masa lalu adalah sumber pengetahuan, karena di sana terdapat bertumpuk pengalaman dan kejadian, ibarat buku-buku yang dapat dibaca berulang-ulang dan ditafsirkan kembali, yang selalu menerbitkan pengetahuan. Pengalaman dan kejadian masa lalu hendaknya dijadikan cermin, tempat di mana kita berkaca untuk mengetahui kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan, keindahan dan kejelekan. Pengalaman dan kejadian masa lalu janganlah dijadikan perangkap yang menjerat-jerat kita sehingga membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah maju ke depan. Jadikanlah masa lalu sebagai jembatan yang dengannya kita dapat menyeberang dari satu masalah ke masalah yang lain, dan jangan dijadikan jurang yang hanya akan mengubur kita dalam-dalam.

Seorang kawan yang lain berkata bahwa hendaknya segala sesuatu dijalani dengan baik. Sebuah penegasan terjadi, yakni melalui kata “dengan baik.” Mungkin selama ini kita telah dan selalu berusaha menjalani segala sesuatu. Ya, menjalaninya! Namun mengapa ketika kita telah menjalaninya, dengan pasrah dan ikhlas, masih saja timbul kekecewaan dan kecemasan dari apa yang kita jalani. Hal ini terjadi karena kita hanya menjalaninya secara pasif dan negative. Justru kalimat yang diucapan kawanku tadi memuat unsur aktif positif, yakni bahwa kita seharusnya tidak sekedar menjalani segala sesuatu yang terjadi, melainkan kita harus menjalaninya dengan atau secara baik. Kita harus menjalani atau melakukan yang terbaik yang kita mampu, usaha maksimal. Dengan demikian, kita dapat meraba kemungkinan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jika pun apa yang terjadi kemudian adalah pengalaman menyakitkan dan mencemaskan, setidaknya kita telah melakukan usaha terbaik kita untuk mencoba mencegahnya, dengan unsur aktif-positif itu tadi.

Kawanku menambahkan bahwa ada banyak kebahagian di dunia yang dapat kita ambil, sehingga janganlah terpuruk di dalam satu persoalan kecemasan. Dunia ini tidak peduli pada kita yang tersungkur sakit dan cemas, bahkan tidak peduli sekalipun jika kita mati. Jadi jangan buang waktu dan energi pada satu persoalan, karena sebenarnya dunia ini memiliki banyak persoalan yang harus kita hadapi dan pecahkan jawabannya, dan sekaligus di dunia ini terdapat banyak kebahagiaan yang dapat kita ambil dan miliki. Maka, sebagaimana menempati ruang, banyak kebahagiaan yang dapat kita peroleh di dunia ini, dan jangan mensia-siakan rentetan waktu yang terus berjalan karena ia tidak bisa diperoleh kembali.

Kebijaksanaan memang dambaan setiap orang. Namun, seringkali untuk menjadi orang bijaksana terasa sangat sulit, terlebih ketika kita sedang di dalam keadaan cemas dan mengalami perasaan menyakitkan. Padahal apabila kita mampu secara bijaksana melewati pengalaman cemas dan menyakitkan tersebut, maka kemudian kita akan merasa sangat lega (bahagia). Perasaan lega ini disebabkan kita telah mampu melalui persoalan, kita melaluinya secara bijaksana, kita memperoleh pengetahuan dari pengalaman tersebut, dan super ego kita memberi apresiasi terhadap langkah bijaksana yang telah kita lakukan.

Sangat beralasan pula jika para filosof menyebut diri mereka filosof (philos-sophos, philein-sophia: cinta pada kebijaksanaan) dan tidak mengaku sebagai orang sofis (sophis: orang bijaksana). Mereka tidak mengaku sebagai orang bijaksana, tetapi mengaku sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan. Jika menjadi bijaksana adalah sulit, maka setidaknya yang dapat dilakukan adalah mencintai kebijaksanaan.***

Yogyakarta, 27 Agustus 2008

Hukum (Law)

2008-08-04T09:44:00.000-07:00

UU 19/2002 HAK CIPTA DAN PERSOALANNYA

Undang Undang (UU) No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta telah diberlakukan sejak 29 Juli 2003 yang lalu. UU yang berisi jaminan karya intelektual tersebut merupakan upaya hukum melindungi hak-hak para pencipta yang hasil ciptaannya dipatenkan. Selama ini, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki reputasi buruk dalam menghargai hasil karya, dengan indikasi banyaknya praktek pembajakan (misal terhadap lagu, film, atau software komputer). UU yang baru ini diproyeksikan mampu menghilangkan, minimal menekan, tindakan pembajakan terhadap hasil karya.

Menyangkut aspek ekonomis, kasus pembajakan dapat dilihat dari persepektif kepentingan konsumen dengan produsen. Mayoritas para konsumen di Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat ekonomi negara dunia ke tiga jika dilihat dari tingkat kehidupan ekonomi mereka. Pendapatan mereka tentu saja lebih rendah didanding pendapatan penduduk Negara maju.

Oleh karena tingkat pendapatan yang rendah di satu sisi, dan keinginan mengakses karya yang telah dihasilkan para ahli di bidang masing-masing, di sisi lain, maka jalan yang memungkinkan dilakukan penduduk miskin negara dunia ketiga adalah dengan membeli produk yang murah, meskipun bajakan. Sementara itu, pihak produsen resmi belum bisa menyediakan produk yang relatif murah, menyangkut biaya produksi yang tidak sedikit dan juga ambisi profit yang berlebihan. Maka di sinilah peran besar para pembajak berada. Pembajak memiliki orientasi pada keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan pengeluaran yang sedikit mungkin. Hal ini dilakukan melalui jalan pintas, melanggar ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, produksi dan kopi. Adanya produk-produk bajakan di sisi lain dimanfaatkan oleh para sebagian pedagang (terutama pedagang kaki lima) sebagai sumber pendapatan ekonomi, dan hal ini berarti menyangkut lapangan kerja.

Masyarakat lebih suka pada produk bajakan karena harganya lebih murah dibanding harga produk aslinya. Pemerintah seharusnya mampu memberi solusi yang cerdas. Bagaimana mungkin masyarakat akan membeli produk asli jika harganya jauh dari jangkauan daya beli masyarakat. Harga penjualan produk disesuaikan dengan ongkos proses produksinya, dan dalam relasi ekonomi global saat ini tentu saja variabel internasional juga dimasukkan.

Indonesia merupakan negara dunia ketiga yang tingkat pendapatan dan taraf hidupnya berbeda dibanding negara maju. Padahal, dalam relasi ekonomi global, harga produk akan ditentukan oleh pasar internasional, dan negara dunia ketiga akan tertinggal di dalam kemampuan konsumsi dan produksinya, yang diakibatkan modal yang dimiliki sangat terbatas, bahkan kurang. Seperti misal harga software komputer yang orisinal terasa sangat mahal di Indonesia, walau mungkin di negara maju tergolong dalam harga yang dapat dijangkau. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat Indonesia memilih software bajakan yang harganya murah. Singkatnya, tingkat pendapatan masyarakat juga merupakan faktor yang menentukan dan harus diperhatikan, karena kemiskinan akan mengaburkan batas-batas legalitas.

Secara yuridis, hukum formal telah menetapkan ketentuan perlindungan terhadap karya cipta, dan sanksi terhadap aksi pembajakan yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana. Akan tetapi perlu diingat bahwa hukum adalah das sollen bersifat pasif, dalam arti merupakan sekumpulan normatif semata.

UU yang mengatur hak cipta memang telah dibuat, dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penegakan hukum secara konsisten dan cerdas. Tanpa hal tersebut, maka ketentuan hukum hanyalah ketentuan hukum yang tidak ada efeknya, semisal UU anti perjudian. Meskipun sudah terdapat ketentuan hukum yang melarang perjudian, namun tidak berarti bahwa perjudian lenyap. Misal, saat ini bentuk perjudian yang marak adalah lotere (Togel, Totor, dll). Maraknya praktek perjudian ini tak lepas dari "bermainnya" pihak-pihak yang justru sebenarnya berwenang memberantasnya. Adanya aparat penegak hukum yang memungut "upeti", dengan imbal balik pembebasan dan perlindungan (termasuk informasi ketika akan dilakukan razia dan penggrebegan) terhadap para penjual kupon lotere, telah membuat perjudian ini sulit diberantas. Hal ini juga bisa terjadi terhadap kasus peredaran prduk-produk bajakan (kaset, CD, VCD, dll), yakni kemungkinan munculnya penyimpangan-penyimpangan baru yang dilakukan aparat penegak hukum. Bukan tidak mungkin para aparat tersebut akan menarik upeti dari para pedagang produk bajakan, baik dari pedagang kecil, menengah, bahkan hingga ke produsennya. Jika hal ini terjadi, maka diberlakukannya UU tentang hak cipta malah merupakan awal dari munculnya penyimpangan baru yang dilakukan aparat negara, dan UU No. 19/2002 kembali hanya menjadi pajangan bersama sekian produk hukum lainnya yang juga hanya dijadikan pajangan.

Ada persoalan kultural yang terlanjur mengendap di dalam masyarakat, termasuk di dalam aparat penegak hukum. Persoalan kultural di sini menyangkut cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Anggapan bahwa penyimpangan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, adalah hal yang umum sehingga dibiarkan saja di dalam sebagian masyarakat kita, merupakan persoalan kultural. Sebagian masyarakat mengalami pergeseran dalam memandang nilai-nilai tersebut, dengan membiarkan tindakan penyimpangan dan pelanggaran, dan juga karena apatisme yang akut, yang pada akhirnya justru terjadi proses pembenaran oleh para pelaku penyimpangan terhadap tindakan mereka. Oleh karena itu, pembajakan dan juga aksi backing perjudian yang dilakukan aparat, seperti telah mendapat "izin" dalam masyarakat kita.

Penegakan hukum hendaknya dilaksanakan secara konsisten namun cerdas, bijaksana, solutif, dan dengan memakai skala prioritas. Jangan sampai pihak yang diberantas hanya pedagang kecil, sementara produsen dan jalur distribusinya masih lancar. Dengan kata lain, aparat harus bertindak secara tegas namun cerdas karena menyangkut dua hal, yakni jalur produksi dan distribusi produk ilegal di satu sisi, serta nasib para pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada penjualan barang bajakan tersebut di sisi lain. Jangan sampai penegakan hukum malah menghasilkan kerusuhan sosial yang dikarenakan terciptanya pengangguran baru dan secara bersamaan tidak ada solusi bagi minimnya lapangan kerja. Di samping itu, hal yang harus selalu dipikirkan dan diutamakan adalah prinsip "pengetahuan untuk semua," yakni bahwa aksesibilitas masyarakat umum, terutama penduduk miskin terhadap produk-produk kemajuan peradaban harus selalu dinomorsatukan.

Lebih dari itu semua, UU hak cipta merupakan legalisasi hak cipta atas karya intelektual, dan hak cipta itu sendiri merupakan turunan dari kepemilikan pribadi. Pada masyarakat kapitalisme saat ini, konsep kepemilikan tidak semata pengakuan hak, namun juga merupakan alat untuk melanggengkan eksploitasi ekonomi serta mempertahankan social privilege dari individu-individu yang membentuk klas-klas di dalam sebuah masyarakat. Eksploitasi ekonomi dan social privilege tersebut juga berlangsung dalam konteks hubungan antara Negara maju dengan Negara miskin. Perlindungan karya intelektual yang dilegalisasi sebenarnya merupakan proteksi terhadap laju ekspansi ekonomi individualisme, dan tidak parallel dengan peningkatan kwalitas kehidupan masyarakat miskin***

Yogyakarta, Agustus 2003

Pertanian (Agriculture)

2008-07-29T09:43:00.001-07:00

PERSAINGAN SEIRING BERAKHIRNYA PEACE CLAUSES LAPSE

Saat ini, beberapa kalangan khawatir perang dagang bakal terjadi disebabkan konflik antar negara produsen pertanian, dan juga seiring dengan berakhirnya Peace Clauses Lapses pada 1 Januari 2004. Sampai saat ini pula, pemerintah negara-negara maju seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa (UE), secara besar-besaran mensubsidi sektor pertanian mereka, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dollar AS, dan subsidi tersebut jumlahnya melebihi total bantuan yang diberikan pada negara-negara berkembang. Hal ini jelas mendapat kecaman dari negara penghasil produk pertanian lainnya, karena dianggap tidak adil dalam tata perdagangan global. Walaupun selama ini telah terdapat berbagai macam forum yang dikhususkan sebagai wadah perundingan tata perdagangan internasional, namun belum ada kata sepakat diantara negara yang bersangkutan mengenai pemecahan persoalan tersebut, karena negara-negara maju sering bersikukuh pada kebijakan subsidi sektor pertanian mereka.

Peace Clauses Lapses merupakan kesepakatan yang memungkinkan sebuah negara memberi subsidi pada petani mereka, sehingga setelah berakhir pada 1 Januari 2004 mendatang, negara-negara penghasil pertanian yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan melakukan protes dan gugatan hukum melalui WTO, karena selama delapan tahun pakta tersebut diberlakukan, segala persoalan subsidi produk pertanian dibahas dalam meja perundingan, dan sering mengalami jalan buntu. Forum-forum internasional, baik yang berkaitan dengan pertanian maupun perdagangan, sering tidak menghasilkan solusi-solusi yang memadai dan malah gagal, seperti di Cancun, Mexico bulan September lalu.

Negara-negara penghasil produk pertanian yang telah bersiap-siap “menyerang” AS dan UE adalah Brasil dan Australia, yang mungkin akan bersekutu bersama New Zeland dan Argentina. Para pejabat kedua belah fihak pun mulai memberi pernyataan-pernyataan pemanasan, karena bagaimanapun juga AS dan UE juga akan melakukan pembelaan. Menteri Luar Negri Brasil, Celso Amorim, menganggap bantuan yang diberikan oleh negara maju pada negara berkembang sekedar sebagai pemanis saja agar terlihat membantu, dan persoalan kemiskinan negara-negara berkembang menuntut agar kebijakan subsidi sektor pertanian negara maju di dalam negeri segera dihentikan. Demikain juga Duta Besar Australia untuk WTO, David Spencer, mengatakan bahwa berakhirnya Peace Clauses Lapses akan segera diikuti gugatan pada AS dan UE atas subsidi mereka yang telah merugikan negara mitra dagang. Namun justru Franz Fischler, Kepala Perdagangan Pertanian UE, sebagaimana dikutip Financial Times, menyatakan bahwa gugatan hukum tersebut justru akan merusak pembicaraan perdagangan bebas WTO dan akan memperburuk proses perundingan.( Kompas, 27 November 2003,hal.13).

Di dalam sebuah persaingan akan terdapat fihak yang menang dan ada fihak yang kalah. Kebebasan dalam konteks ekonomi yang dibawa oleh para pemikir liberal bukanlah kebebasan individu dalam hubungannya dengan individu lain, melainkan kebebasan modal dalam menggilas pekerja. Perdagangan bebas internasional menghasilkan kemakmuran suatu bangsa dengan cara mengorbankan bangsa lain. Pada sebuah negara, perdagangan bebas menciptakan kemakmuran satu kelas dengan jalan mengorbankan kelas lain.

Perang dagang yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang, jika prediksi tentang gugatan negara penghasil produk pertanian terhadap AS dan UE memang terjadi dan membuahkan konflik, maka merupakan perang yang tidak begitu memberi sumbangan signifikan pada cita-cita keadilan ekonomi antar negara maupun antar individu, karena relatifitas kemakmuran itu sendiri. Jika ditinjau dari perspektif tingkat kemakmuran,

Australia

serta New Zeland jelas bukan negara berkembang. Apabila dilihat dari kacamata ekonomi politik, sebagian besar negara pengekspor produk pertanian yang tergabung dalam Cairns, termasuk Indonesia, yang akan melakukan gugatan terhadap AS dan UE menganut faham liberal yang berbasis pada kebebasan individu dalam memaksimalkan kepemilikannya, kapitalisme. Sedangkan WTO sebagai organisasi yang diangap saebagai polisi perdagangan dunia, sebenarnya berangkat dari kepentingan melindungi aset kapitalis yang ditanam di negara miskin serta penyokong perusahaan swasta transnasional, atau dikenal TNCs (Trans National Corporations).

Namun tentunya AS dan UE akan berdalih bahwa pertanian tidak termasuk dalam tata perdagangan internasional, karena persoalan subsidi pertanian adalah persoalan pertanian. Selain itu, strategi melindungi produk dalam negeri seminimal mungkin dilakukan dengan sistem proteksi, karena hal ini akan mengingkari tata perdagangan global sebagaimana dalam kesepakatan GATT yang diteruskan dalam WTO, melainkan dengan cara mensubsidi sektor pertanian yang telah diijinkan oleh Peace Clauses Lapse. Hal ini di satu sisi tidak melanggar ketentuan pasar bebas, karena produk pertanian asing bisa masuk. Namun di sisi lain, dengan subsidi, termasuk teknologi, yang diberikan pada sektor pertanian dalam negeri, maka kualitas produksi akan meningkat dan harga jual menjadi lebih murah. Sebagai konsekwensinya, produk pertanian impor yang kwalitasnya buruk serta harganya mahal, tidak akan laku di pasaran.

Padahal, produk pertanian merupakan salah satu komoditas ekspor utama negara-negara berkembang. Jika harga produk pertanian mereka lebih mahal dari pada produk harga pertanian Negara-negara maju, maka bukan tidak mungkin malah pada gilirannya nanti Negara-negara berkembang melakukan impor produk pertanian dari Negara-negara maju. Bagi negara-negara berkembang, hal ini berdampak pada kehancuran produktivitas pertanian dalam negeri dan ketergantungan pada produk pertanian impor dari Negara-negara maju. Dan ketimpangan tata ekonomi politik internasional masih akan berlanjut.***

Yogyakarta, Desember 2003

Ekonomi (Economy)

2008-05-27T10:25:00.000-07:00

AUTHISME SEKTOR KEUANGAN

Sebagian kalangan menghimbau agar perbankan mengurangi pengucuran kredit konsumtif, seiring laju inflasi yang terjadi akhir-akhir ini. Kalangan yang lain menyatakan pengurangan tersebut tidak akan begitu berpengaruh, mengingat inflasi saat ini lebih disebabkan dari sisi penawaran. Di sisi lain, bank sentral harus siap menampung aliran dana dari perbankan jika terjadi kenaikan likwiditas akibat penurunan kredit konsumsi, mengingat kredit modal kerja dan kredit investasi yang stagnan. Sebenarnya, akan kemanakah kapital uang mengalir?

Kredit Konsumtif Perbankan

Menurut Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, Budi Darmadi, produksi sepeda motor di Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan naik 600 ribu hingga 800 ribu unit. Selain Depperin, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan produsen sepeda motor memperkirakan pasar sepeda motor di Indonesia akan mencapai 5 juta unit, dengan penjualan sekitar 4,4 juta unit, dan 200 ribu lainnya diekspor Yamaha. Depperin sendiri memproyeksikan produk sepeda motor mencapai 7 juta unit pada 2010, yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.ⁱ

Realisasi proyeksi peningkatan jumlah produksi sepeda motor tersebut setidaknya akan menjamin keberlangsungan aktivitas pabrik, sehingga tenaga kerja terpakai. Dari segi penawaran, peningkatan produksi akan menaikkan tingkat penawaran sepeda motor di dalam negeri. Namun di dalam kondisi tingkat pendapatan tetap dan daya beli berkurang secara relative, peningkatan sisi penawaran akan disambut konsumsi yang berbasis pada kredit. Singkatnya, penawaran produk sepeda motor merupakan salah satu penyumbang peningkatan kredit konsumsi tahun ini, yang juga disumbang dari faktor lainnya, termasuk misalnya property dan kartu kredit.

Padahal, menurut data BI, pada Maret 2008 saja kredit konsumtif sudah tumbuh 6% dari Desember 2007, jauh di atas pertumbuhan kredit modal kerja yang 1,85%, dan kredit investasi 4,4%.^ⁱⁱ Data tersebut melanjutkan trend yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan kredit konsumsi menduduki peringkat teratas di banding kredit modal kerja dan kredit investasi. Selain sektor riil tidak akan banyak kemajuan, karena kurangnya kredit investasi dan modal kerja, situasi ekonomi saat ini akan rentan terhadap kredit macet karena prosentase inflasi lebih tinggi dari pada kenaikan tingkat pendapatan.

Pertumbuhan kredit konsumtif berpotensi besar pada peningkatan inflasi serta menjadi ancaman akan adanya gagal bayar yang akan meningkatan NPL (Non Performing Loan) bagi sebuah perekonomian di mana tingkat pendapatan penduduk tetap atau menurun secara relative. Kredit macet tersebut akan memaksa bank sentral turun tangan menyehatkan likwiditas, yang berarti pula mengalirnya uang Negara pada dunia perbankan. Sedangkan Indonesia sendiri memiliki pengalaman buruk dengan kekacauan dunia perbankan yang bermula pada krisis 1997.

Gejolak Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan wilayah paling rentan dalam perekonomian kapitalisme, namun juga paling kejam, baik di bidang moneter, pasar modal, maupun perbankan. Gejolak sektor keuangan berdampak besar pada aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Semisal, jatuhya Baht Thailand pada 2 Juli 1997 segera menyeret Rupiah Indonesia yang terdepresiasi 7% pada 21 Juli 1997, dan semakin memburuk hingga mencapai kisaran Rp. 17.200 per dolar AS pada pertengahan 1998. Inflasi yang mencapai puncaknya 82,40% pada September 1998^ⁱⁱⁱ merupakan deklarasi kemerosotan kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Segera, sektor riil ikut tersungkur dan terkapar.

Krisis finansial 1997 telah menyedot lebih dari 50% PDB Indonesia waktu itu untuk menyehatkan perbankan yang kolaps, meskipun kemudian banyak dari program-program pemerintah untuk penyehatan sektor finansial, khususnya perbankan, mengalami kontradiksi internal, baik disebabkan persoalan paradigmatik, sistemik dan programatik maupun karena moral hazard atau penyimpangan para pejabat (misal, BLBI yang berpihak pada lintah darat, atau didirikannya BPPN yang sering diibaratkan kampung maling).

Contoh lain, memburuknya pasar mortgage (krisis subprime mortgage) dan beban hutang jutaan rumah tangga (kredit macet properti) di Amerika Serikat belum lama ini diakui sebagai ancaman nomor satu, mungkin hingga dua tahun mendatang. Krisis tersebut diperkirakan merugikan institusi keuangan hingga ratusan miliar dolar Amerika. Keadaan ini segera menular pada perekonomian internasional, dan diakui PBB melalui laporan tentang situasi sosial dan ekonomi regional 2008 yang menyatakan bahwa krisis finansial di AS telah menyulitkan perekonomian Asia Pasifik sehingga memasuki fase ketidak pastian.

Awal tahun 2008 ini pemerintah RI dengan bangganya rajin menyombongkan capaian perbaikan sektor keuangan. Performa indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia selama kurun 2007 (merupakan yang terbaik di Asia, dan terus naik 57% dari posisi 1.805 ke 2.830 pada 9 Januari 2008), turunnya suku bunga acuan, dan meningkatnya nilai asset instrument-instrumen finansial (saham, SBI, SUN) hingga lebih dari Rp. 150 trilyun merupakan beberapa contoh yang kerap dipamerkan pemerintah.

Namun sesuai data yang diumumkan BPS, meskipun pengangguran terbuka Februari 2008 menurun 1,12 juta (8,46%) dibanding Februari 2007 yang 10,55 juta (9,11%), pada kenyataannya penyerapan di sektor formal hanya 31% dan sektor informal 69%.^{^iv} Hal ini menunjukkan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Pertumbuhan makro ekonomi saat ini lebih merupakan refleksi kenaikan indeks pada sektor keuangan, yang tidak mewakili kondisi riil ekonomi rakyat. Padahal, tumbuh pesatnya sektor keuangan hanya dinikmati segelintir orang, terutama para banker, fund manager dan investor pada berbagai instrumen investasi keuangan milik pemerintah maupun swasta. Portofolio instrument investasi keuangan yang dibanjiri dana jangka pendek, termasuk asing, serta tingginya jumlah dana perbankan yang diparkir di sertifikat BI merupakan dua contoh bagaimana sebenarnya para pelaku ekonomi tidak fanatik dengan sektor riil dan ekonomi rakyat pada umumnya, namun lebih mengejar profit individu. Maka kebanggaan pemerintah terhadap capaian sektor finansial, dengan sering dipamerkannya data-data statistik, adalah kebanggan semu jika dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan kesejahteraan rakyat.

Peranan Kapital Riba

Uang adalah bentuk kapital yang paling lincah dan praktis, digunakan untuk mendatangkan nilai baru di samping nilainya sendiri, dan juga dipinjam-bungakan yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai riba. Bank, sebagai bentuk modern kapital riba, berpengaruh dan berperan besar serta paling menentukan dalam system ekonomi kapitalisme. Kapital bank merupakan sentra aktivitas ekonomi kapitalisme dalam perdagangan dan industri, mengingat besarnya peranan uang, dan kapital bank paling berkuasa atas kapital uang. Kapitalis bank juga bisa menguasai dan memimpin kapital industri dan perdagangan, berperanan dalam sirkulasi serta gerak perkembangan ekonomi kapitalisme.

Aktivitas produksi merupakan basis yang vital, dan aktivitas perdagangan merupakan penghubung, perantara dan penyalur antara produsen dengan konsumen. Namun, baik produksi maupun perdagangan butuh uang sebagai alat operasional. Di sinilah letak strategisnya para banker, dan juga investor di pasar modal, yang menyediakan kebutuhan uang pada sektor produksi dan perdagangan. Tak heran jika kemudian pemerintah mengkramatkan istilah banker dan investor di pasar modal maupun di instrument keuangan lainnya.

Pada perkembangannya, kapital uang tidak hanya dipinjam-bungakan, namun diperdagangkan layaknya komoditas yang nilainya ditentukan oleh pasar, yang kemudian difasilitasi ke dalam pasar derivative, bersama dengan komoditas lainnya. Maka para pedagang pasar derivatif, atau spekulan, memiliki peran turut menentukan nilai suatu mata uang, juga nilai suatu komoditi.

Namun, apabila terjadi krisis dalam sektor finansial, dampak yang ditimbulkan akan sangat memukul kondisi perekonomian secara keseluruhan, dan yang paling menderita adalah para pelaku ekonomi kecil, yang harus memikul beban inflasi maupun resesi, terlebih stagflasi. Pihak yang kaya akan lebih mampu bertahan dari pada pihak yang lebih miskin (yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin). Sementara, para aktor finansial dapat tetap mengambil keuntungan dari setiap perubahan keadan ekonomi, dengan mobilisasi kapital uang dalam bentuk angka-angka yang berpindah dari satu instrument investasi ke instrument lain, maupun dengan akrobat penempatan berbagai jenis order.

Penutup

Seiring naiknya harga minyak dunia akhir-akhir ini, tekanan inflasi mulai menguat di dalam negeri. Pada saat yang sama, rakyat sedang bergelut dengan ekonomi riil dan mendasarkan hidup mereka pada setiap sen hasil keuntungan dari sana, yang terancam merosot daya belinya akibat inflasi. Sementara, ibarat seorang yang authis, sektor keuangan, perbankan pada khususnya, sedang asyik dengan dunianya sendiri.

Naluri kapital uang bukan lah etis, melainkan ekonomis, yakni menghisap, mengembang, dan memusat. Kapital uang akan bergerak ke arah pengeraman dan pembiakan. Selama terdapat tempat di mana tersedia kesempatan pelipat gandaan yang terbesar, maka ke sanalah kapital uang akan mengalir. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekonomik-sistemik pula untuk menjinakkan pergerakan kapital uang yang ugal-ugalan, sehingga tidak membahayakan sektor riil dan kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya.

Tanpa pengaturan tersebut, nasib jutaan rakyat Indonesia akan ditentukan oleh mekanisme ketidak pastian di instrument-instrumen investasi keuangan yang dimainkan para banker dan spekulan sebagai aktor-aktor yang menggerakkan kapital uang. Pada aktor-aktor tersebut potensi naluri etis itu seharusnya berada. Namun, naluri etis tersebut harus diterjemahkan oleh Negara ke dalam bentuk legal (formal), karena himbauan etis saja tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah

Tidak ada yang salah jika acara jamuan dengan kalangan banker di Istana Merdeka, Jakarta (4/4/08) lalu merupakan upaya SBY melakukan koordinasi dan komunikasi menyikapi ancaman resesi global yang dapat memicu krisis keuangan di dalam negeri. Pada acara tersebut, SBY meminta dukungan perbankan bagi peningkatan produksi pangan dan energi. Namun bagaimana jika acara tersebut lebih merupakan salah satu sinyal kecenderungan pemerintah memberi prioritas dan fasilitas berlebih pada sektor finansial, dan perbankan pada khususnya? Maka, siapa sebenarnya yang menjadi penguasa dan menentukan arah berjalannya ekonomi-politik di negeri ini?***

Yogyakarta, 21 Mei 2008

Catatan:

i Kedaulatan Rakyat, 17/4/2008.

ii Kompas 16/5/2008, hal.17.

iii Lihat Sri Adiningsih dkk, 2008, Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia, Badai Pasti Berlalu?, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

iv Jawa Pos, 16/5/2008, hal.8.

Olah Raga (Sports)

2008-05-09T09:41:00.000-07:00

OLAH RAGA DAN IDEOLOGINYA

(Refleksi Kritis Kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola 2002)

Pada hari-hari ini, hampir seluruh ruang kehidupan manusia di berbagai penjuru bumi dipenuhi oleh hiruk-pikuknya perhelatan akbar kejuaraan dunia sepak bola. Kejuaraan antar Negara ini selalu menyedot perhatian pecinta sepak bola, dan tahun 2002 menjadi demikian menarik karena diselenggarakan di dua Negara sekaligus, yakni Korea Selatan dan Jepang, selain juga karena event ini hanya diselenggarakan empat tahun sekali. Tak pelak seluruh mata "pecinta bola" tertuju ke Jepang dan Korea, mengikuti perkembangan yang terus berlangsung hari demi hari dan jam demi jam.

Kejuaraan Dunia Sepak Bola 2002 dan Media Massa

Bagi media massa, cetak maupun elektronik, momentum ini merupakan lahan subur berita yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Media massa tak henti-hentinya meliput dan melaporkan perubahan demi perubahan yang terus berlangsung dari arena pertandingan. Keadan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, membuat setiap orang serasa dilingkupi dunia sepak bola, setidaknya menjadi tahu bahwa ada sebuah event besar yang tengah berlangsung di suatu belahan bumi. Acara akbar ini sangat membantu dalam meningkatkan oplah penjualan media cetak, serta menaikkan rating dan memancing perhatian lebih masyarakat pada acara-acara media massa elektronik, yang menyajikan berita seputar dunia sepak bola, terutama berkaitan dengan kejuaraan dunia yang tengah berlangsung.

Kehausan masyarakat terhadap informasi seputar kejuaraan dunia sepak bola merupakan suatu peluang emas untuk meraup keuntungan bagi media massa, sehingga "Head Line" media cetak hampir setiap hari adalah berita tentang kemenangan atau kekalahan suatu tim sepak bola, atau juga "Breaking News" stasiun-stasiun televisi dan radio diisi perkembangan terakhir dari Jepang dan Korea Selatan. Media massa memberi porsi lebih pada pemberitaan sekitar kejuaraan dunia sepak bola, dengan memunculkan program-program ataupun rubrik-rubrik baru yang bersifat temporal dan instant. Selain oplah yang naik, keuntungan juga didapat dari sponsor atau pemasang iklan. Untuk media elektronik, di Indonesia, hak penyiaran pertandingan dimiliki (dan dimonopoli) oleh stasiun televisi RCTI. Padahal, perhelatan akbar ini berlangsung sekitar sebulan, mulai dari pembukaan hingga final kejuaraan, bahkan media massa telah menyajikan pemberitaan jauh hari sebelum acara dimulai, sehingga keuntungan mengalir bak air bah, baik dari sponsor dan pemasang iklan maupun dari peningkatan oplah penjualan.

Peluang Meraup Untung

"Demam" sepak bola seakan telah menular ke dalam setiap organ kehidupan manusia pecinta oleh raga tersebut. Hampir setiap aktivitas, setiap produk saat ini tidak jauh dari hal-hal yang bertautan dengan sepak bola, terutama bagi pecintanya. Setelah media massa merespon momentum ini, bidang-bidang lain tak mau tertinggal dan tak mau melewatkan kesempatan. Kita menjadi lebih sering menemui orang, dewasa maupun anak-anak, memakai atribut-atribut olah raga sepak bola (kaos, topi, celana, handuk, dll), bermotif tim-tim sepak bola ternama. Bagi para produsennya, momentum-momentum khusus seperti kejuaraan dunia sepak bola ini merupakan peluang untuk mendapat penghasilan lebih, karena setiap pecinta sepak bola pasti sedang ingin mengumpulkan atribut-atribut tim kesayangan mereka, dan produksi masal segera dilakukan produsen. Para pedagang, baik pedagang kaki lima, toko, pusat perbelanjaan, ataupun mall, segera memenuhi barang-barang mereka dengan dagangan yang beraroma sepak bola.

Peluang, atau ruang kesempatan mendapat keuntungan pada momentum kejuaraan dunia ini juga dibaca oleh produsen makanan dan minuman. Para manajer pemasaran perusahaan-perusahaan melakukan reposisioning, atau mencari strategi baru dalam menjual produk-produknya. Semisal, perusahaan minuman suplemen Extra Jos langsung merespon momentum ini dengan menampilkan pemain sepak bola kondang asal Italia, Alessandro Del Piero, sebagai bintang iklan. Tampil bersama selebritis Indonesia, Dick Doang, Del Piero menganjurkan pada khalayak Indonesia untuk tidak mudah menyerah dan jangan lupa selalu minum Extra Jos. Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan lain, yang tentu saja tak mau melewatkan kesempatan emas untuk meningkatkan pendapatan keuntungan, dan tak jarang justru event besar ini mendatangkan rejeki nomplok yang tidak diduga. Misalnya, pasar-pasar swalayan di Inggris menjadi lebih sering diserbu masyarakat yang ingin belanja makanan dan minuman sebagai "teman penyerta" saat menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia di televisi. Sebuah toko mampu menjual 1000 kaleng bir per menit, penjualan sampanye naik 1000 persen, dan jenis makanan lain seperti susu, telur, sosis, dan daging meningkat 350 persen.^ⁱ

Sektor jasa dan pariwisata juga tak mau ketinggalan. Quality Hotel Yogya, sebuah hotel di Yogyakarta, menggelar acara "Nonton Bareng Piala Dunia 2002," dari pembukaan sampai final 30 Juni 2002, hanya dengan biaya first drink charge, khalayak umum sudah dapat menyaksikan pertandingan melalui TV layar lebar yang disediakan.^ⁱⁱ Memang, lahan subur tersedia bagi para entrepreneur, bagi orang yang memiliki semangat dan naluri bisnis, dan hanya tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan event ini. Selain itu, Piala Dunia 2002 juga semakin ramai dengan disemarakkan oleh perjudian di tengah masyarakat, dari kelas teri sampai kelas kakap. Mereka saling bertaruhan atas tim favorit masing-masing.

Sepak Bola: Olah Raga, Pertunjukan, dan Rembesan Ideologis

Sepak bola merupakan salah satu bentuk olah raga yang banyak diminati masyarakat. Event olah raga satu ini termasuk paling sering diadakan, seperti Liga Indonesia, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Champions, Piala Dunia, dan tentu saja selalu menyedot perhatian masyarakat pecintanya. Selain mudah dimainkan, sepak bola merupakan olah raga permainan yang memadukan antara keterampilan, strategi bermain, daya tahan, kesempatan, momentum, dan timing. Unsur-unsur tersebut membuat permainan sepak bola mengharuskan adanya disiplin ketat, namun juga sederhana, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memainkannya.^ⁱⁱⁱ Gabungan unsur-unsur tersebut tak jarang menampilkan adegan-adegan yang lebih tepat disebut pertunjukan hiburan, karena para pemain sering menyajikan kepawaiannya, keindahan akrobatik dalam mengelola bola. Maka sepak bola kemudian tidak melulu bersifat olah raga, tetapi juga hiburan. Sepak bola merupakan kombinsi sport dengan entertainmen.^{^iv}

Walaupun diwarnai unsur-unsur estetis dan menjadi pertunjukan hiburan, sepak bola tetap merupakan salah satu cabang olah raga. Sebagaimana cabang olah raga lainnya, sepak bola pada awalnya merupakan salah satu aktivitas yang dimaksudkan untuk menjaga kebugaran tubuh, menyeimbangkan kesegaran jasmani dan rohani. Setiap orang membutuhkan kesehatan diri, jasmani maupun rohani, dan terdapat saluran-saluran tersendiri bagi upaya mencapai kesehatan tersebut. Kesehatan jasmani dapat diperoleh melalui, salah satunya, olah tubuh fisik, atau juga disebut olah raga. Sedang kesehatan rohani dapat diperoleh, salah satunya, melalui hiburan.

Olah raga itu sendiri kemudian memiliki ragam corak dan cabang-cabang, di mana masing-masing cabang memiliki peraturan, atau juga disebut aturan permainan, rule of the game. Ketika seseorang telah mempraktekkan satu cabang olah raga, dan mendalaminya, maka kwalitas pemain tersebut akan terlatih dan bertambah, sehingga ketrampilan pemain tersebut menjadi sesuatu yang enak ditonton, dan di sinilah nilai-nilai estetis muncul. Ketika telah dimasuki unsur estetika, olah raga menjadi aktivitas yang menarik, baik sekedar ditonton maupun memainkannya sendiri. Ketika tidak hanya menjadi kegiatan yang melulu olah tubuh, namun juga menyuguhkan pertunjukan hiburan melalui sisi-sisi estetis, aktivitas-aktivitas olah raga lebih sering diselenggarakan dengan tujuan ganda, yakni dalam rangka olah tubuh untuk kesegaran jasmani, maupun sebagai pertunjukan hiburan (kepuasan rohani).

Aktivitas atau tindakan manusia yang dilakukan berdasar pola atau system norma khusus disebut juga sebagai pranata (institution), dan olah raga termasuk salah satu golongan pranata, yakni somatic institution, pranata yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola, memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia.^{^v} Namun pada perkembangannya, setelah diwarnai sisi estetis, olah raga juga masuk ke dalam golongan aesthetic and recreational institutions. Aesthetic and recreational institutions merupakan pranata-pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk menghayatkan rasa keindahannya dan untuk rekreasi.^{^vi} Pranata (institutions) itu sendiri dibedakan terhadap lembaga, organisasi (institute), yakni badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut.^{^vii} Terdapat tiga wujud kebudayaan, yakni sebagai kompleks ide-ide, kompleks aktivitas atau tindakan berpola, dan wujud benda fisik karya manusia.^{^viii} Pranata olah raga merupakan wujud ke-dua kebudayaan, dan sarana fisik olah raga (tempat, peralatan, seragam, dll) adalah wujud yang ke-tiga.

Sebagai salah satu bagian unsur kebudayaan manusia, olah raga tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan manusia, termasuk kepentingan-kepentingan manusia yang akan membentuk kebudayaannya. Pranata (institutions) dan Lembaga (institute) merupakan alat untuk merealisasikan kompleks ide atau system nila, sehingga baik pranata maupun lembaga merupakan alat yang dimasuki ide atau pemikiran manusia.

Pada masa kekaisaran Romawi, penguasa sering menggunakan olah raga sebagai salah satu alat untuk "mentidurkan" keterjagaan kesadaran kritis rakyat. Symbol-simbol olah raga digunakan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan mendasar kehidupan. Pesta-pesta megah olah raga sering diadakan, dan tentu memakan biaya besar serta melibatkan tenaga rakyat yang tidak sedikit. Rakyat pun kemudian terlena, asyik larut dalam kemegahan pesta olah raga, sehingga sejenak lupa akan persoalan riil dan mendasar dalam kehidupannya. Nilai-nilai luhur kemudian diukur dari menang atau kalahnya kontestan olah raga, dan berdampak pada masyarakat bahwa fisik lebih diungulkan. Sementara itu, para kaisar telah mampu memberangus daya kritis masyarakat, sehingga para kaisar tersebut tetap dapat mempertahankan kekuasaan.^{^ix}

Kondisi stabilitas politik inilah yang sebenarnya diinginkan oleh setiap penguasa, dengan memanfaatkan segala ruang, kesempatan waktu, dan alat yang ada. Rakyat sering dijejali dengan hiburan-hiburan yang terlihat megah, walaupun sebenarnya artifisial. Namun dibalik itu semua sebenarnya terdapat usaha-usaha mengalihkan perhatian rakyat dari pikiran-pikiran kritis terhadap berjalannya sebuah system ekonomi-politik. Louis Althusser (1918-1990) mengatakan bahwa proses yang diinjeksikan oleh ideological state apparatus tidak berbeda dengan repressive state apparatus. Di dalam dunia olah raga, proses ideologis menyelinap dalam berbagai bagian apararus budaya, kemudian tampil di dalam bentuk penyembunyian dan pengalihan dari kenyataan kontekstual problem riil masyarakat.^{^x}

Olah raga kemudian juga dijadikan alat dalam rangka penyeragaman pikiran rakyat, yang diarahkan pada terbentuknya pola pikir tidak kritis terhadap kebijakan penguasa, ataupun system ekonomi-politik yang sedang berjalan. Rakyat dipaksa dan dikondisikan untuk berkonsentrasi pada pesta-pesta olah raga, sehingga perlahan-lahan tidak mengurusi persoalan politik, dan pada akhirnya melupakan sama sekali. Korea Selatan dan Jepang merupakan contoh mutakhir tentang efektifitas pesta olah raga dalam mengalihkan perhatian rakyat dari pikiran kritis terhadap kebijakan penguasa yang sedang berlangsung. Rakyat Korea Selatan hanyut dalam gemerlapnya pesta Piala Dunia 2002, dan melupakan kasus korupsi yang melibatkan putra presiden Kim Dae Yung. Demikian pula dengan rakyat Jepang yang tidak lagi (setidaknya menurun drastis dan hampir tidak ada lagi) mengkritisi kebijakan-kebijakan politik Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang sebenarnya tidak populer lagi.^{^xi}

Kapitalisme Membaca Olah Raga

Saat ini hampir seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia hidup dalam kungkungan system ekonomi perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan mekanisme dalam system ekonomi Kapitalisme Liberal. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi dimiliki perorangan swasta, dan cara utama dalam pembagian pendapatan ditentukan oleh persaingan pasar bebas.^{^xii} Persaingan bebas ini memaksa setiap pihak yang kalah harus tersingkir, dan pihak yang menang akan mendominasi dengan modal yang semakin akumulatif. Ketatnya persaingan pasar bebas membuat setiap individu bekerja keras dengan segala cara untuk dapat menang, setidaknya mampu bertahan. Di satu sisi, kreativitas dan inovasi baru memang sering muncul, dan di sisi lain, penindasan struktural terhadap pihak-pihak yang kalah terus berlangsung. Dipacu oleh motivasi "menang" di dalam persaingan bebas, maka setiap ruang, bagi Kapitalisme, merupakan kesempatan dan peluang yang harus dimanfaatkan dalam rangka serta untuk mendapat keuntungan atau laba. Kapitalisme kemudian terkenal dengan kepiawaiannya dalam melakukan komodifikasi segala hal, dan segala sesuatu dijadikan komoditas yang dijual untuk mendatangkan laba.

Olah raga sebagai salah satu bidang kehidupan manusia akhirnya tak luput dari terkaman Kapitalisme. Di atas telah disebutkan bahwa olah raga selain sebagai aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh, juga berfungsi sebagai hiburan. Dua hal inilah yang kemudian dibaca Kapitalisme sebagai komoditas, dikomodifikasi untuk memperoleh keuntungan, terutama dari segi hiburan. Peran strategis yang dimainkan Kapitalisme di sini adalah akumulasi modal, ekspansi pasar, dan sekaligus reproduksi ideology. Sepak bola, sebagai contoh, merupakan salah satu cabang olah raga yang sangat popular dan digemari banyak orang dari beragai penjuru dunia (terindikasi dari meriahnya setiap kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia). Hal ini tentu saja merupakan ruang strategis bagi Kapitalisme dalam rangka mendapat legitimasi komersial dan politik yang diatur oleh kepentingan utilitarian.^{^xiii} Setiap aktivitas olah raga professional membutuhkan dana, apa lagi yang berskala besar. Kebutuhan terhadap dana untuk membiayai aktivitas tersebut dilihat oleh Kapitalisme sebagai pintu pertama untuk masuk. Maka tak heran apabila dalam setiap aktivitas pertunjukan olah raga terdapat iklan-iklan atau pesan dari sponsor, yang tak hanya dari organisasi usaha, namun juga individu yang memiliki cukup modal.

Bagi para sponsor, dan pemodal, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai aktivitas olah raga adalah tidak menjadi persoalan selama terdapat posisi strategis dan keuntungan besar yang akan didapatkan, yakni citra (image) di tengah masyarakat, dan nama (brand) yang akan ditempatkan dalam pikiran setiap orang. Apabila posisi ini sudah didapatkan, proses penyeragaman pikiran masyarakat akan mudah dilakukan, baik dalam rangka politis, komersial, maupun ideologis. Jadi besarnya biaya yang keluar tidak menjadi masalah, selama akan mendatangkan keuntungan lebih besar. Seperti diakui oleh direktur PT. Bintang Toedjoe, Ir. Simon Jonatan, yang pihaknya mengontrak Del Piero selama satu tahun:"…apabila keuntungan kami sudah mencapai Rp. 10 miliar, tentu kita tidak segan-segan jika harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 2 miliar." Simon mengaku bahwa perusahaannya masih harus membayar lagi untuk membeli hak siar penayangan di Indonesia.^{^xiv}

Olah Raga Tak Lagi Sekedar Olah Raga

Olah raga bukan lagi sekedar aktivitas atau usaha untuk memperoleh kebugaran dan kesehatan tubuh. Pada awalnya olah raga merupakan olah fisik untuk kesehatan dan kesegaran. Sentuhan-sentuhan estetis telah membuat olah raga tidak sekedar sebagai usaha olah fisik (untuk kesehatan jasmani), namun juga telah menjadi hiburan yang memuaskan sisi rohai manusia. Pada perkembangannya, di tangan Kapitalisme yang selalu memanfatkan setiap ruang sebagai bisnis, olah raga menjadi komoditas yang dijual untuk mendapat laba. Secara ideologis, manipulasi aktivitas olah raga ini telah dilakukan oleh penguasa yang pernah ada dalam sejarah. Hanya saja, pada masa system ekonomi Kapitalis, proses komodifikasi serta manipulasi olah raga semakin massif, kompleks namun juga halus. Aktivitas olah raga kemudian menjadi semacam "Billboard" yang penuh terisi pesan-pesan komersial, politik, dan ideology.

Sebagian besar atlit olah raga ditengarai telah mengalami pergeseran visi-misi terhadap olah raga. Bayaran dan bonus yang tinggi merupakan isyarat bagi atlit untuk bermain maksimal. Seorang atlit harus konsekwen dengan tinggi-rendahnya tariff bayaran, kwalitas harus sesuai dengan bayaran. Tanpa itu, seorang atlit mungkin akan dipecat. Maka kemudian, kwalitas seorang atlit akan dan seakan diukur dan ditentukan oleh tinggi-rendahnya bayaran. Olah raga kemudian menjadi suatu pekerjaan untuk mendapat uang, menjadi sebuah profesi.

Setiap orang memiliki kwalitas khas individu. Namun, ketika seorang atlit telah terjun ke dalam kompetisi-kompetisi publik, ia berhadapan dengan massa penonton (dianggap pasar konsumen), dan pemilik modal (pemilik klub, perusahaan sponsor, dll). Di dalam dunia demikian, atlit dikondisikan (dipaksa) memenuhi antara tuntutan diri, pasar (penonton), dan pemodal. Pemilik modal mengukur atlit dari performa yang ditampilkan (profesionalitas) dan dari respon masyarakat terhadap atlit (sisi komersial). Tak tanggung, pemodal (termasuk Negara) sering memberi bonus lebih, selain gaji, kepada atlit, sebagai pemacu. Tim nasional Italia misalnya, menjanjikan bonus sekitar Rp. 1,4 milar apabila para pemain berhasil menggondol Piala Dunia 2002.^{^xv} Sementara otoritas tertinggi Brasil dalam sepak bola menjanjikan USD 150. 000 untuk pemainnya, Inggris: Rp. 2,8 miliar, dan tim-tim lainnya juga melakukan hal serupa.^{^xvi}

Bayaran dan bonus yang dijanjikan akan, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh pada kwalitas atlit. Mungkin seorang atlit berusaha keras untuk professional. Namun ketika ia hidup dalam alam komersialistik, ia terkondisikan utuk menerima bayaran, dan ini merupakan awal dalam sport entertaimen baginya. Visi dan misi olah raga sebagai kebugaran fisik telah tercampur dengan tujuan profit. Olah raga semakin bertekuk lutut di hadapan tuntutan-tuntutan komersial.^{^xvii} Maka kemudian atlit-atlit olah raga yang sukses juga dianggap "selebritis," sebagaimana penyanyi dan bintang film, dengan kehidupan glamour yang dijadikan bahan sensasional media massa. Misalnya, belum lama ini David Beckham, pemain sepak bola Manchester United, mengadakan syukuran kesembuhan cedera kakinya, yang berujud sebuah pesta dengan biaya 350 ribu poundsterling (sekitar Rp. 5 miliar), dan menundang orang-orang ternama, dari artis film, musikus, pemain sepak bola, dan juga kalangan usaha seperti Mohammad Al Fayed.^{^xviii}

Oleh karena gaya hidup glamour beberapa atlit olah raga, dan memang beberapa cabang olah raga memerlukan biaya yang tidak sedikit (misal balap mobil dan motor), serta industrialisasi olah raga itu sendiri, maka Theodor Adorno (1903-1969) mengindikasikan munculnya sejenis olah raga borjuis dan sport kapitalis, di mana sisi komersialnya acap kali menjadi aspek pokok dalam menilai prestasi dan prestis olah raga.^{^xix}

Betapa olah raga tidak sekedar olah raga lagi!***

Yogyakarta, Juni 2002

Catatan:

i Kompas 2 Juni 2002

ii Kedaulatan Rakyat, 8 Juni 2002

iii G.B. Suparta dalam Kedaulatan Rakyat, 7 Juni 2002

iv Ibid.

v Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta: 1990, hal.167

vi Ibid.

vii Ibid., hal.165

viii Ibid., hal.186-187

ix Yudi Latif dan Idy Subandy Ibrahim dalam Idy Subandy Ibrahim dan Dedy Djamaludin Malik (ed.), Hegemoni Budaya, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya: 1997. hal.202

x Ibid.

xi TVRI (Televisi Republik Indonesia), dalam Berita Malam, 10 Juni 2002, pukul 21.00 wib.

xii Robert Heilbroner, Terbentuknya Masyarakat Ekonomi, tanpa kota, Bumi Aksara: 1994, hal.17. (Asli:The Making Economic Society, eight edition Revised for the 1990. Alih bahasa: Anassidik)

xiii Latif dan Idy Subandy Ibrahim, op. cit., hal. 201.

xiv Jawa Pos, 21 Mei 2002.

xv Kedaulatan Rakyat, 17 Mei 2002.

xvi Jawa Pos, loc. cit.

xvii Latif dan Idy Subandy Ibrahim, op. cit., hal. 200.

xviii Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 2002.

xix Latif dan Idy Subandy Ibrahim, op. cit., hal. 201.

Pertanian (Agriculture)

2008-05-04T09:46:00.000-07:00

PETANI SELALU JADI KORBAN

Pada kunjungan kerja dan panen padi di Grabag, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 17/04/2008, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini Indonesia tidak akan ekspor beras, lebih memilih mempertahankan swasembada dan setelah itu baru ekspor (Kedaulatan Rakyat 18/4/08). Sepuluh hari sebelumnya (7/4/08), pada acara panen padi di Trirenggo, Kabupaten Bantul Yogyakarta, Wakil Presiden Jusuf Kala mengatakan pemerintah tidak akan impor beras, bahkan optimis Indonesia akan swasembada beras pada tahun depan (Kedaulatan Rakyat 8/4/08).

Dua pernyataan tersebut dapat dibaca bahwa saat ini ketersediaan dan keterjangkauan harga beras dalam negeri sebenarnya tidak bisa dikatakan "aman-aman saja," meski tidak mengalami kekurangan. Oleh karenanya, pemerintah tidak mungkin ekspor beras, walau harganya mahal di pasaran internasional, yang sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan. Di sisi lain, saat ini daya beli masyarakat sangat rendah, sehingga tidak mungkin mampu membeli beras impor yang harganya naik dua kali lipat dalam dua bulan terakhir.

Politik Pangan Pemerintah

Bagi pemerintah, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat perkotaan adalah menjadi prioritas utama. Masyarakat kota tidak dapat memproduksi bahan makanan sendiri, harus membeli dari petani pedesaan. Karena bahan pangan adalah kebutuhan paling pokok, maka kelangkaan persediaan dan ketidakterjangkauan harga pangan dapat menimbulkan instabilitas sosial pada masyarakat perkotaan.

Di sisi lain, bagi pemerintah, masyarakat pedesaan dianggap lebih fleksibel dalam menghadapi gejolak harga dan persediaan pangan. Selain produsen pangan menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat desa, bahan pangan di pedesaan tersedia di dalam berbagai macam dan di berbagai tempat, misal di persawahan, ladang, kebun halaman rumah, bahkan di sungai dan hutan. Jikapun terjadi kenaikan harga dan kelangkaan persediaan satu-dua macam bahan pangan, maka masyarakat desa relative fleksibel beralih mengkonsumsi alternative pangan yang lain. Selain itu, sebagian besar bahan pangan tersebut dapat diperoleh tanpa proses jual beli, sehingga diangap relative kurang terpengaruh pergerakan harga di pasaran.

Untuk konteks saat ini, anggapan terhadap realitas masyarakat desa tersebut di atas sebenarnya dapat diperdebatkan. Namun yang jelas, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi politik pangan selama ini didasarkan pada anggapan fleksibilitas masyarakat desa terhadap alternative pangan, serta potensi instabilitas sosial masyarakat kota jika terjadi kelangkaan persediaan dan ketidakterjangakuan pangan. Pemerintah lebih mendahulukan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat perkotaan dari pada menaikkan nilai tukar petani, meskipun sebenarnya keduanya dapat dilakukan secara simultan.

Masyarakat desa pada umumnya, dan petani pada khususnya, selalu menjadi pihak yang dikalahkan dan dikorbankan, sehingga sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan prosentasi persebaran penduduk miskin pada 2006 adalah 13,47% di Kota, dan 21,81% di Desa. Angka tersebut naik dari tahun 2005, yang 11,68% di Kota, dan 19,98% di Desa. Itu pun dengan parameter pendapatan yang dibedakan, yakni Rp. 150.799 di Kota, dan Rp. 117.259 di Desa pada tahun 2005. Sedangkan tahun 2006, Rp. 174.290 di Kota, dan Rp. 130.584 di Desa. Sebenarnya, pembedaan parameter kesejahteraan ini pun dapat diperdebatkan, mengingat di dalam sistem ekonomi global saat ini wilayah pedesaan dibanjiri produk-produk industri perkotaan, dan dipaksa mengkonsumsi gaya hidup perkotaan dengan segala produknya, yang tentu dengan harga relative seragam.

Problem HPP

Melalui Instruksi Presiden No. 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan, mulai berlaku 22 April 2008, pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras Rp. 200/Kg, atau sekitar 10%. Meski memberi sedikit tambahan pendapatan petani, namun nilai kenaikan HPP tersebut tidak sebanding dengan nilai biaya produksi dan distribusi, yang bahkan juga naik, seperti harga pupuk dan bahan baku pupuk yang terus naik di pasar internasional. Selain itu, keluarnya kebijakan kenaikan HPP tersebut diangap terlambat, mengingat Maret-April merupakan masa akhir panen, dan padahal petani telah terikat kontrak dagang ( juga tebas) dengan para tengkulak pada bulan-bulan sebelumnya, sehingga tengkulak-lah yang akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan HPP.

Lebih celaka lagi jika kenaikan HPP dijadikan alasan pembenar oleh tengkulak dan pedagang untuk menaikkan harga jual beras lebih tinggi dari prosentase kenaikkan HPP itu sendiri. Maka masyarakat miskin pada umumnya dan petani miskin pada khususnya, akan mengalami penurunan daya beli, karena prosentasi antara inflasi dengan tingkat pendapatan yang tidak sebanding. Apalagi hampir 80% pengeluaran rumah tangga miskin habis digunakan untuk kebutuhan pangan. Petani termasuk korban pemiskinan struktural ini, mengingat sekitar 60% petani Indonesia adalah net consumer pangan (konsumsi lebih besar dari produksi).

Inflasi dan Kemiskinan

Menurut kajian Econit Advisory Group, kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak akan tercermin sepenuhnya dalam angka inflasi yang diumumkan BPS, meski faktanya sangat memukul daya beli rakyat. Hal ini dikarenakan perhitungan inflasi yang didasarkan pada Survei Biaya Hidup telah terjadi bias pada pemilihan sample, yakni kelompok menengah atas di 44 ibu kota propinsi dan dalam keluarga responden harus ada anggota yang minimal tamat SMA (ECONIT' Economic Outlook 2008). Maka pengaruh inflasi terhadap masyarakat klas menengah ke bawah di perkotaan, serta masyarakat pedesaan pada umumnya tidak akan muncul dalam data BPS.

Beras Komersial Bulog di Atas HPP

Pada suatu kesempatan, Dirut Perum Bulog, Mustafa Abu Bakar mengatakan bahwa tahun ini pihaknya siap melakukan pengadaan beras dari dalam negeri secara komersial, yakni dengan membeli gabah di atas HPP, dengan volume pembelian yang tidak dibatasi, karena diharapkan akan mampu meningkatkan stok beras Bulog. Namun, beras komersial ini digunakan bukan untuk pelayanan publik (Kedaulatan Rakyat 21/4/08). Di lain waktu, ia mengatakan bahwa Bulog hanya mampu menampung 20% gabah dari petani (Kedaulatan Rakyat 24/4/08).

Jalur komersialisasi beras Bulog akan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, karena harga beras akan naik demi tujuan profit Bulog. Sementarar bagi petani produsen beras, pembelian beras di atas HPP oleh Bulog kurang berpengaruh bagi peningkatan pendapatan mereka, mengingat selama ini beras petani dibeli oleh para tengkulak yang langsung mendatangi petani. Dari para tengkulak, beras dibeli oleh Bulog dengan harga komersial, sehingga tengkulak beruntung untuk kesekian kalinya.

Perlunya Ekonomi-Politik Pro Rakyat Miskin Dalam Negeri

Pada 2008 ini, penduduk Indonesia, terutama rakyat miskin, tercekik oleh sekaligus inflasi harga pangan dan energi. SBY berkali-kali mengatakan, termasuk pada pidato resmi di Istana Merdeka 30/4/08, bahwa inflasi ini merupakan peristiwa internasional.

Memang, kenaikan harga pangan dan energi di dalam negeri saat ini terpengaruh imported inflation, yang berperan juga menghadirkan cost-push inflation (misal kenaikan harga tempe akibat naiknya harga kedelai impor dari Amerika). Namun, demand-pull inflation sungguh kongkret dialami rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, kita patut bertanya apakah pernyataan SBY berarti pemerintah menginsyafi adanya persoalan pada tata ekonomi internasional di datu sisi dan tata ekonomi nasional di sisi lain saat ini? Kenaikan harga pangan dan energi internasional yang justru malah menjadi ancaman bagi sebuah negara yang kaya sumber daya alam menunjukkan adanya persoalan serius ekonomi politik dalam negeri pada Negara bersangkutan. Atau jangan-jangan pernyataan SBY tersebut merupakan upaya cuci tangan pemerintah atas ketidakmampuan mengatasi persoalan pangan dan energi dalam negeri dengan cara menimpakan semua sebab persoalan tersebut pada dunia internasional.

Sedangkan pernyataan SBY di Purworejo dan JK di Bantul merupakan isyarat kekhawatiran terhadap fluktuasi harga dan persediaan pangan dalam negeri saat ini. Dua pernyataan tersebut juga dapat bermakna politis, yakni sebagai peredam gejolak masyarakat konsumen agar tenang. Di sisi lain, kenaikan HPP dilakukan pemerintah untuk memberi kompensasi minimal pada petani, mengingat harga beras international yang terus naik, selain juga untuk menutupi rencana Bulog mengkomersilkan beras demi profit dan agar sesuai pasar international. Padahal, fluktuasi pasar internasional sangat berbahaya bagi penduduk miskin dalam negeri, mengingat tajamnya perbedaan tingkat pendapatan dibanding penduduk Negara maju. Apa yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah sistem ekonomi politik nasional yang mandiri sehingga tidak vulnerable oleh fluktuasi internasional***

Yogyakarta, 4 Mei 2008

Ekonomi (Economy)

2008-04-02T09:19:00.000-07:00

KORAN Rp. 1000

Jika beberapa tahun terakhir di beberapa perempatan jalan utama Yogyakarta banyak terdapat aktivitas pengamen, pengemis dan "penjual jasa" jalanan (pengelap kaca mobil, body motor, dll), maka beberapa waktu terakhir ini di tempat-tempat tersebut bermunculan para pengasong koran eceran. Namun berbeda dengan pengasong koran biasa yang telah dikenal umum selama ini, para pengasong koran eceran yang mangkal di berbagai perempatan jalan kali ini cukup laris menjajakan dagangan, bahkan jumlah mereka bisa lebih dari satu orang di setiap perempatan.

Kompas dan Koran Tempo mengalokasikan koran mereka untuk dijual eceran seharga Rp. 1000, yang diberlakukan setelah lewat tengah hari, terutama Kompas yang telah mengeluarkan edisi up date. Penjualan dilakukan oleh para pengasong jalanan. Entah strategi dagang atau motif apapun yang sedang dijalankan Kompas dan Koran Tempo, yang pasti terdapat banyak masyarakat menjadi "pelanggan," dan tingginya permintaan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengasong di berbagai perempatan jalan.

Fenomena Perempatan

Kita tentu masih ingat keprihatinan masyarakat tentang anak-anak usia sekolah yang menjadi pengemis di perempatan jalan, orang tua atau penyandang cacat yang mengharapkan kedermawanan para pengguna jalan, atau pencari nafkah jalanan lainnya yang menggantungkan kehidupan pada para pengguna jalan. Sekarang mereka "ditemani" pengasong koran eceran Rp. 1000, yang juga menawarkan dagangannya pada para pengguna jalan.

Memang belum ada data penelitian yang menyebutkan bahwa para pengasong koran eceran tersebut adalah bekas pengemis, pengamen, dan penjual jasa jalanan, atau malah rangkap profesi. Namun fenomena di lapangan tidak dapat dipungkiri bahwa bermunculannya pengasong koran eceran merupakan fakta baru. Masih diperlukan penelitian lebih jauh untuk menyimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan fakta terjadinya transformasi mata pencaharian pada mereka. Pengemis, pengamen, dan penjual jasa di perempatan jalan masih ada, namun mulai didampingi oleh pengasong koran Rp. 1000.

Persoalan yang Kompleks

Adalah tidak bijaksana dan tidak solutif jika hanya menyalahkan para pengemis, pengamen, dan penjual jasa jalanan atas apa yang mereka lakukan untuk meyambung hidup tersebut. Razia gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang kerap dilakukan pemerintah, selain sering kurang manusiawi, juga tidak pernah benar-benar "membersihkan" jalanan dari para pencari nafkah jalanan, karena rantai kemiskinan belum terputus, yang sebenarnya merupakan sumber persoalan dan kebodohan.

Pelatihan ketrampilan kerja, yang biasa dilakukan sebagai tindak lanjut razia, tidak akan banyak manfaatnya jika para pencari nafkah jalanan tersebut tidak memiliki modal (finansial, perkakas, dan bahan baku), serta tidak memiliki akses pemasaran hasil produksi. Mereka hanya sekedar tahu membuat sesuatu, tetapi tidak bisa mewujudkannya karena kendala modal. Jika pun telah dihasilkan suatu produk, persoalan selanjutnya adalah tidak adanya akses pemasaran. Apalagi razia juga dilakukan pada pedagang kaki lima, yang sebenarnya merupakan basis pemasaran produk rakyat kecil, etalase konkret ekonomi rakyat kecil.

Kondisi tidak adanya penghasilan yang masuk di satu sisi, dan kebutuhan perut yang tidak dapat ditunda di sisi lain, membuat para korban razia penertiban kembali turun ke jalan, mencari penghasilan di jalanan. Hal ini cukup realistis jika dilihat dari keadaan mereka, demi tujuan memperoleh penghasilan secara langsung untuk menyambung nyawa.

Namun membiarkan pengemis, pangamen, dan penjual jasa jalanan tetap berada di jalanan adalah juga kurang bijaksana. Pertama, sistem mata pencaharian mereka secara jangka panjang akan mengkondisikan terbentuknya suatu ketergantungan cara hidup, yang hal ini menciptakan situasi stagnasi. Ironisnya, masyarakat, terutama negara, berperan besar dalam menciptakan serta mempertahankan situasi ketergantungan demikian.

Kedua, adalah tidak manusiawi jika kita membiarkan para pencari nafkah jalanan tersebut terpaksa mengais rejeki dengan cara mengamen, mengemis, dan "menjual jasa" di jalanan, sementara padahal Negara dan masyarakat sebenarnya dapat melakukan redistribusi mata pencaharian (pekerjaan), dengan syarat ada tindakan konkret, tidak sekedar kemauan politis dan moralis. Lebih tidak manusiawi lagi jika kita membiarkan anak-anak yang masih sangat kecil mengemis di jalanan, entah karena dieksploitasi atau karena benar-benar dihimpit kemiskinan ekonomi yang luar biasa.

Dampak Penjualan Koran Seribuan

Terlepas dari apapun motifnya sehingga Kompas dan Koran Tempo menjual korannya seharga Rp 1000, setidaknya hal ini menciptakan beberapa dampak. Pertama, menciptakan peluang kerja, meski ala kadarnya, bagi sebagian orang yang benar-benar terputus akses pada lapangan pekerjaan formal, di tengah kondisi buruknya perekonomian negara, yang tidak kunjung menyediakan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat. Ke-dua, menolong (sementara) perekonomian rumah tangga para pengasong, karena aktivitas penjualan koran eceran tersebut secara riil langsung menghasilkan uang bagi sebagian masyarakat yang sedang dijepit kebutuhan hidup.

Ke-tiga, aktivitas asongan tersebut merupakan bentuk usaha perdagangan yang nyata tersedia produk dan konsumennya, meski bertaraf mikro. Perdagangan mikro ini dapat mengkondisikan terlatihnya ketrampilan berdagang, dan tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan dan merambah bidang yang lain, meski terdapat syarat lainnya. Ke-empat, bagi beberapa pengemis yang beralih profesi menjadi pengasong koran (jika ada), atau bagi siapapun, aktivitas perdagangan mikro ini dapat melatih kreatifitas, yakni kemampuan "mencipta," bukan hanya "mengkonsumsi" (meminta). Watak "mencipta" ini penting bagi keberlanjutan kwalitas kehidupan selanjutnya.

Ke-lima, terbentuknya watak "mencipta" atau kreatif-konstruktif, bukan kreatif-destruktif, dan perlahan-lahan pula watak ketergantungan akan ditinggalkan, karena kondisi tidak memberi kesempatan pada muncul dan berkembangnya pikiran menjadi pengemis. Apa yang terpikirkan adalah tentang melakukan sesuatu yang mencipta. Ke-enam, relasi ekonomi yang terbangun antara para pencari nafkah jalanan dengan masyarakat umum konsumen adalah berbasis pada kemandirian. Ke-tujuh, kemandirian tersebut akan menciptakan perubahan psiko-sosial secara umum. Bagi pencari nafkah jalanan,mereka semakin percaya diri sebagai manusia sebagaimana anggoa masyarakat lainnya, tidak ada perasaan inferior. Pada masyarakat umum, anggapan negative terhadap para pencari nafkah jalanan akan lebih terkurangi, dan juga berkurangnya perasaan superior.

Aktivitas perdagangan koran eceran Rp 1000 tidak berarti lantas mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Struktur sosial dan ekonomi yang eksploitatif dan represif masih membelenggu masyarakat klas bawah. Namun setidaknya, perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu emergency exit yang lebih manusiawi, di dalam sistem ekonomi, politik, dan sosial yang tidak manusiawi saat ini. Sekali lagi, kemiskinan tidak akan terhapus hanya dengan adanya asongan koran Rp. 1000***

Yogyakarta, 2 April 2008

Hukum (Law)

2008-01-31T08:50:00.001-08:00

SOEHARTO: PAHLAWAN DAN PENJAHAT

Korupsi dan kejahatan kemanusiaan di berbagai daerah adalah argument yang digunakan untuk membendung usulan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto. Timor Leste merupakan salah satu tempat praktek politik represi Soeharto. Jika Soeharto diberi gelar pahlawan, apakah makna yang sama juga diterima rakyat Timor Leste?

Invasi ke Timor Leste

Sebagaimana diberitakan media massa, menurut dokumen intelejen pemerintah Amerika Serikat (AS), yang dibuka Senin (28/1), tentang hubungan AS dengan Indonesia kurun 1966-1998, dan juga dokumen rahasia yang dikeluarkan Gerald R Ford Library tahun 2002, menyebutkan tentang pertemuan Soeharto dengan Presiden Gerald Ford tahun 1975yang menyinggung rencana Soeharto menganeksasi Timor Leste, demi membendung pengaruh komunis. (Kedaulatan Rakyat 30/1/2008)

Invasi militer tahun 1976 yang dilakukan Soeharto terhadap Republica Democratica de Timor Leste, sebuah negara yang baru merdeka dari Portugal, segera menumpahkan darah. Semenjak itu pula tragedi kemanusiaan susul menyusul, termasuk peristiwa Santa Cruz 1991 yang monumental. TAP MPR No. VI/MPR/1978 tentang pengukuhan Timor Timur sebagai provinsi ke-27, merupakan landasan legal yang dibuat Soeharto untuk kolonisasi Indonesia di Timor Leste, yang akhirnya dihentikan referendum berdarah 1999 yang (kembali) memerdekakan Timor Leste. Selama 24 tahun pendudukan militer, diperkirakan sekitar 250.000 penduduk Timor Leste terbunuh.

Pelecehan Soeharto atas UUD 45 dan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB

Dengan invasinya ke Timor Leste, Soeharto telah melakukan pelecehan setidaknya dua konsensus mendasar. Pertama, pelecehan terhadap UUD 1945, yang pada alinea pertama preambule menyatakan: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

Kedua, pelecehan Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia, yang disahkan dan disiarkan PBB 10 Desember 1948 dan dijadikan hukum internasional pada 1976. Argumen "demi membendung pengaruh Komunis" merupakan dasar tafsiran sewenang-wenang yang seolah-olah memberi hak kepadanya untuk mengadakan suatu kegiatan atau tindakan yang bertujuan meniadakan sesuatu dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia tersebut.

Gelar Pahlawan dan Hubungan Bilateral

Menurut para pendukungnya, Soeharto berjasa membangun Indonesia, termasuk merebut Timor Leste. Bagi masyarakat Timor Leste, Soeharto adalah simbol kolonialisme Indonesia. Pemberian gelar pahlawan pada Soeharto tentu akan berdampak psikologis pada para korban perang kemerdekaan Timor Leste, dan mungkin akan mempengaruhi hubungan kenegaraan Indonesia-Timor Leste.

Sebagai pembanding, multi tafsir simbol kebangsaan-kenegaraan yang memicu ketegangan bilateral dapat kita temui pada kasus Tiongkok-Jepang menyangkut kuil Yazukuni. Bagi pemerintah Jepang, kuil Yazukuni dipersembahkan sebagai penghormatan jasa-jasa serdadu Jepang yang gugur pada Perang Dunia II. Sebaliknya, Tiongkok memandang Yazukuni merupakan simbol kekejaman dan kebrutalan penjajahan Jepang. Maka, setiap kali Perdana Menteri Jepang berkunjung dan berdoa di kuil Yazukuni, pasti akan memicu protes Tiongkok pada Jepang dan memunculkan ketegangan di antara keduanya.

Logika Apresiasi dan Kondemnasi Formal dan Non Formal pada Soeharto

Pemberian gelar kepahlawanan oleh Negara melalui Presiden merupakan bentuk apresiasi formal kenegaraan pada orang bersangkutan yang dianggap pahlawan. Penyanjungan masyarakat adalah apresiasi non formal. Sedangkan vonis hukum bersalah pengadilan merupakan kondemnasi formal kenegaraan. Hujatan masyarakat adalah kondemnasi non formal oleh masyarakat.

Jika Soeharto diberi gelar pahlawan tanpa divonis secara hukum bersalah oleh pengadilan (perdata dan atau pidana), maka ia telah mendapat apresiasi formal dari negara dan apresiasi non formal dari masyarakat pendukungnya, serta kondemnasi non formal dari penentangnya. Jika Soeharto secara hukum divonis bersalah oleh pengadilan, dan tidak diberi gelar pahlawan, maka ia mendapat kondemnasi formal dan non formal, serta apresiasi non formal dari pendukungnya.

Jika Soeharto diberi gelar pahlawan dan divonis secara hukum bersalah oleh pengadilan, maka ia mendapat apresiasi formal dan non formal, serta kondemnasi formal dan non formal. Jika Soeharto tidak diberi gelar pahlawan dan tidak divonis secara hukum bersalah di pengadilan, maka ia mendapat apresiasidan kondemnasi non formal, namun tidak mendapat apresiasi dan kondemnasi formal.

Keputusan berdasar logika di atas harus menyertakan aspek keadilan bagi para korban kemanusiaan rezim Soeharto. Korban harus dilihat atas dasar inti kemanusiaannya, bukan atas dasar ras, etnik, suku, agama, kelompok, dan kewarganegaraan. . Artinya, korban dipandang sebagai ke-manusia-annya. Sehingga, juga terpenuhi rasa keadilan para korban yang bukan warga Indonesia.

Soeharto dan Negara

Pada masa hidupnya, kasus hukum Soeharto tak pernah di selesaikan dengan alasan tidak ada bukti dan sakit permanen. Kejahatan Soeharto sulit diajukan ke pengadilan karena ia selalu menggunakan berbagai macam alat hukum sebagai sarana kebijakan dan tindakannya. Bagi Soeharto, negara adalah dirinya (L'etat c'est moi), sehingga seluruh produk perundang-undangan diabdikan untuk kepentingannya. Ia pahlawan bagi dirinya sendiri.

Tindakan invasi Soeharto ke Timor Leste adalah fakta dilanggarnya UUD 45 dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB. Dokumen National Security Archieve Amerika tentang aksi Soeharto terhadap Timor Leste merupakan salah satu data awal yang otentik tertulis tentang fakta kejahatan rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Akhirnya, pihak yang getol mengusulkan pemberian gelar pahlawan pada Soeharto adalah mereka yang pernah diuntungkan oleh Soeharto. Soeharto adalah pahlawan bagi mereka, karena telah memungkinkan mereka dapat menjadi seperti apa saat ini. Di pihak lain, Soeharto adalah penjahat di mata para korban penindasan Orde Baru, termasuk rakyat Timor Leste.

Di Jerman, Hittler merupakan patriot yang mampu membangun dan membangkitkan Jerman dari keterpurukan Perang Dunia I, menjadi negara imperium yang berjaya secara ekonomi, teknologi, dan militer. Namun Hittler tidak dianggap pahlawan. Ia dianggap penjahat, karena mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi tujuan megalomania***

Yogyakarta, 31 Januari 2008